Analisis

Sebuah Kegoblogan: Negara Menyepelekan Covid-19

Oleh: Sengon Karta

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” – HR Bukhari

Dunia seperti dalam sebuah permainan bernama Plague Inc. Sebab akhir-akhir ini dunia dipanikkan oleh sebuah virus bernama Covid-19 atau lebih dikenal dengan Corona. Virus ini sudah menghebohkan dunia sejak akhir 2019 silam, tepatnya ketika dunia menyoroti perkembangan virus di Wuhan, Tiongkok. Sebanyak 76.288 orang terinfeksi virus ini, 2.345 di antaranya meninggal dan 20. 659 pasien dinyatakan telah sembuh serta dipulangkan dari rumah sakit sekitar (Ekarina 2020). Tak perlu lama virus menyebar ke berbagai belahan dunia di antaranya Libanon, Iran, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Prancis, dan Italia. Secara resmi melalui pengumuman pidato Presiden Jokowi per tanggal 2 Maret 2020, Indonesia 2 WNI positif Corona (Ihsanuddin 2020). Pidato tersebut justru malah menimbulkan kepanikan di masyarakat perkotaan. Masyarakat di perkotaan Jakarta salah satunya berbondong-bondong memborong masker dan hand sanitizer. Dampaknya timbul kelangkaan terhadap dua komoditas itu, sehingga pasar tidak dapat mengontrol harganya.

Penyebaran virus Corona yang tidak terkontrol di beberapa negara dengan cepat mengambil langkah melakukan lockdown agar tercipta sebuah kondisi bernama social distancing, beberapa negara tersebut Tiongkok, Italia, Irlandia, Denmark, Prancis, Filipina, Spanyol, yang terbaru adalah Malaysia (Kurnia 2020) (Utomo 2020). Akibat merebaknya virus ini WHO secara resmi mengumumkan per tanggal 11 Maret 2020 virus Corona sebagai pandemi (Friana 2020). Namun Indonesia belum memutuskan untuk melakukan lockdown. Lebih parahnya Indonesia dalam situasi yang krisis kesehatan ini memilih menggenjot pariwisata dan Menteri Terawan secara jumawa menantang peneliti Harvard untuk membuktikan Corona di Indonesia (Syaifullah 2020) (CNN Indonesia 2020). Menurut Kumparan dalam beritanya menyebutkan Presiden Jokowi memiliki jurus jitu atas dampak Corona dengan membayar influencer dengan nilai 72 milyar hingga diskon pesawat (Kumparan 2020). Lalu bagaimana secara perspektif sosiologi kesehatan melihat kasus ini khususnya di Indonesia? Perlukah untuk melakukan lockdown? Tepatkah penanganan negara menghilangkan pandemi Corona? Apa tanggung jawab negara?

Memulai perbincangan ini melalui penjelasan konsep mengenai sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan membincangkan atau mempelajari keterkaitan masyarakat dan kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah barang milik komunitas eksak, melainkan dapat dimaknai secara sosiologis. Patokan kesehatan menurut WHO adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas penyakit atau kelemahan saja. Mudahnya memahami definisi tersebut sehat merupakan keterhindaran individu dari penyakit mental ataupun fisik. Suatu definisi yang tidak mungkin bisa dicapai pada sebuah peradaban di bumi ini, apalagi untuk Indonesia secara khusus. Menurut laporan Legatum Institute dalam The Legatum Prosperity Index 2017 menyebutkan Indonesia berada di posisi 101 dari 149 negara (Legatum Institute 2017). Hal ini diukur berdasarkan tiga bidang yaitu; kesehatan fisik dan mental dasar, infrastruktur kesehatan, dan pencegahan. Hasil laporan tersebut menegaskan akan lemahnya fokus negara terhadap kesehatan. Ini terbukti jika melihat dari APBN 2020, bidang kesehatan berada diurutan keenam dengan besaran anggaran RP 57,4 T (Iswinarno 2019).

Negara seakan menyepelekan mengenai kesehatan, terbukti masyarakat mengalami kesusahan dalam mengakses kesehatan layak. Masyarakat miskin hanya mampu mengkonsumsi obat-obat generik ketika sakit, belum lagi infrastruktur menuju sumber pengobatan begitu susah bila di desa-desa. Apalagi soal kemampuan dan kesadaran masyarakat jauh dari kepedulian terhadap kesehatan. Ini disebabkan masyarakat minim memahami dunia kesehatan. Lebih parahnya Indonesia sebagai pasar bagi korporasi-korporasi global obat-obatan. Ini belum berbicara soal kesejahteraan dokter dan perawat, serta biaya pendidikan menjadi profesi tersebut. Jangan terlalu berharap pada negara ketika pandemi terjadi seperti sekarang ini. Buktinya negara ini tidak serius menanggulanginya, negara hanya membangun hotline, posko, atau membuat himbauan kewaspadaan Corona.

Himbauan bekerja di rumah justru menimbulkan dampak besar secara interaksi masyarakat. Social distancing malah semakin memperkeruh kondisi, maksudnya setiap dari kita akan curiga kepada orang lain telah terinfeksi atau tidak. Mempersilahkan masyarakat untuk melakukan self diagnosing atau bahkan lebih parahnya memberikan tuduhan kepada orang lain bahwa ia telah terinfeksi Corona. Jika konsep lockdown pernah diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai hadits yang sahih saya meyakininya. Keyakinan bahwa di jaman sebelum era modern sebelum lahirnya negara. Belum adanya aparatus selengkap seperti sekarang sehingga kesehatan merupakan tanggung jawab komunitas. Tanggung jawab yang dimaksud ketika individu sakit tanggung jawab sosialnya digantikan oleh orang lain, atau ketika masyarakat terserang wabah satu-satunya cara adalah menjauhi diri dari masyarakat, inilah konsep social distancing. Pembedanya hadits riwayat Bukhari di masa itu teknologi belum secanggih sekarang, dengan mudah kita bisa mengukur suhu tubuh dalam waktu beberapa detik, memiliki ruang khusus atau isolasi bagi pasien terinfeksi. Pun juga berlaku bagi negara-negara yang memutuskan lockdown dan menyarankan social distancing. Penanda bahwa peradaban gagap dan pasif memandang kasus kesehatan atau menanggulangi wabah sebagai hal urgent. Sebelum semuanya benar-benar lumpuh tak berjalan.

Tupoksi negara adalah mengambil alih dan bertanggung jawab mengolah ranah sosial  atau publik dari masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan atau lapangan pekerjaan. Dalam sosiologi kesehatan peran negara menghilangkan fungsi sosial individu dalam masyarakat ketika jelas-jelas terinfeksi Corona. Namun ada konsekuensi tertentu ketika hal itu terjadi. Di antaranya memberikan pemenuhan kebutuhan sosial individu dari berbagai aspek yang dibutuhkan sebagai hak warga negara. Hal tersebut yang harus dilakukan negara mana kala akan melakukan lockdown atau social distancing pada masyarakat.

Lockdown atau social distancing akan lebih terasa dampaknya oleh buruh atau klas pekerja. Bisa dibayangkan ketika laju ekonomi mereka dihentikan tanpa ada kehadiran negara di tengah-tengahnya. Belum lockdown saja per tanggal 16 Maret 2020 nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah ditutup di angka Rp 15.001,50. Lantas buruh esok bisa jadi tidak makan, esok bisa saja mereka terinfeksi meskipun tidak bekerja, karena virus dapat bertahan hidup di udara, atau esok bisa saja hutang mereka melebihi saldo tabungannya. Belum lagi jika membayangkan petani, mereka harus ke ladang sejak pagi. Saat situasi seperti ini pilihannya mereka bisa saja mati di dapur yang sepi, atau di ladang-ladang tempat mereka menanam. Negara harus punya upaya, tak ada satupun alasan tidak memiliki skenario separah ini. Hari ini mungkin masyarakat kota panik, esok bisa jadi korban-korban berjatuhan berasal dari desa-desa. Belajarlah dari Vietnam dan Singapura yang mampu menyembuhkan total pasien terinfeksi Corona (Widowati 2020).

Mungkin Indonesia merupakan salah satu negara yang menanggapi wabah dengan kelakar. Salah satunya kelakar Menteri Perhubungan dengan menegasikan masalah karena kekebalan masyarakat terhadap Corona disebabkan masyarakat doyan makan nasi kucing (Saubani 2020). Lalu 15 Maret 2020 terkena tulahnya akibat menyepelekan wabah tersebut, Menteri Perhubungan positif terjangkit Corona. Ada lagi bentuk penyepelean lainnya, presiden justru mengajak BIN untuk tangani Corona (Taher 2020). Sikap anti sains dalam menangani wabah menjadi bentuk kemiskinan wawasan dan tidak adanya profesionalitas dalam penanganan. Mengutip kalimat sosiolog UI bernama Prof. Dr. Thamrin Tomagola “Ibaratnya negara dan bangsa Indonesia ini sebuah bahtera besar, saat ini bahtera berisi 263 juta jiwa dipimpin oleh nahkoda miskin wawasan dan diawaki ABK yang tidak profesional, mumpuni. Sungguh mengkhawatirkan disaat-saat bahtera ini sedang kencang-kencangnya diterpa badai Covid-19”.

Tindakan-tindakan penanganan aktif dan tanggap sangatlah ditunggu oleh masyarakat. Daripada hanya menebar wacana bersifat tidak saintifik dan bergurau, negara perlu mengatakan bahwa keseriusan sedang dilakukan. Bukannya malah menyalahkan wewenang pusat atau daerah, menutupi jumlah masyarakat yang terinfeksi lainnya. Sedikit memberikan tawaran penanganan bagi negara dengan nahkoda miskin wawasan dan diisi oleh ABK tidak profesional serta mumpuni.

Pertama, perlu melihat dari data jumlah pekerja di Indonesia agar dapat mempertimbangkan perlu atau tidak melakukan lockdown. Data BPS dalam laporan berjudul Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018 (Badan Pusat Statistik 2018) memberikan laporan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang. Sebanyak 73,98 juta orang bekerja di sektor informal, dan sebesar 30,28 juta orang merupakan pekerja paruh waktu. Jika negara hanya membuat kebijakan lockdown tanpa memberikan kebutuhan ekonomi dan kesehatan secara gratis, bisa dibayangkan akan terjadi sebuah kekacauan besar-besaran.

Kedua, skenario perlu dibuat mengingat sejak wabah Corona di Indonesia pertimbangan negara ada di aspek ekonomi dan mempertontokan ketidakmampuannya. Negara tidak akan mungkin menggelontorkan semua anggaran kesehatan. Agar tidak ada alibi kekurangan dana kesehatan atau dana bencana saat kondisi seperti ini, maka negara perlu menghimpun dana dari para elit dan pebisnis. Mencontoh Korea Selatan, artis-artisnya dengan sukarela menggelontorkan 1 juta won atau setara 1,14 milyar demi penanganan Corona. Tentu perlu ditopang dengan kebijakan mengingat Indonesia sebagai negara aturan bukan negara hukum mengutip ungkapan Dr. Arie Sujito dalam sebuah diskusi publik Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Banyaknya koruptor di Indonesia akan meragukan skenario menghimpun dana. Solusinya negara perlu bekerja sama dengan platform-platform funding semacam kitabisa.com. Melalui platform tersebut transparansi dapat dipantau dengan mudah. Mudahnya adalah buka akun atas nama Presiden Jokowi atau Mensesneg, sehingga pengumpulan berada di satu pintu. Jika terjadi korupsi sepeser pun atas dana bencana di Indonesia telah diatur dengan hukuman mati.

Ketiga, langkah selanjutnya adalah skenario sosial di berbagai aspek,  di berbagai ruang-ruang publik yang ramai dengan orang. Namun skenario ini butuh ketangguhan dan infrastruktur kesehatan yang memadai, apabila negara bersikeras tidak melakukan lockdown. Mencari virus bukan dengan menggunakan intelijen, namun menurunkan peneliti serta ahli di bidangnya. Melakukan scanning bukan hanya seperti di bandara atau pelabuhan, melainkan di sektor-sektor lainnya. Bila kedapatan kejanggalan pada tubuh manusia entah itu suhu tubuhnya atau memilik gejala yang mirip, bisa langsung dimasukkan ke rumah sakit. Di sisi lain dapat melakukan pemeriksaan secara langsung dari rumah ke rumah. Melakukan checking kualitas kesehatan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan-bahan kesehatan seperti hand sanitizer atau masker hingga perilaku kesehatan masyarakat. Memastikan semuanya tersedia dan mempehatikan kesehatan diri sendiri dan sekitarnya.

Terakhir, langkah yang keempat adalah negara harus memastikan kesembuhan pasien terinfeksi secara gratis. Tidak diasingkan oleh masyarakat akibat dari social distancing. Tuduhan sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan diri individu sebagai “mantan” pengidap Corona. Oleh sebab itu negara harus memulihkan individu tersebut di lingkungan sosialnya, apapun caranya. Agar setelah sembuh, pasien terinfeksi dapat memfungsikan tanggung jawabnya secara sosial, seperti berinteraksi tanpa perlu harus takut mendapatkan labeling dari lingkungannya.

Sambil menjalankan itu semua, terpenting negara harus mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk segera menciptakan vaksin. Vaksin sangat perlu untuk meningkatkan kekebalan individu terhadap Corona untuk hari ini dan masa depan. Jika tidak tentu hal seperti ini akan terus berulang dan menjadi rantai setan yang tak akan pernah terputuskan. Negara akan bermusuhan dengan berbagai korporasi global di sektor kesehatan. Pasalnya kesehatan telah diprivatisasi oleh pihak swasta dalam dan luar negeri untuk mencari laba, bukan pelayanan publik (Sujatmiko 2010). Di saat seperti ini perlu membatasai kegilaan swasta dalam “mengolok-olok” masyarakat yang tidak mampu mengakses vaksin atau pelayanan publik kesehatan. Jangan sampai hanya karena sakit menjadi miskin karena mahalnya biaya meraih kesehatan (Thabrany 2009). Bukan tanpa sebab, sektor kesehatan telah dikuasai oleh kartel-kartel skala global yang bercokol di negara berkembang (Hertz 2003). Kartel-kartel itu seperti Pfizer dan Dexa Medica merupaka kartel obat yang pernah terbukti memprivatisasi obat-obatan di Indonesia. Sebagai negara berideologi Welfare State harusnya mudah saja menyingkirkan penguasaan obat-obatan, dan mampu menjaminnya dengan mudah. Jika tidak mampu ganti saja ideologi negara menjadi kapitalisme, supaya lebih fair.

Negara memiliki andil besar dalam setiap peristiwa sosial di masyarakat, dalam kasus ini yaitu penyebaran Virus Corona. Ada dua pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensi, yaitu; memutuskan untuk melakukan lockdown atau tetap membolehkan masyarakat berjalan seperti biasanya. Lockdown merupakan cara masyarakat sebelum modern mengantisipasi penyebaran virus, hal itu secara tersirat disampaikan Bukhari ketika meriwayatkan kondisi jaman Nabi Muhammad. Pada saat itu teknologi kesehatan belum secanggih ini, namun penyebaran wabahnya hampir bisa dipastikan mirip. Sebab anggota komunitas masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar atau datang dari sebuah wilayah terdampak. Saat itu juga negara belum hadir dalam bentuk semodern ini, sehingga kesehatan merupakan tanggung jawab anggota komunitas serta individu itu sendiri. Ketika negara memilih lockdown tentu perannya harus semakin besar dalam ranah publik. Selain bertanggung jawab atas kesehatan, juga bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Apapun caranya negara harus mampu menjamin itu secara pasti dari pintu ke pintu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB) secara resmi mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13 A Tahun 2020, menetapkan per tanggal 29 Februari 2020 perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Negara belum memutuskan melakukan lockdown. Kesimpulannya negara masih membolehkan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa dalam batasan tertentu. Batasan-batasan ini tidak diberikan sehingga terkesan subjektif masing-masing pemahaman individu. Jadi jangan salahkan ketika masyarakat memilih berlibur saat himbauan social distancing. Hal itu menjadi sepenuhnya keteledoran dan negara seakan menyepelekan wabah virus ini. Negara bukan hanya corong penghimbau, namun juga harus membuat skenario besar jika tidak memutuskan lockdown.

 

Daftar Pustaka

Legatum Institute. The Legatum Prosperity Index. Prosperity Index, London: The Legatum Institute Foundation., 2017.

Taher, Andrian Pratama. Jokowi Ajak BIN Tangani Corona & Tunjuk BNPB Kepalai Gugus Tugas Baca selengkapnya di artikel “Jokowi Ajak BIN Tangani Corona & Tunjuk BNPB Kepalai Gugus Tugas”, https://tirto.id/eEPZ. Maret 13, 2020. https://tirto.id/jokowi-ajak-bin-tangani-corona-tunjuk-bnpb-kepalai-gugus-tugas-eEPZ (accessed Maret 17, 2020).

CNN Indonesia. Menkes Tantang Harvard Buktikan Virus Corona di Indonesia. Februari 11, 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211195637-20-473740/menkes-tantang-harvard-buktikan-virus-corona-di-indonesia (accessed Maret 17, 2020).

Ekarina. Korban Tewas Corona Capai 2.360 Jiwa, WHO Beri Peringatan Penularan. Februari 22, 2020. https://katadata.co.id/berita/2020/02/22/korban-tewas-corona-capai-2360-jiwa-who-beri-peringatan-penularan (accessed Maret 16, 2020).

Friana, Hendra. WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi. Maret 12, 2020. https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE (accessed Maret 16, 2020).

Ihsanuddin. Ini Pengumuman Lengkap Jokowi Soal 2 WNI Positif Corona. Maret 02, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all (accessed Maret 16, 2020).

Iswinarno, Chandra. Ini Daftar 10 Kementerian yang Dapat Jatah Anggaran Besar Pada APBN 2020. September 16, 2019. https://www.suara.com/bisnis/2019/08/16/195305/ini-daftar-10-kementerian-yang-dapat-jatah-anggaran-besar-pada-apbn-2020 (accessed Maret 17, 2020).

Kumparan. Jurus Jokowi Atasi Dampak Corona: Bayar Influencer RP 72 M hingga Diskon Pesawat. Februari 26, 2020. https://kumparan.com/kumparanbisnis/jurus-jokowi-atasi-dampak-corona-bayar-influencer-rp-72-m-hingga-diskon-pesawat-1sugN6IvoK3 (accessed Maret 16, 2020).

Kurnia, Tommy. Tak Seperti Indonesia , 7 Negara Ini Lockdown untuk Tekan Virus Corona. Maret 16, 2020. https://www.liputan6.com/global/read/4203324/tak-seperti-indonesia-7-negara-ini-lockdown-untuk-tekan-virus-corona (accessed Maret 16, 2020).

Saubani, Andri. Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing. Februari 17, 2020. https://republika.co.id/berita/q5ul4k409/kelakar-menhub-kita-kebal-corona-karena-doyan-nasi-kucing (accessed Maret 17, 2020).

Syaifullah, Muhammad. Pariwisata Anjlok, Pemerintah Akan Siapkan Subsidi ke Maskapai. Februari 17, 2020. https://travel.tempo.co/read/1308664/pariwisata-anjlok-pemerintah-akan-siapkan-subsidi-ke-maskapai/full&view=ok (accessed Maret 16, 2020).

Utomo, Ardi Priyatno. Lawan Virus Corona, Malaysia Umumkan Lockdown 2 Pekan. Maret 16, 2020. https://www.kompas.com/global/read/2020/03/16/221222770/lawan-virus-corona-malaysia-umumkan-lockdown-2-pekan?page=all (accessed Maret 16, 2020).

Widowati, Hari. Belajar dari Vietnam dan Singapura dalam Penanganan Virus Corona. Maret 03, 2020. https://katadata.co.id/berita/2020/03/03/belajar-dari-vietnam-dan-singapura-dalam-penanganan-virus-corona (accessed Maret 17, 2020).

Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018. Berita Resmi Statistik, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.

Sujatmiko, Iwan Gardono. “Privatisasi, Kapitalisme, dan Negara Dalam Pelayanan Kesehatan (Suatu Studi Perubahan Sosial Dalam Industri Kesehatan).” Jurnal Masyarakat & Budaya, 2010: 72.

Thabrany, Hasbullah. “Sudah Tiba Waktunya: Urgensi, Konseptualisasi, dan Operasionalisasi Jaminan Kesehatan Universal di Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia.” In Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih Sekedar dari Pengurangan Kemiskinan, by Darmawan Triwibowo and Iman Nur Subono, 99-127. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

Hertz, Noreena. The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. New York: Harper Business, 2003.

Comment here