Judul               : Jalan Raya Pos, Jalan Deandels

Penulis            : Pramoedya Ananta Toer

Penerbit         : Lentera Dipantara

Tebal                : 148 hlm

Setelah membaca Jalan Raya Pos, Jalan Deandels—selanjutnya disingkat JRPJD. Pertanyaan yang muncul pertama kali di kepala saya adalah kenapa Pramoedya Ananta Toer (Pram) menulis buku tersebut? Apa motifnya memilih menulis buku yang sentimental seperti itu? Dua pertanyaan ini adalah teka-teki yang memantik rasa penasaran saya atas kenyataan-kenyataan yang ada di balik narasi buku tersebut. Saya pun mencoba mencari tahu jawabannya sebisa mungkin. Lantas apakah hasilnya?

Alasan atas penulisan buku ini tentu saja bukan karena sekadar hobi semata. Semuanya berangkat dari keheranan Pram yang bukan kepalang. Setelah menyadari bahwa hampir tidak ada gugatan, atau paling tidak singgungan, dari para intelektual awal bangsa Indonesia (seperti Kartini) tentang pembangunan Jalan Raya Pos yang membunuh ribuan sebangsanya sendiri.

Sebuah fakta sejarah yang cukup mengherankan, karena konon para intelektual awal Indonesia (yang rata-rata kaum elit) inilah yang pertama kali tercerahkan oleh gagasan-gagasan (modern) Eropa seperti “kesetaraan” dan “keadilan” bagi seluruh umat manusia. Sebegitu sulitnyakah, bagi pikiran-pikiran tercerahkan itu, untuk mengerti bahwa korban yang dihasilkan pembangunan Jalan Raya Pos adalah kebalikan dari itu semua? Bahkan dapat juga dikatakan kalau yang terjadi pada saat itu adalah perbudakan yang paling konkret oleh manusia atas manusia lainnya. Makanya dia penting dicatat untuk paling tidak mengerti bahwa pelakunya justru adalah pembawa gagasan-gagasan (modern) itu sendiri.

Saya rasa, paradoks-paradoks yang tidak disadari oleh kaum intelektual awal tercerahkan inilah yang menjadi raison d’etre buku Pram di atas. Sebuah pergulatan literer yang ditujukan untuk menelanjangi dua hal sekaligus: “despotisme kolonial” dan “kebutaan kaum elit atas kondisi keterjajahan bangsanya sendiri”. Untuk soal yang terakhir ini, Pram masih menggarisbawahinya dengan beberapa catatan. Catatan-catatan itu misalnya, bisa kita dapatkan melalui karyanya yang lain. Oleh karena demikian, maka JRPJD sebenanya bisa dimengerti sebagai potongan gagasan dari sehimpun gagasan besar kepenulisannya yang saling berkesinambungan. Berikut kutipan JRPJD yang menunjukan keherenannya atas Kartini:

“Seingatku, Kartini yang tinggal di Kabupaten Rembang setelah jadi Raden Ayu Bupati Rembang, juga tak pernah menyinggung Jalan Raya Pos ini dalam tulisan-tulisannya. Cukup aneh” (Hal. 10).

Rasa aneh Pram atas fakta tentang Kartini yang ditemukannya di atas bukannya tanpa alasan. Kalau mengingat bahwa tempat tinggal Kartini sendiri di Rembang berbatasan langsung  dengan Jalan Raya Pos yang dibangun Deandels (lih. JRPJD halaman 10).

Tragedi-tragedi yang terjadi di lintasan Jalan Raya Pos tersebut nampaknya tidak menjadi perhatian bagi Kartini sebagai generasi awal pribumi yang telah melahap pengetahuan-pengetahuan Barat. Lantas apa yang menjadi perhatian baginya?

Dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja (2003), Pram sendiri telah menyinggung pusparagam pergulatan pemikiran Kartini. Satu hal yang menjadi sorotan dari berbagai pemikiran itu adalah Kartini lebih banyak memandang Eropa sebagai peradaban yang maju dan terang-benderang dengan ilmu pengetahuannya. Bukan sebagai penjajah bagi bangsa-bangsa lain di sisi yang berlawanan. Perhatian Kartini lebih banyak tercurahkan pada eksplorasi ilmu pengetahuan Barat yang dikonsumsinya. Jika ada gugatan terhadap dunia Eropa, maka gugatan itu tidak benar-benar melepaskannya dari belenggu keterpesonaannya terhadap kemajuan Eropa.

Kartini adalah intelektual awal tercerahkan yang terlalu fanatik pada kemajuan peradaban Eropa. Sebuah fanatisme yang membutakan perhatiannya atas sisi lain Eropa yang despotis. Maka tidak heran bila ia tidak punya perhatian pada peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Pos yang menunjukan secara jelas bagaimana Eropa menginjak-injak harga diri bangsanya melalui perbudakan. Walaupun demikian, untuk sikap Kartini ini Pram lebih toleran menilainya. Berhubung ia masih mempertimbangkan intelektualitas di zaman di mana Kartini hidup. Kondisi intelektual yang baginya masih dalam tahap permulaan dan pemikir-pemikirnya masih dalam tahap “observasi kemasyarakatan”. Inilah hal yang menjadi catatan Pram atas kebutaan kaum intelektual awal tercerahkan di atas tadi.

Hadirinya buku JRPJD tidak lain adalah salah satu upaya Pram untuk menunaikan tugas kesejarahannya yang mana hal tersebut merupakan keluputan para intelektual sebelum dia yang hampir tidak pernah menghadirkan kontra-narasi atas kejahatan-kejahatan kolonialisme. Juga dengan demikian kita bisa mengerti mengapa buku JRPJD memiliki keterkaitan narasi dengan buku Panggil Aku Kartini Saja.

Kecuali itu, Pram juga menunjukan bahwa Jalan Raya Pos telah menjadi simbolitas kekuatan ekonomi-politik Jawa yang terus mundur dari masa ke masa. Sekali lagi, untuk melihat persoalan ini kita perlu menghubungkannya lagi dengan karya Pram yang lain seperti Arus Balik (1995). Jika dalam Arus Balik, Pram menunjukan terpukulnya kekuatan ekonomi-politik maritim Jawa—yang pernah jaya di lautan—jauh masuk ke dalam daratan. Maka JRPJD merupakan narasi lanjutan yang memperlihatkan kekalahan kembali bangsa Jawa di daratan. Ekspansi bangsa-bangsa dari negeri Utara terus mencapai suzereinitasnya melalui penaklukan atas bangsa-bangsa negeri Selatan seperti Jawa, baik itu di daratan maupun di lautan.

Terbangunnya Jalan Raya Pos sebagai jalur utama adminsitrasi dan perdagangan di Jawa adalah salah satu titik tolak yang membuat kaum pribumi semakin jauh dari budaya maritim. Jalan ini seolah menjadi patok besi yang menancap dalam dan mengubur mimpi-mimpi bangsa Jawa akan kejayaan matirim yang pernah dimilikinya. Berturut-turut sejak keruntuhan kerajaan maritim Majapahit di dekade awal abad XVI, kekuatan-kekuatan bangsa Jawa di lautan semakin kehilangan kepribadiannya. Kekuasaan mereka terus mundur dan terdesak ke daratan oleh kekuatan laut bangsa Portugis, Spanyol dan kemudian Belanda.

Sementara itu, kenyataan yang terus menunjukan dekadensinya ini semakin diperparah oleh para pengarang kerajaan yang lebih memilih untuk menghadirkan kisah-kisah heroik sebagai pelipur lara kegagalannya. Karya-karya yang sama sekali tidak memberikan evaluasi dan kritikan yang adil atas kondisi kekuatan politik kerajaan di Jawa yang semakin merosot. Ini mengakibatkan para penguasa di daratan Jawa seperti Sultan Agung merasa tidak memiliki kegagalan dan tetap memiliki wibawa. Untuk menguatkan kepercayaan dirinya yang gagal menghalau bangsa Eropa di lautan misalnya, para pengarang kerajaan Mataram menciptakan karangan tentang pernikahan Sultannya dengan sosok wanita penjaga laut Selatan bernama Nyi Roro Kidul. Semua itu demi menghadirkan ilusi semu bahwa kerajaan masih punya pertalian dengan lautan. Sejarah juga yang menunjukan bagaimana semua ini sebenarnya tidak lebih dari upaya masturbasi yang hanya menghasilkan kegagalan. Jawa toh terus terpukul jauh ke dalam daratan (lih. Pramoedya, Maaf Atas Nama Pengalaman).

Puncak dekadensi ini kemudian terus mencolok dengan terbangunnya sebuah jalan panjang yang membentang di hampir seluruh daratan Jawa yang dibangun Belanda melalui Deandels. Suatu kenyataan yang memperlihatkan kekalahan (kembali) bangsa Jawa di daratan. Pram sendiri sebenarnya tidak saja menyoroti perilaku raja-raja Jawa atas dekadensi yang dialami bangsanya ini. Dia juga menaruh perhatian yang lebih pada peran dan posisi pengarang bangsa Jawa yang nampak tidak jauh berbeda dari para rajanya. Perilaku-perilaku yang naif dan tidak mau mengakui kegagalannya sendiri. Perilaku dan hasil karya para pengarang ini bagi Pram hanya menghasilkan tiga jenis naskah, yakni “naskah yang berisi tentang resep hidup bahagia (dalam hidup yang sumpek)”, “naskah tentang nasehat berkelakuan indah dan baik (dalam kehidupan banditisme)”, dan “naskah tentang alam ghaib dan teknik berhubungan dengannya (dalam suasana belum lagi mengenal lingkungan sendiri)”.

Dari kecenderungan-kecenderungan kepengarangan seperti di atas inilah yang kelak membentuk sebuah rumusan kepengarangan Pram sendiri. Sebuah rumusan yang merupakan kritik atas tipikal karangan-karangan sebangsanya sebelum dia. Menjadi pengarang baginya tidak lain menjadi dirinya sendiri yang tidak memuja-muja pada status quo kekuasaan. Sebuah pekerjaan yang menghasilkan karangan-karangan yang dapat melahirkan evaluasi dan reorientasi atas budaya dan peradaban masyarakatnya.

Jalan Raya Pos, Akumulasi Primitif dan Korupsi

Lewat JRPJD, Pram menunjukan salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia melalui pembangunan jalan bernama Jalan Raya Pos. Jalan ini dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Belanda Herman Wilhem Deandels pada 1808. Deandels sendiri memberi nama jalan ini dengan nama “La Grande Route”. Satu nama yang melambangkan narsismenya sebagai diktator yang telah mengukir sejarah yang agung. Jalan ini membentang dari Anyer sampai Panarukan. Melewati tidak kurang dari 30 desa-kota dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Jalan ini dikerjakan selama satu tahun saja dengan panjang sekitar 1.000 Km. Sebuah pencapaian yang bagi Pram menciptakan rekor dunia pada masanya. Nahas, tumbal dari rekor dunia itu adalah kaum pribumi Jawa sendiri yang berkaparan tumbang akibat dijadikan pekerja paksa oleh Belanda. Tidak kurang dari 12.000 pribumi Jawa dilaporkan tewas akibat pembangunan jalan ini.

Pram menggambarkan sejarah pembangunan Jalan Raya Pos dengan menyusun secara kronologis daerah-daerah yang dilintasi oleh Jalan tersebut. Di dalam setiap penggambaran daerah itu dia berusaha menyingkap sejarah-sejarah sosial-politik-budaya yang ada di dalamnya. Selain juga membangkitkan kenang-kenangannya atas beberapa daerah yang pernah dikunjunginya. Deskripsi seperti ini, bisa dibaca sebagai usaha Pram untuk menunjukan bahwa setiap daerah-daerah yang digambarkannya itu adalah ekosistem ruang yang utuh yang memiliki sejarah, budaya, dan bahkan peradaban. Cara pandang Pram dalam melihat daerah-daerah yang dilintasi Jalan Raya Pos ini justru sangat berlainan dengan cara pandang Deandles.

Sejak sampai di Jawa, realitas yang dilihat “Napoleon Kecil” itu adalah sebuah ruang dengan sumber daya alam melimpah dan manusia-manusia pribumi (rata-rata petani) yang dapat dijadikan pekerja dengan (atau) tanpa upah. Abdullah bin Muhammad AL-Missri, seorang pengarang dalam bahasa Melayu menuliskan memoar tentang cara pandang Deandels ini dengan mengutip perkataannya: “semua kekayaan dari bumi Jawa harus sampai ke negeri Belanda” (lih. JRPJD hal. 47).

Cara pandang tersebut seolah menghadirkan kecurigaan tentang alasan mengapa kemudian Jalan Raya Pos dibangun. Alasan yang mungkin paling relevan adalah semuanya demi memperlancar dan mempercepat proses distribusi komoditi yang ada di Jawa menuju Belanda yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Sudah sejak satu abad sebelum Deandels sebenarnya, wujud Belanda di Jawa adalah pedagang yang diwakili oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Kebutuhannya untuk mendapatkan komoditi melimpah di Jawa terhalangi oleh kaum elit pribumi yang banyak mengambil keuntungan darinya. Maka prinsip dagang Eropa dinilai tidak efektif bagi Belanda. Demi menyelamatkan kepentingan dagangnya, yang dilakukannya adalah menduduki dan menguasai bumi Jawa beserta dengan manusianya. Semua hukum dagang dilanggar dan pengerahan kekuatan militer untuk mengamankan faktor-faktor produksi di Jawa dijalankan. Kekuasaan diktator-militer seperti yang dilakukan Deandels adalah salah satu konsekuensi berikutnya. Kepentingan ekonomilah yang menjadi motif utama dari kolonialisme.

Seiring dengan proses pendudukan yang bermotif ekonomi itu, terjadilah pula selanjutnya proses “proletarisasi”. Sebuah proses pemisahan petani sebagai (produsen) atas tanahnya melalui penjarahan. Karena telah bertransformasi menjadi masyarakat tanpa alat produksi (masyarakat proletar), yang tidak bisa lagi bekerja secara independen. Maka para pribumi ini menjadi terbuka untuk dipekerjakan. Untuk kasus Deandels, pembai’atan kerja itu berlangsung tanpa pemberian upeti, atau dengan kata lain kerja paksa. Inilah yang disebut Karl Marx sebagai “akumulasi primitif”, sebuah proses awal sebelum dimulainya proses “akumulasi kapital”—proses pembelian “tenaga-kerja” milik proletar (sebagai barang-dagangannya satu-satunya setelah kehilangan tanahnya) oleh kapitalis demi mendapatkan kembali modal/kapital yang lebih yang diperoleh melalui hasil produksi “tenaga-kerja” proletar yang telah (dibelinya).

Ironisnya, perampasan, perbudakan, dan pembunuhan massal dalam bingkai kolonialisme (yang menjadi ciri dari akumulasi primitif) ini dilakukan Deandels di bawah semboyan agung revolusi Prancis (kebebasan, keadilan dan persuadaraan) yang dianutnya sebagai pengagum Kaisar Napoleon. Satu sikap paradoks yang diledek Pram sebagai “goblok”!

Sikap paradoks Deandels di atas sepertinya sangat sentimental bagi Pram. Sikap semacam itu secara persis dirasakannya kembali ketika menjadi tahanan politik (tapol) di Pulau Buru di masa kekuasaan Orde Baru Soeharto yang juga seorang diktator seperti Deandels. Perasaan penuh kecamuk tersebut ditunjukkan Pram lewat satu esainya yang berjudul Maaf Atas Nama Pengalaman.

Hukuman yang dijalankannya di Pulau Buru adalah hukuman yang tanpa melalui proses peradilan. Dengan demikian tuduhan perongrongan Pancasila dan Undang Undang Dasar yang ditimpahkan kepadanya dan juga seluruh tapol Pulau Buru adalah tuduhan yang tanpa pembuktian sama sekali. Sementara itu, para tapol ini mesti menanggung semua resiko hukuman tak bedasar itu dengan penuh penyiksaan. Hari-hari mereka adalah hari-hari yang tidak lepas dari kerja paksa dan juga penghinaan atas harkat kemanusiaan mereka. Lantas demi nama apa semua kekejaman-kekejaman itu dilakukan? Tidak lain demi nama Pancasila yang justru dibuka dengan kalimat agung: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Setiap hari Senin, para tapol yang nelangsa dijejer untuk upacara bendera dan diberikan santiaji untuk percaya pada lima butir Pancasila di tengah-tengah ketidakpastian nasib atas kemanusiaan mereka. Sebuah kenyataan paradoks yang secara dramatis mengulang kembali kegoblokan Deandels di atas.

Tapi semua tragisme-tragisme yang merupakan fenomena akibat kolonialisme ini belumlah berakhir. Kondisi masyarakat petani Jawa yang memprihatinkan di atas rupanya bukan saja akibat dari kolonialisme Belanda itu sendiri. Korupsi di dalam hirarki masyarakat feodal Jawa juga ikut memperkeruh keadaan. Pram dalam JRPJD ini menunjukan genealogi dari korupsi yang berasal dari budaya feodalisme Jawa.

Bagi kalangan elit Jawa, mendapatkan upeti dari bawahannya adalah hak dan bukan merupakan suatu kejahatan. Sudah menjadi kepercayaan bagi kalangan elit ini bahwa kekuasaan yang ada pada mereka adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Tuhan. Hal ini makin berlarut karena kalangan bawah—yang secara umum petani—rupanya justru merasa bersyukur bila dapat melakukan pemberian upeti atas hasil jerih payahnya sendiri itu. Tak mengherankan jika kaum paling bawah inilah menjadi yang paling sengsara. Sebagai ilustrasi, pram menunjukan data bahwa di masa kolonial Belanda petani Jawa hanya mendapat seperempatbelas dari hasil panennya. Sisanya yang berjumlah sangat besar diambil oleh kaum elit pribumi dan juga Belanda (lih. JRPJD hal 47).

Ketika kolonialisme datang, sistem feodal Jawa justru menguntungkan para penjajah ini. Karena hal itu memungkinkan penguasaan atas masyarakat Jawa lebih mudah dipolarisasi dan dilakukan. Kaum kalangan bawah Jawa masih dirundung perasaan takzim dan setia pada elitnya. Hirarki masyarakat Jawa memungkinkan para petingginya menjadi penguasa yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Polarisasi kultural ini dimanfaatkan Belanda dengan memperalat kalangan elit pribumi Jawa yang secara tidak langsung juga dapat menguasi seluruh masyarakatnya. Korupsi pada akhirnya masih terus mewabah di dalam tata kekuasaan yang berlapis-lapis ini. Normalisasi persoalan atas pemberian upeti oleh kalangan bawah kepada kalangan elit—yang tidak  lain adalah pencurian atas hasil keringat orang lain—tetap saja berjalan tanpa ada kesadaran bahwa di dalam perilaku semacam itulah korupsi terus berjalan.

Menariknya, pada masa Deandels, semua struktur birokrasi kolonial itu dirombaknya. Sistem politik pada masanya adalah sistem kekauasaan absolut di bawah komandonya. Semua kekuasaan yang ada pada elit pribumi tidak diakui seperti pada masa-masa sebelumnya. Berkenaan dengan hal itu, muncullah beberapa reaksi atas perubahan tata kekuasaan ini. Sebagian dari kaum elit pribumi mulai menunjukan keberatannya melalui penentangan atas cara Deandels berkuasa. Di Sumedang misalnya, salah satu petingginya yang bernama Pangeran Kornel menerima Deandels dengan jabatan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang keris sebagai simbol penentangannya atas kekejaman Deandels. Peristiwa ini menjadi kebanggan masyarakat Sumedang dan diabadikan menjadi patung Pangeran Cadas yang tak gentar berhadapan dengan Deandels.

Barang tentu Pram menaruh hormat pada transformasi kesadaran di kalangan pribumi ini. Sayang, rasa hormat yang hanya sebentar, setelah melihat lagi bahwa babat sejarah pribumi yang ada rupanya hanya memberi tempat pada kaum elit pribumi. Kaum paling bawah yang (paling) menderita karena tenaganya dikuras untuk menghasilkan komoditas yang menghidupi kaum elit pribumi dan kolonial? Tidak tercatat namanya, kecuali hanya berupa jumlah angka-angka kematian mereka.