Oleh: Sengon Karta

Latar Belakang

Dunia kini sedang dilanda krisis energi, Indonesia termasuk salah satu negara yang khawatir atas kondisi ini. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia di situsnya menyebutkan adanya pertumbuhan permintaan di tahun 2011 sebesar 1,7% dan peningkatan produksi hanya meningkat 0,9% cadangan minyak bumi semakin berkurang (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Hal ini senada diucapkan analis Reuters dalam pemberitaan CNN menyebutkan harga minyak berada pada harga US$65,02/barel di tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019). Harga ini merupakan harga yang terendah dalam 16 bulan terakhir.

Selain faktor harga minyak dunia terus menurun dan cadangan minyak dunia terus-menerus berkurang, Indonesia mulai menggeser pengunaan energi tidak terbarukan kemudian menggunakan energi terbarukan. Faktor lainnya yaitu Indonesia sepakat dengan perjanjian Paris. Perjanjian Paris merupakan salah satu konferensi dengan pembahasan perubahan iklim, tujuannya mengawal reduksi emisi karbondioksida yang berlaku tahun 2020. Mau tidak mau Indonesia sepakat dengan isu perubahan iklim dan mengurangi jumlah subsidi BBM (Renner, Lay, & Schleicher, 2018). Setelah ikut dan sepakat pada isi kesepakatan Paris tersebut, Indonesia membuat produk hukum hasil dari ratifikasi perjanjian tersebut yaitu; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Sejak saat itu Indonesia semakin gencar berburu panas bumi.

Energi panas bumi merupakan energi yang berada di dalam perut bumi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sejak tahun 1913. Italia merupakan negara yang mengawali pemanfaatan panas bumi, kemudian di tahun 1958 New Zealand memanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik (Saptadji, 2008). Di Indonesia sendiri kegiatan pencarian panas bumi pertama kali dilakukan di Kawah Kamojang tahun 1918. Tidak berselang lama tepatnya tahun 1926-1929 lima sumur dibor untuk memproduksi uap panas. Namun akibat perang dunia dan perang kemerdekaan kegiatan eksplorasi tersebut dihentikan.

Barulah tahun 1972 Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi secara luas. Melalui Direktorat Vulkanologi dan Pertamina yang dibantu oleh Pemerintah Perancis dan New Zealand dilakukan survey pencarian panas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya terdapat 217 prospek potensial panas bumi di Indonesia, kemudian survey ini dilanjutkan hasilnya terdapat 256 prospek potensi panas bumi. Terdiri dari 84 prospek di pulau Sumatera, 76 prospek di Jawa, 51 prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, 5 prospek di Kalimantan, 15 prospek di Maluku, dan 3 prospek di Papua (Saptadji, 2008). Banyaknya akan potensi panas bumi tersebut membuat Indonesia menggencarkan pembangunan PLTP di berbagai pulau, salah satunya di Gunung Slamet.

Baca Tulisan Lainnya: Mengintip Ruang-Ruang Tak Kasat Mata Instagram

Gunung Slamet adalah gunung berapi aktif di barat Jawa Tengah, dengan ketinggian 3428 mdpl berada tepat di lima kabupaten yaitu; Banyumas, Brebes, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Memiliki persebaran hutan hujan tropis cukup merata di sekitarnya. Namun dari 4 kabupaten lainnya, hutan hujan tropis di Banyumas lebih terjaga (LIPI, LPPM Unsoed, 2012). Fungsinya hutan hujan tropis di Gunung Slamet untuk penangkap hujan dan menyimpas air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat lereng sangat bergantung terhadap alam, persediaan air dimaanfaatkan untuk pertanian, peternakan, atau bahkan rumah produksi tahu.

Dibalik megahnya hutan hujan tropis kaya akan manfaat, terkandung potensi panas bumi yang sedang dibidik oleh berbagai investor. Pemenang investor tersebut yaitu PT Sejahtera Alam Energi (SAE). Melalui presdirnya Daniel Moelk mengatakan satu sumur memiliki potensi yang akan dihasilkan 6-7 MW, dalam satu lokasi akan dibuat 4-6 sumur (Mongabay, 2018). Targetnya PLTP ini di tahun 2021 dapat menghasilkan 220 MW listrik, prosesnya sudah dimulai sejak bulan Juni 2011 silam.

Kegiatan pembangunan ini bukan semata-mata mendadak tanpa sebab. Negara telah mencanangkannya melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di dalam klausulnya, geothermal menjadi fokus negara mengejar kebutuhan jumlah produksi listrik menggunakan energi terbarukan ini untuk tahun 2025 (Coordinating Ministry for Economic Affairs, 2011). Agar target ini terlaksana  negara membuat menjadi dua tahapan besar produksi listrik (Mary, Armawi, Hadna, & Pitoyo, 2017). Di tahun 2017 negara optimis mencanangkan target menduduki posisi kedua dunia dengan kapasitas 1800 MW. Tahap berikutnya tidak tanggung-tanggung targetnya, yaitu menjadi peringkat pertama dunia dalam hal penggunaan energi terbarukan dengan kapasitas 35.000 MW. PLTP Gunung Slamet merupakan salah satu proyek pembangunan yang juga ikut andil dalam sebagian target produksi listrik tersebut.

Namun tampaknya rencana tersebut justru mengakibatkan berbagai dampak besar sehingga semakin jauh dari cita-citanya. Salah satu contohnya terjadi di PLTP Mataloko Nusa Tenggara Timur. Meskipun telah mengantongi AMDAL, tetap saja dampak dirasakan oleh masyarakat di sana. Terjadi pencemaran dan menyemburkan lumpur di dekat proyek pembangkit listrik, serta merusak hasil sawah masyarakat sehingga menimbulkan kerugian (Rosary & Sikka, 2015). Tidak menutup kemungkinan pula ini dapat terjadi di PLTP Gunung Slamet. Tulisan ini berusaha melihat proyek pembangunan PLTP secara kritis. Kiranya perlu pembangunan proyek PLTP ini untuk dikritisi secara mendalam melalui tulisan ini.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan adanya industrialisasi di sekitar masyarakat, fokusnya PLTP. Selain memberikan kritik tulisan juga akan memberikan saran kepada pihak pemerintah ataupun negara secara bijaksana memanfaatkan alam. Oleh karenanya sebisa mungkin industrialisasi tidak memberikan dampak merugikan bagi masyarakat, karena tujuan adanya pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat. Bukan malah sebaliknya menyusahkan masyarakat dan memberikan bencana atau ancaman di masa depan.

Kerangka Teori

Kapitalisme semakin lama terus berkembang, awal mula munculnya kapitalisme ditandai melalui pecahnya revolusi industri di Inggris. Pada  waktu itu bentuk produksi mulai mengubah dirinya lebih efektif dan efisien. Mesin menggantikan tenaga-tenaga manusia, supaya proses produksi lebih cepat. Menurut Marx proses produksi tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan akan kebutuhan hidup, melainkan mencari proses keuntungan sebesar-besarnya melalui hasil produksi tersebut (Marx, 1991). Oleh karenanya justru pembuat komoditas tidak mampu menikmati hasil dari kerjanya.

Tidak ada kata berhenti dalam proses produksi tersebut, Marx menyebutnya sebagai suatu proses anarki produksi. Siklus dari industri ini justru dapat menjerumuskan kapitalisme ke dalam liang krisisnya. Mau tidak mau kapitalisme mencari cara supaya tidak terjebak pada kondisi krisis. Apalagi industri justru melakukan akumulasi berlebih secara terus-menerus. Mau tidak mau beberapa persaingan di tubuh kapitalisme terjadi, dan merenggut sebagian kapitalis mengalami kebangkrutan.

Kapitalisme tampaknya belajar dari kesalahan yang ia perbuat, sehingga antar kapitalis mendapatkan metode baru yaitu penggabungan kapital. Fase ini disebut oleh Lenin sebagai Imperialisme. Imperialisme memiliki lima fitur utama konsentrasi produksi, merger kapital, ekspor kapital, pembentukan asosiasi-asosiasi dunia, dan fitur terakhir adanya pembagian teritori dunia (Lenin, 2017). Fase industri hari ini merupakan tahap tertinggi dari kapitalisme, sebab imperialisme mampu menguasai produksi dari hulu ke hilir. Fitur-fitur ini bisa kita lihat secara jelas pada kondisi korporasi yang mengintervensi setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan MP3EI sebagai landasan utama negara menjalankan misi proyek pembangunannya. Proyek geothermal juga menjadi sasaran utama negara dalam proyek ini. Tentu bukan tanpa sebab, negara memiliki dalih selain penggunaan bahan bakar fosil yang semakin berkurang, juga menyebutkan untuk digunakan sebagai proses pemenuhan jumlah daya listrik secara nasional. Hasil dari listriknya didistribusikan kepada masyarakat oleh PLN (Hariyadi, 2015). Bentuknya masyarakat ke depan akan membeli daya tersebut seperti biasanya.

Jika diamati pembangunan PLTP ini sejalan dengan proses akumulasi kapital dalam tubuh imperialisme itu sendiri. Akumulasi ini dilakukan dengan proses atau cara penjarahan, hak atas kepemilikan berganti seiring dengan proses akumulasi. Rossa Luxemburg mengutarakan di dalam proses tersebut akan terjadi pengambilalihan terhadap hak milik orang lain (Luxemburg, 1968). Lalu pertukaran komoditi berubah menjadi eksploitasi, dan kesetaraan berubah menjadi kekuasaan kelas. Buktinya masyarakat dipaksa agar menyediakan tanah adat dan sarana penunjang dari proyek PLTP ini. Jika melihat konteks pada PLTP di Gunung Slamet, negara harus dapat menyediakan ratusan hektar untuk menyukseskan programnya.

Adanya kapital finansial dibuktikan dari sejumlah pinjaman luar negeri pada proyek MP3EI. ADB (Asian Development Bank) menyediakan pinjaman sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat (Setiawan, 2014). Pinjaman ini mempunyai alasan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari kurangnya dukungan infrastruktur di Indonesia. Maka dari itu ADB memberikan suntikan dana yang tidak kecil nominalnya. Pinjaman ini memiliki arti untuk dapat mengundang investasi, sehingga Indonesia dapat menyediakan sarana dan prasarana dari investasi tersebut.

Benar saja, PLTP di Gunung Slamet ini mampu menarik investor asing yang bekerja sama dengan pebisinis nasional. Tender Proyek PLTP dimenangkan oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE). PT SAE merupakan gabungan dua perusahaan, yaitu perusahaan asing Jerman bernama STEAG GmbH dengan PT Trinergy asal Indonesia. Kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh STEAG GmbH dengan besaran 75%, sedangan 25% sisanya dimiliki oleh PT Trinergy.

Pola-pola ini dapat dianalisis menggunakan teori Imperialisme. Pembangunan bukan hanya serta-merta menyejahterakan masyarakat. Namun di sisi lainnya, pembangunan infrastruktur ini dapat menyingkirkan sebagian masyarakat dari mata pencahariaannya, tempat tinggalnya, atau parahnya lagi dapat menimbulkan bencana. Sebab adanya proyek PLTP ini dapat dinilai bila memiliki proyeksi keuntungan yang berkebalikan, atau masyarakat menanggung lebih banyak ruginya. Analisis ini bisa digunakan untuk meninjaju kembali kebermanfaatan dari proyek PLTP di Gunung Slamet.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan metodologi fenomenologi. Metodologi dianggap tepat untuk digunakan sebab fenomenologi merupakan cara analisis deskriptif melalui kedalaman semua bentuk kesadaran dan pengalaman. Melalui fenomenologi harapannya mampu menerangkan gejala atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dalam konteks pembangunan proyek PLTP di Gunung Slamet.

Menurut Alfred Schutz fenomenologi merupakan proses pemaknaan yang berasal dari inderawi individu atau kolektif (Ritzer, 2012). Oleh sebab itu makna dapat dibedakan secara dua belah kutub, pemaknaan individu atau pemaknaan kolektif. Di tulisan ini adalah hasil pemaknaan individu penulis dalam melihat fenomena atas pembangunan proyek PLTP di Gunung Slamet. Tugas fenomenolog tentunya menguak dan menjelaskan sebuah fenomena secara verstehen (pemahaman) (Hasbiansyah, 2008). Meminjam istilah Weber sebuah makna diidentikkan atas suatu motif tindakan.

Heidegger berpendapat fenomena berasal dari istilah phaino, yang memiliki arti cahaya yang menampilkan dirinya sendiri di dalam dirinya (Moustakas, 1994). Maksudnya fenomena sebuah peristiwa di dalam pemaknaan individu. Hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial dari pembangunan PLTP di Gunung Slamet sebisa mungkin mampu dijelaskan oleh penulis. Sebab penulis menjadi bagian realitas tersebut, persepsi penulis saat itu hingga hari ini kontra akan pembangunan proyek tersebut.

Fenomenolog sebisa mungkin menerangkan fenomena melalui menyaksikan langsung atau menyelami bahasa yang diungkapkan. Ia juga harus terbuka pada realitas akan setiap kemungkinan serentetan makna-makna. Maka dari itu fenomenolog cukup membuka realitas dan menjelaskannya tanpa terburu-buru memberikan kesimpulan. Seluruh penjelasan diterangkan atas dunia yang dialami sendiri.

Diskusi

Di tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sebuah rencana jangka panjang di Indonesia. Rencana ini ia sebut sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini disahkan menggunakan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2015. Program ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemerintah memiliki target investasi asing sebesar Rp 4.934 Trilliun. SBY di dalam pidatonya saat pertemuan APEC di Nusa Dua Bali 2013 mengundang berbagai investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia melalui program ini.

Di dalam program ini memacu produksi listrik nasional dengan berbagai cara. Salah satunya geotermal, karena dianggap mampu menopang sebesar 40% sebagai bahan bakar listrik (Coordinating Ministry for Economic Affairs, 2011). Pembangunan proyek geotermal tersebar di Indonesia mulai dari Merauke, Biak, Sorong, Jayapura, Andai, Nabire, dan Maluku Utara. Namun di tahun 2016 rencana itu diperluas ke seluruh Indonesia, salah satunya di Gunung Slamet (PwC Indonesia, 2016). Rencananya proyek PLTP di Gunung Slamet ini mampu menyumbang sebesar 220 MW. Namun di lain sisi Indonesia mengalami surplus listrik, bahkan di suatu daerah surplusnya mencapai 75% (Husaini, 2019).

Tentunya ini sejalan dengan penjelasan Lenin jika kapitalisme akan mengalami suatu keadaan bernama overproduksi (Lenin, 2017). Overproduksi ini diawali dari akumulai kapital yang berlebihan, ketika mengalami overproduksi di listrik dan distribusi kapital ke industri lainnya. Alasannya di tengah surplus listrik masih belum mampum menopang beban listrik bila ada mobil listrik, maka dari itu geotermal menjadi penyumbang 40% dari total kebutuhan listrik di Indonesia. Apapun risikonya proyek geotermal harus tetap digenjot habis-habisan.

Geotermal dianggap sebagai energi yang bersih, karena dianggap 1800 lebih rendah mengeluarkan karbondioksida pembakaran batubara dan 1600 kali lebih rendah pula daripada pembakaran minyak bumi (PwC Indonesia, 2016) . Sebagai energi yang dianggap ramah lingkungan, Indonesia kemudian memilihnya sebagai bahan bakar energi.

Proyek PLTP di Gunung Slamet sudah mulai berjalan pasca PT SAE memegang Izin Panas Bumi (IPB) berdasarkan Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557 k/30/MEM/2010, kemudian diperbarui menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4557 k/30/MEM/2015. Keputusan tersebut memberikan izin kepada PT SAE seluas 24.660 ha sebagai Wiliayah Kerja Panas Bumi (WKP). Padahal wilayah Gunung Slamet 90% luasannya merupakan kawasan hutan lindung. Gunung Slamet di dalamnya masih memiliki 40 spesies flora yang perlu dibuatkan koservasi (Kalima, 2007). PT SAE untuk tetap menjalankan proyeknya harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan per 22 Agustus 2014 seluas 44 ha. Namun luas IPPKH berubah di tanggal 5 Oktober 2016 menjadi 488,28 ha. Pada kondisi seperti ini apapun halangannya ekspor kapital harus tetap dijalankan, sehingga setiap halangan dalam proses akumulasi kapital (Harvey, 2010).

Perkembangan sementara ini proyek PLTP di Gunung Slamet masih dalam tahapan eksplorasi. Tahapan ini memiliki beberapa kegiatan yaitu; pembangunan landasan sumur, pembangunan jalan untuk akses ke landasan sumur, pembukaan lahan untuk pemasangan pipa, area disposal, embung, dan bangunan sementara. Tahapan ini membutuhkan 675,7 ha yang nantinya digunakan membangun 8 Wellpad.

Hadirnya proyek geotermal dalam tahap eksplorasi ini menghasilkan dampak nyata kepada masyarakat. Ekosistem hutan lindung yang terganggu akibat pembukaan lahan adalah air keruh. Air keruh disebabkan adanya longsoran dari timbunan residu infrastruktur. Ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitaran Sungai Prukut dan Sungai Tepus. Fenomena ini tentunya mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, aktivitas sehari-harinya terancam. Parahnya lagi masyarakat di daerah Cilongok ini mengalami kerugian usaha produksi tahu dan perikanan (Darmawan, 2018). Kekeruhan ini terjadi medio November 2016 hingga Maret 2017.

Proyek ini menampilkan adanya akumulasi kapital melalui penjarahan. Kondisi tersebut sudah pernah dikritik oleh organisasi masyrakat sipil bernama Aliansi Selamatkan Slamet, Namun bukan mendapatkan respon, negara seolah membiarkan dan merepresi massa aksi pada 10 Oktober 2017. Negara memiliki peran penting dalam memuluskan proyek PLTP berjalan taat. Negara dengan monopolinya atas kekerasan dan penetapan hukum. Sebab pembangunan kapitalis sangat bergantung terhadap negara (Harvey, 2010). Tujuannya menjaga logika kapitalistik dan kekuasaan walaupun tidak berbanding lurus. Akumulasi membutuhkan konfrontasi dan penaklukan agar seolah-seolah tercapai segala aspek kulur dan sosial masyarakat.

Belum sampai di sana masalah berhenti dalam proyek PLTP ini. Selama tahap eksplorasi juga terjadi defragmentasi habitat. Satwa-satwa liar ini keluar dari habitatnya karena terjadi deforestasi di kawasan hutan lindung Gunung Slamet. Desa pinggiran hutan tentu jadi sasaran satwa-satwa ini. Beberapa menyasar ke ladang pertanian atau perkebunan warga. Satwa yang kerap keluar dari habitatnya yaitu; babi hutan dan kijang. Namun tidak menutup kemungkinan satwa-satwa lainnya. Sempat warga secara tidak sengaja terlihat oleh masyarakat pinggiran hutan yaitu macan dan kera (Fuadi, Hamdani, & Ahmad, 2017).

Selain dampak lingkungan, geotermal mampu menciptakan dampak secara sosial. Apalagi proyek ini hanya menggunakan UKL-UPL, bukan menggunakan AMDAL. Kemungkinan untuk menanggulangi dampak-dampaknya semakin kecil. Dalam FIG Congress di Australia tahun 2010 berkaca Greater Olkaria Geothermal, geotermal dapat memberikan masalah kepada masyarakat yaitu; pariwisata, konservasi alam liar, pendidikan, agrikultur, kebudayaan, keindahan serta pemandangan, perburuhan, energy dan ekonomi, kesehatan, dan transportasi (Oduor, 2010). Beberapa dampak sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Negara sekali lagi tidak melihat realita di masa depan akan seperti apa. Justru malah melakukan pemaksimuman keuntungan individu dengan bungkusan membantu kepentingan publik (Kristeva 2015), dalam urusan listrik melalui kegiatan proyek ini.

Kepentingan publik sering disalahartikan oleh negara. Dalih ini digunakan untuk memuluskan segala proyek atau investasi asing. Bentuknya negara mempermudah segala urusan perijinan yang dianggap sebagai hambatan. Hal ini tercermin dalam pidato Jokowi di APEC CEO Summit, Jokowi mendorong seluruh perangkat negara untuk segera menyelesaikan izin secara cepat, serta memberikan fasilitas bisnis. Sejalan dengan teori Marx yang menyebut negara sebagai alat klas yang dominan (Budiman, 2003). Negara melakukan tambal sulam terhadap produk hukum guna memuluskan proyek ini.

Tambal sulam yang dimaksud seharusnya proyek PLTP ini tidak bisa diijinkan berjalan. Namun pada prakteknya negara mengubah secara cepat agar proyek ini tetap berjalan. UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menyebutkan kegiatan PLTP dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Di lain sisi Pasal 38 Ayat 4 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Maksud penambangan terbuka (surface mining), artinya penambangan yang dilakukan di atas permukaan tanah. Berbeda jika penambangan tertutup kondisinya perlu membuat terowongan untuk menjangkau deposit di dalam bumi. Karena PLTP merupakan kegiatan penambangan terbuka otomatis melanggar ketentuan undang-undang tentang panas bumi.

Hutan lindung yang dimaksud merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Apabila tetap melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung bisa berdampak pada kerusakan ekosistem.

Demi menghilangkan hambatan tersebut, negara merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan panas bumi. Negara membuat produk hukum baru UU tentang Panas Bumi menggantikan UU yang sebelumnya, yaitu UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Di undang-undang itu menyebutkan kegiatan proyek PLTP merupakan jasa lingkungan dan tidak dianggap sebagai pertambangan. Maka dari itu proyek panas bumi dapat dilakukan hutan lindung dengan skema pinjam pakai kawasan hutan. Skema deregulasi ini memuluskan kegiatan PLTP di Indonesia yang berada di dalam hutan lindung. Sekali lagi fenomena ini menjelaskan bahwa negara sebagai alat klas yang dominan. Tidak memperhatikan mengenai dampak atau efek dari adanya pembangunan, demi bungkus kepentingan publik semua cara harus dilakukan. Meskipun harus bermain akrobat hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan (Ahmad, 2017).

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada fenomena PLTP di Gunung Slamet dapat disimpulkan bahwa proyek PLTP memiliki masalah besar dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Saat awal perencanaan proyek PLTP di Gunung Slamet perlu melakukan akrobatik hukum dan memperoleh perizinan secara mudah. Ketika melakukan eksplorasi terjadi dampak-dampak yang merugikan masyarakat negara seolah menutup mata akan realita yang terjadi. Memang perlu mengganti sumber daya fosil dengan sumber yang dapat diperbaharui. Artinya proyek ini cacat dalam segala hal dan perlu untuk dikaji ulang.

Saran

            Adapun hal-hal yang dapat disarankan, diantaranya;

  1. Pemerintah perlu menekankan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang obyektif.
  2. Pemerintah membuka peluang melibatkan pihak-pihak professional untuk melakukan kajian yang lebih bersifat akademis.
  3. Mengadakan sosialisasi yang intensif dan berkala di masyarakat

Daftar Pustaka

Renner, S., Lay, J., & Schleicher, M. (2018). The Effects of Energy Price Changes: Heterogeneous Welfare Impacts and Energy Poverty in Indonesia. Environment and Development Economics .

Saptadji, N. (2008). Sekilas Tentang Panas Bumi. ITB Bandung.

LIPI, LPPM Unsoed. (2012). Ekologi Gunung Slamet. LIPI Press.

Coordinating Ministry for Economic Affairs. (2011). Master Plan Acceleration and Expansion of Economic Development 2011-2025. Jakarta: Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Mary, R. T., Armawi, A., Hadna, A. H., & Pitoyo, A. J. (2017). Panas Bumi Sebagai Harta Karun Untuk Menuju Ketahanan Energi. Jurnal Ketahanan Nasional .

Lenin, V. I. (2017). Imperialisme Tahap Tertinggi Perkembangan Kapitalisme. (I. D. Yuwono, Ed., & Dachlan, Trans.) Yogyakarta: October Light 1917.

Marx, K. (1991). Capital A Critique of Political Economy. In K. Marx, The Process of Capitalist Production as a Whole (Vol. III). London: Penguin Classics.

Hariyadi. (2015). Optimalisasi Peran Panas Bumi Dalam Kerangka Undang-Undang Panas Bumi. P3DI .

Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi. (W. A. Djohar, Ed., & R. W. Saut Pasaribu, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasbiansyah. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial. Mediator .

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Sage Publication .

Luxemburg, R. (1968). The Accumulation of Capital. (Schwarzschild, Trans.) New York: Monthly Review Press.

Setiawan, A. (2014, 09 13). Dukung Perbaikan Infrastruktur di Indonesia, ADB Beri Pinjaman 400 Juta Dollar AS. Retrieved 09 25, 2019, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: https://setkab.go.id/dukung-perbaikan-infrastruktur-di-indonesia-adb-beri-pinjaman-400-juta-dollar-as/

CNN Indonesia. (2019, 09 02). Harga Minyak Dunia Melompat di Sepanjang Pekan Lalu. Retrieved 09 19, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902065004-85-426671/harga-minyak-dunia-melompat-di-sepanjang-pekan-lalu

Darmawan. (2018, 09 26). Pasca Keruhnya Sungai Krukut, PLTPB Geothermal Baturraden, Apa Kabar? Retrieved 09 19, 2019, from Mongabay: https://www.mongabay.co.id/2018/09/26/pasca-keruhnya-sungai-krukut-pltpb-geothermal-baturraden-apa-kabar/

Rosary, E. d., & Sikka. (2015, 12 28). Bau Belerang Sumur PLTP ini Dikeluhkan Warga. Retrieved 09 20, 2019, from Mongabay: https://www.mongabay.co.id/2015/12/28/bau-belerang-sumur-pltp-ini-dikeluhkan-warga/

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, 09 02). Sustainable Energy dan Ketahanan Energi Nasional. Retrieved 09 30, 2019, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/102/halaman_list_lainnya/sustainable-energy-dan-ketahanan-energi-nasional

PwC Indonesia. (2016). Power In Indonesia Investment and Taxation Guide. Jakarta: PwC.

Husaini, A. (2019, 07 11). Halo, pasokan listrik kini sudah surplus loh, mari mulai investasi. Retrieved 09 20, 2019, from Kontan.co.id: https://industri.kontan.co.id/news/halo-pasokan-listrik-kini-sudah-surplus-loh-mari-mulai-investasi

Harvey, D. (2010). Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Yogyakarta: Resist Book.

Kalima, T. (2007). Keragaman Jenis dan Populasi Flora Pohon di Hutan Lindung Gunung Slamet. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam .

Fuadi, M., Hamdani, D., & Ahmad, P. M. (2017). Selamatkan Gunung Slamet dari Ancaman PLTPB Baturraden. Banyumas.

Oduor, J. A. (2010). Environmental and Social Considerations in Geothermal Development. Environment and Energy: Policy and Practice. Sydney: Federation Internationale des Geometres.