Sosial

Siaran Pers III Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah

konferensi-pers-ii

Siaran Pers III Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah

Pandemi Covid-19: Master Kontrol

Periode 2-4 April 2020

Ringkasan

Rilis ketiga KOBAR ini terdiri dari 9 bagian. Bagian pertama memuat cara penyusunan rilis, yaitu berdasarkan peristiwa sehari-hari. Bagian kedua adalah kerangka analisis yang kami pakai untuk memahami Covid-19. Bagian ketiga terdiri dari situasi nasional yang mendorong kami untuk berusaha menyampaikan secara cepat kasus infeksi SARS-CoV-2 secara nasional. Bagian ini juga melihat umur pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan 7 model/prediksi yang dapat kami akses. Pandemi Covid-19 diperkirakan berakhir, paling jauh, Akhir Juli 2020. Di bagian terakhir situasi nasional akan disampaikan program “6 Paket Bantuan,” perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar Istana Presiden, duel-duel politik antara orang-orang di Istana Presiden dengan Gubernur DKI Jakarta, kondisi ekonomi kapitalis yang sedang limbung dan usaha-usaha yang muncul untuk memperkuatnya, serta ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta kenaikan gaji.

Dalam bagian Analisis terhadap Situasi Jawa Tengah, kami membaginya menjadi 5 bagian: (1) Pandemi Covid-19 sebagai master kontrol; (2) Tata kelola dan medis; (3) Permasalahan pangan; (4) Re-alokasi anggaran; dan (5) Permasalahan ekonomi. Pada bagian VI kami menyampaikan peta jalan yang akan ditempuh KOBAR, terutama terkait program rilis berikutnya. Laporan ditutup dengan himbauan yang disusun berdasarkan rilis ini, anggota KOBAR Jateng, dan lampiran-lampiran.

Cara Penyusunan Rilis Ini: Kehidupan sehari-hari

Rilis ini disusun dengan cara menggunakan media sosial sebagai wadah komunikasi dengan dipandu oleh satu “sistem operasi” yang kami sebut “Menavigasi Zaman Covid-19” (Gambar 1). Saat ini Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah (Jateng) sudah memiliki anggota yang berada di 32 kabupaten dan kota di Jateng.[1] Sebagai koalisi masyarakat sipil, KOBAR memiliki anggota organisasi sebanyak 54, seperti yang dapat dilihat pada bagian VIII. Para anggota melaporkan situasi atau mengirimkan berita tentang permasalahan Covid-19 yang relevan di tempatnya.

Tidak semua anggota KOBAR memiliki pengalaman jurnalistik. Oleh karena itu dalam percakapan harian, menanyakan ulang soal informasi yang dikirimkan oleh salah seorang, memeriksa-silang ke pemberitaan oleh media, misalnya, adalah dua cara yang dipakai baik untuk mengklarifikasi maupun memperdalam suatu informasi. Kami merasa ini cukup. Karena, untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap suatu informasi, bukanlah hal yang mudah dilakukan di Zaman Covid-19 ini, dimana mobilitas fisikal adalah suatu hal yang sangat dibatasi. Jadi prinsip utamanya adalah menggunakan informasi sehari-hari, yang ada di sekeliling para anggota, yang dilihat, yang dirasakan, dan tanpa perlu terlalu mengeluarkan energi tambahan terlalu banyak untuk mendapatkan informasi tersebut. Covid-19 telah mengubah ritme keseharian kita secara radikal, dan kami berpendapat, suatu interupsi radikal terhadap ritme keseharian, dapat berujung pada suatu hal yang barangkali sebelumnya tak pernah terbayangkan. Seorang penulis misalnya menyebut Zaman Covid-19 sebagai momen kiamatnya kapitalisme.[2]

Bagaimana kami mengoperasikan kehidupan sehari-hari sebagai perkakas metodologis? Katakanlah ada seorang anggota KOBAR yang membeli rokok di salah satu tentakel gurita eceran Indomaret, maka sambil menunggu kasir itu memberikan uang kembalian, maka anggota KOBAR menanyakan bagaimana penjualan Indomaret di Zaman Covid-19 ini? Apakah turun apakah naik? Bagaimana polanya? Apakah makin banyak orang beli atau makin sedikit? Apakah orang-orang itu membeli barang-barang tambah banyak atau bagaimana? Mengapa di depan kasir Indomaret ada tirai plastik yang membatasi pembeli dengan petugas kasir? Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan cepat dijawab oleh  kasir. Ini mudah dipahami. Kasir bekerja sepanjang hari. Informasi itu ada dalam kepalanya. Makanya ketika ditanyakan, dengan cepat kata-kata meluncur dari mulutnya. Tugas selanjutnya bagi anggota KOBAR adalah mengingat-ingat informasi itu dan menyampaikannya di media sosial KOBAR sebagai bentuk percakapan media sosial sehari-hari juga.

Gambar 1: Sistem Operasi Menavigasi Zaman Covid-19.
Gambar 1: Sistem Operasi Menavigasi Zaman Covid-19.

Dengan kata lain, KOBAR tidaklah mengadakan suatu riset dengan suatu metodologi yang disusun dengan gaya “akademisi” (standar itu), bukan juga survei macam yang dikerjakan para konsultan politik. Yang kami lakukan hanyalah merekam apa yang ada di sekeliling kami, dan dari situasi politik kami yang tak menentu di Zaman Covid-19 ini, kami melakukan sistematisasi terhadap informasi-informasi sehari-hari itu, dimana kami menganggap informasi sistematis itu adalah suatu “usaha untuk menavigasi Zaman Covid-19”. Kebetulan hampir semua dari kami bersarang di Jawa Tengah, maka kami lakukan navigasi untuk kawasan Jawa Tengah.

Percakapan harian secara periodik diakumulasikan oleh seorang petugas “pencatat harian” yang berganti setiap hari. Petugas pencatat harian dibekali dengan petunjuk teknis (Gambar 2). Setiap 3 hari, percakapan-percakapan harian diakumulasikan oleh seorang petugas KOBAR yang lain menjadi rilis 3-harian. Ini adalah rilis KOBAR yang ke-3. Rilis KOBAR yang digarap dengan cara seperti ini adalah Rilis II dan III.

Gambar 2: Petunjuk teknis bagi petugas harian.
Gambar 2: Petunjuk teknis bagi petugas harian

Secara periodik pula kami mengadakan konferensi pers. Karena di Zaman Covid-19 ini wahana konferensi pers yang lagi naik daun adalah Zoom, maka kami juga ikut menggunakan Zoom. Kami sadar bahwa belakangan ini banyak beredar informasi tentang Zoom yang tidak aman, bahwa Zoom mengekstrak informasi dari penggunanya, bahwa ada aplikasi lain yang sejauh ini lebih aman, dan sebagainya. Menghadapi itu, sikap kami rasanya sudah paten: tidak ada rahasia di jagad maya! Sekali terunggah, maka ia tak terkontrol lagi. Aplikasi A, B, C, dan seterusnya, kami lihat sebagai perbedaan cap merek atau kecap belaka. Dan tentu saja, selalu saja ada klaim bahwa “ini adalah kecap nomer 1!”. Jadi kami lanjut saja dengan Zoom. Petugas Zoom KOBAR mengatur jadwal, membuat poster, dan narasi informasi pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang jadwal dan koordinat konferensi pers KOBAR.

Karena rentang waktunya yang pendek-pendek, maka biasanya beberapa jam/menit sebelum konferensi pers, naskah rilis diedarkan di group sosial media KOBAR Jateng untuk menunggu informasi/tanggapan dari anggota. Sembari beberapa orang melakukan konferensi pers, orang KOBAR yang lain biasanya melakukan proses penyuntingan akhir terhadap naskah rilis. Dengan langkah-langkah seperti itu, maka segera setelah konferensi pers selesai, naskah rilis sudah ada di hadapan Anda.

Kerangka Analisis Memahami Covid-19

Menurut beberapa sumber, SARS-CoV-2 yang menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah virus yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia. Pemikirannya sederhana, habitat atau ruang hidup berbagai patogen (virus, bakteri, dan berbagai mikro-organisme yang menyebabkan penyakit pada inangnya) seperti hutan-hutan telah dijarah.[3] Proses perusakan lingkungan dalam bentuk penjarahan/perusakan hutan ini, misalnya, dilakukan terutama oleh para pembalak kayu berupa perusahaan-perusahan kayu dan tambang (non- dan/atau milik-negara). Para perusak lingkungan itu melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri demi mengakumulasikan modal (kapital).

Mengikuti pemikiran ini, maka pertama sekali yang berperan dalam munculnya wabah Covid-19 adalah sistem ekonomi kapitalisme. Salah satu hukum besi sistem ekonomi kapitalisme adalah mencari/mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Demi tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin ini, maka segala hal dilakukan oleh kapitalis, yaitu orang yang diperbudak oleh kapital. Tujuan hidupnya adalah mendapatkan keuntungan dan melakukan akumulasi kapital sebanyak mungkin.

Pandangan hidup ini sudah terinstitusionalisasikan ke dalam negara. Dunia kita sekarang ini terhegemoni oleh moda produksi kapitalisme. Dalam konteks negara, hukum pertumbuhan ekonomi, atau lebih tepatnya pertumbuhan kapital, menjadi pedoman pembangunan yang harus diikuti oleh negara. Hukum pertumbuhan ekonomi memaksa kapitalisme untuk terus berekspansi. Ia mengubah lingkungan seperti hutan, sungai, dan laut secara radikal. Tempat-tempat yang masih relatif otonom dan berjarak dari putaran moda produksi kapitalisme (global) seperti pedesaan di Indonesia, dipaksa masuk ke dalam sirkuit kapitalisme global, misalnya melalui proses perampasan tanah di pedesaan, ekstraksi komoditas, dan pasokan buruh murah.

Perubahan-perubahan ekosistem yang radikal menyebabkan semakin rendahnya tingkat keanekaragaman hayati karena kepunahan berbagai spesies. PBB menyatakan pada awal Millenial ini tercatat kelimpahan rata-rata spesies asli di sebagian besar habitat berbasis daratan telah turun setidaknya 20%, sebagian besar terjadi sejak 1900an.[4] Akibat perubahan ekosistem yang radikal ini, banyak dari entitas non-manusia yang kemudian kehilangan habitatnya. Sejak tahun 1940 telah muncul ratusan kuman memasuki ruang-ruang yang baru. Mayoritas dari kuman-kuman ini berasal dari non-manusia seperti binatang. Menjadi sangat rasional, karena itu, virus bertransmisi dari non-manusia dan menjadikan manusia sebagai sasaran sebagai inang berikutnya.[5]

Situasi Nasional

Per 5 April 2020, pukul 10:20 WIB, di Indonesia ada sebanyak 2.092 orang positif menderita Covid-19, 150 orang sembuh, dan 191 orang meninggal.[6] Per 4 April 2020, pukul 16.17, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa 16 dokter sudah meninggal karena tertular Covid-19.[7]

Sampai kapan pandemi Covid-19 akan berlangsung di Indonesia? Kami mengulas prediksi 7 pakar/instansi. Masing-masing menggunakan metode/model yang berbeda. Tak mengherankan mereka keluar dengan hasil yang berbeda pula. Puncak kasus diperkirakan berada pada akhir Maret hingga akhir Juli 2020. Lebih lengkap tentang prediksi para pakar/instansi tersebut tersaji pada Tabel 1 di Lampiran  1.

Sebagai tanggapan, pada 31 Maret 2020 Presiden Jokowi meluncurkan 6 paket bantuan: (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Kartu Sembako; (3) Kartu Pra Kerja; (4) Diskon dan Gratis Tarif Listrik selama tiga bulan; (5) Antisipasi Kebutuhan Pokok; dan (6) Keringanan Pembayaran Kredit.[8] Permasalahan dari 6 paket bantuan ini adalah pada implementasi programnya. Salah satu penyebab dari munculnya permasalahan dalam implementasi program tersebut adalah sistem birokrasi di Indonesia yang tidak memiliki kecakapan untuk bekerja dalam situasi kritis seperti yang disebabkan Covid-19. Salah satu buktinya adalah sampai 03/04/2020, di daerah seperti Demak, program ini belum berjalan.

Salah satu poin himbauan dalam Rilis KOBAR II adalah soal agar para pejabat sensitif dalam penggunaan bahasa.[9] Namun sepertinya hal ini susah dilakukan. Setidaknya itu yang terjadi kalau kita lihat bagaimana media memberitakan orang-orang di seputar Istana Kepresidenan. Yang pertama adalah Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden Joko Widodo. Pada 2 April pukul 12.13 WIB, laman news.detik.com menurunkan berita yang memuat pernyataan Fadjroel yang menyatakan bahwa mudik boleh, tapi pemudik berstatus orang dalam pemantauan (ODP).[10]  Masih pada hari yang sama pada pukul 17:20 WIB, laman finance.detik.com menurunkan berita dimana Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menyebutkan bahwa Presiden Jokowi “memutuskan tidak melarang mudik”.[11] Namun pada pukul 18:56 WIB, laman nasional.kompas.com menurunkan berita yang menyebutkan bahwa Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, memperbaiki pernyataan Fadjroel, yang benar adalah “Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik”.[12] Kasus kedua adalah antara Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) dengan Juri Ardianto, Plt. Deputi IV KSP. Mereka berbeda pendapat tentang staf KSP yang terinfeksi SARS-CoV-2.[13]

“Duel-duel politik” (tentu saja dalam tanda kutip) antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih terus terjadi. Hal ini misalnya, terlihat di salah satu berita yang diturunkan oleh laman cnnindonesia.com. Media online tersebut menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mencairkan dana piutang Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp. 5,1 triliun. Dalam berita itu disebutkan bahwa piutang itu adalah bagian dari dana bagi hasil. Sebab menurut Anies, DKI Jakarta berhadapan dengan kebutuhan akan aliran uang kontan (cash flow) dalam menangani Covid-19 di DKI Jakarta.[14] Kami sebut ini “duel-duel politik” (masih dalam tanda kutip), karena selama ini lewat pemberitaan media sudah menjadi konsumsi publik bahwa Covid-19 menjadi panggung politik tempat dua pemain utama dewasa ini di Indonesia, Jokowi dan Anies Baswedan, layaknya aktor, sedang “beradu peran”. Salah satu tulisan yang lumayan menggambarkan tentang “duel-duel politik” (tetap dalam tanda kutip) ini adalah tulisan bertajuk “Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19”.[15]

“Gesekan” antara berbagai level pemerintah bukan hanya terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta, namun juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) . Di satu sisi, Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 menyatakan agar “Semua kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui  Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19.”[16] Di sisi lain Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengeluhkan minimnya koordinasi pusat dalam menangani Covid-19.[17]

Dari Senayan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang selama ini ditolak oleh banyak kelompok masyarakat.[18] Penolakan-penolakan masyarakat terhadap RUU Omnibus Law ini terjadi karena masyarakat menilai bahwa RUU ini dikonsep tanpa partisipasi yang baik, para konseptornya sangat terbatas terutama dari kalangan pengusaha. Secara total, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai hanya akan menguntungkan pengusaha dan memperparah kehidupan buruh, memperburuk degradasi lingkungan, melanggengkan sistem kapitalisme, dan memperkuat para oligark.

Di sektor ekonomi makro, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa skenario terburuk akibat Covid-19 adalah nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS yang terpuruk. Skenario terburuk menurutnya bisa mencapai 1 USD setara dengan Rp. 17.500-20.000. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan menteri BUMN, Erick Thohir, yang menyatakan bahwa perkiraan terburuk nilai tukar rupiah terhadap dollar berada di angka Rp. 20.000,-[19]. Salah satu penyebab anjloknya nilai Rupiah adalah besarnya aliran modal asing yang keluar dari Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada periode 20 Januari-30 Maret 2020, sebesar Rp. 167,9 triliun modal asing keluar dari Indonesia.[20] Di tautan lain terbaca Sri Mulyani menyampaikan bahwa skenario terburuk adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa minus.[21]

Meski (prediksi) pertumbuhan ekonomi kapitalis yang pada dasarnya menjadi pangkal munculnya Covid-19 sedang doyong, ia berusaha untuk memperkuat dirinya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang muncul dari Kementerian Maritim dan Investasi (Marves) yang menyatakan bahwa mega-proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) yang memiliki nilai investasi, penggerak ekonomi kapitalis, hampir Rp. 500 triliun tetap akan dilaksanakan.[22] Ini berlangsung di tengah munculnya usulan dari kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan anggaran IKN untuk penanganan Covid-19.[23] Mega-proyek raksasa IKN hanyalah satu dari sekian banyak proyek-proyek raksasa yang diprogramkan oleh pemerintah Jokowi. Pada dasarnya proyek-proyek seperti ini sangat menguntungkan para elit politik dan bisnis dan menyengsarakan rakyat kecil.[24] Berdasarkan “Peraturan Presiden Republik Indonesia 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional” ada sebanyak 227 Proyek Strategis Nasional (PSN). Di Jawa Tengah, salah satu yang sering disebut-sebut adalah Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak.

Dari berbagai pernyataan maupun sikap para pejabat mulai dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat berpikir bahwa pejabat dari level pusat sampai daerah tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Di tengah wabah Covid-19 yang merebak dan penderitaan rakyat yang semakin tak terkatakan, di depan kita melayang-layang berita tentang elit nasional yang terasa membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih runyam. 2 April 2020 pukul 19:14:13, laman jawapos.com menurunkan berita yang menyebutkan bahwa Firli Bahuri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta agar gajinya dinaikkan dari sekitar Rp. 123, 9 juta menjadi RP. 300 juta.[25] Apabila dibandingkan dengan upah minimum di Kabupaten Demak pada 2020 yang sebesar Rp. 2,432 juta, maka gaji yang diminta Firli ini (300 juta) adalah 123,4 kali lipat dari upah minimum di Kabupaten Demak.

Situasi Jawa Tengah

Per 5 April 2020, 10:22 WIB, di Jateng ada sebanyak 120 kasus positif Covid-19, 91 kasus dirawat, 11 kasus sembuh, 18 kasus meninggal, 14.161 kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 430 kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP).[26] Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di sektor perekonomian, Pemprov Jateng sudah menyiapkan dana sebanyak Rp. 1,4 triliyun. Dari total anggaran itu, Rp. 1 triliyun di antaranya akan digunakan untuk jaring pengaman ekonomi. Selain itu, buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan akan mendapat bantuan lewat kartu Pra Kerja yang rencananya akan diluncurkan awal bulan ini. Pemegang kartu Pra Kerja akan mendapatkan total nominal bantuan sebanyak Rp. 3,5 juta.[27] Pertanyaan untuk program-program ini adalah soal apakah itu akan cukup dan juga soal mekanisme implementasinya.

Analisis terhadap Situasi Jateng dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu: (1) Mengontrol virus; (2) Tata kelola dan medis; (3) Pangan; (4) Anggaran; dan (5) Ekonomi.

Pandemi Covid-19: Master Kontrol

Ada banyak teknik yang dilakukan manusia untuk mengontrol persebaran SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19. Yang mau dikontrol adalah penyebaran virus. Yang dilakukan adalah, intinya, mengontrol mobilitas orang sebagai inang SARS-CoV-2. Dengan demikian mengontrol virus adalah sebuah “master kontrol” (control of control), yaitu suatu kontrol yang membentuk kondisi kontrol yang lain. Mengontrol mobilitas manusia sebagai inang virus adalah material-teknik untuk “control of control” (mengontrol persebaran virus). Teknik yang banyak digunakan adalah pengontrolan terhadap teritori, aktivitas infrastruktur transportasi, dan penyemprotan disinfektan.

Dalam hal kontrol terhadap teritori, di Tegal, Pemkot menghimbau agar salah satu RW di Kota Tegal menerapkan “isolasi total” dengan cara menutup jalan masuk-keluar RW tersebut setelah ada satu warga yang meninggal dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tegal menyatakan penyebab meninggal tersebut adalah karena Covid-19. Muncul kesimpangsiuran soal berita ini. Dinkes tidak menunjukkan keterangan yang meyakinkan bahwa orang yang meninggal tersebut karena Covid-19 dan tidak ada jaminan atas kebutuhan warga di RW tersebut.

Di Rembang, setidaknya 2 desa sudah menjalankan karantina wilayah. Yang dimaksud dengan karantina wilayah adalah penutupan akses keluar-masuk desa oleh warga dengan memasang spanduk dan plang. Kedua desa itu adalah Desa Pasarbangi dan Desa Punjulharjo yang merupakan desa pesisir. Dalam keterangan dari Kepala Desa Punjulharjo seperti yang dapat dibaca di media daring, karantina wilayah yang dilakukan ini bukanlah karantina wilayah “keras,” namun adalah bentuk imbauan agar warga desa tidak pergi ke luar Desa, dan warga dari luar yang hendak masuk ke dalam Desa harus laporan dan diperiksa terlebih dulu.[28] Aktivitas menutup desa ini juga terjadi di tempat lain, seperti di Wonogiri; di 1 Grumbul di Desa Gunung Welud, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga; beberapa desa di Kecamatan Jumo dan Bulu, Kabupaten Temanggung; dan di RT 3 RW 7 Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dimana untuk yang terakhir masyarakat juga menyemprotkan antiseptik kepada setiap warga yang masuk. Di Kabupaten Pekalongan, sejumlah  desa bahkan melarang masuk ‘Bank Tongol’ dan debt collector. Himbauan ini karena banyak warga Desa yang menganggur akibat Covid-19.[29]

Di Salatiga, setelah salah seorang warga positif Covid-19 pada 31 Maret, Pemkot menetapkan status tanggap darurat, meski belum/tidak ada kejelasan implikasi dari status tanggap darurat tersebut. Pemkot Salatiga juga mendukung inisiatif warga untuk melakukan pengontrolan wilayah mereka secara mandiri untuk memonitor pendatang.

Teritori lain yang mengalami gangguan irama aktivitas akibat pandemi Covid-19 adalah pasar dan tempat pelelangan ikan. Di daerah Sarang, Rembang, pasar biasanya buka sampai sore hari. Namun belakangan ini baru jam 11 sudah ada petugas yang datang untuk membubarkan para pedagang, meskipun barang-barang pedagang belum laku. Tempat pelelangan ikan juga sempat mau ditutup, namun ditolak oleh warga. Jadi warga pesisir sebagian masih bekerja baik yang nelayan maupun penjual ikan. Namun ada juga pasar yang masih berjalan seperti biasanya, misalnya Pasar Giprit di Banjarmangu, Banjarnegara (Gambar 3). Ada kesan bahwa pemerintah belum terlalu aktif dalam me-navigasi penyebaran Covid-19 di Banjarnegara. Di Grobogan, menurut anggota KOBAR, kerumunan warga masih dapat dengan mudah dijumpai, seperti di tempat-tempat umum macam warung, lokasi game, angkringan, dan pinggir-pinggir jalan. Meski kadang-kadang ada patroli polisi, tapi itu tidak membuat masyarakat berhenti berkerumun. Kegiatan yang lebih formal seperti acara hajatan dan acara yang berpotensi membuat keramaian memang sudah dilarang. Mahasiswa seperti di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) juga melakukan karantina mandiri, yang mereka sebut dengan “Tenda Darurat Covid-19”.

Menurut keterangan dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), di kampung-kampung nelayan di Demak secara umum: (1) Tidak ada edukasi tentang penanganan wabah Covid-19 dengan baik; (2) Setiap desa nelayan membuat peraturan tidak mengijinkan warga luar desa untuk masuk dan berwisata mangrove/memancing; (3) Warga yang datang dari luar kota harus melapor desa terlebih dahulu; (4) Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi; (5) Maraknya pencurian akibat kelaparan dan lain-lain; (6) Penyemprotan massal dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa, meskipun belum merata; (7) Sementara untuk pondok/masjid telah difasilitasi disinfektan oleh Baznas Kabupaten Demak; dan (8) Belum adanya dukungan pangan dari pemerintah bagi komunitas/warga terdampak.

Gambar 3: Pasar Giprit, Banjarnegara. Foto oleh Febrian Adinata Hasibuan (3/4/2020).

Gambar 3: Pasar Giprit, Banjarnegara. Foto oleh Febrian Adinata Hasibuan (3/4/2020).

Kedai kopi juga tak luput dari kontrol. Surat Sekretaris Daerah Pemkab Rembang Nomor 300/0790/2020 (Lampiran 2) perihal “Penutupan Sementara Warung Kopi” kepada “Pelaku Usaha warung Kopi di Rembang” menunjukkan itu. Surat tersebut menekankan bahwa Pemkab Rembang akan mengambil 3 langkah: (1) Menutup sementara warung kopi di wilayah Kabupaten Rembang sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan; (2) Membubarkan kelompok/kerumunan orang baik yang ada di warung kopi dan tempat-tempat lainnya; dan (3) Setiap  orang dan/atau badan yang melanggar akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

Kontrol sampai ke tempat peribadatan. Masjid adalah salah satu yang menjadi sasaran. Di Rembang, seperti yang dikirim salah seorang anggota KOBAR, Masjid Baiturrahman di Tawangsari, Leteh, sudah dipasangi spanduk bahwa untuk sementara waktu masjid tersebut tidak menyelenggarakan sholat Jum’at dan Fardhu berjamaah (Gambar 2). Di Demak, sekolah dan pondok pesantren sudah diliburkan.

Gambar 4: Spanduk di depan Masjid Baiturrahman, Tawangsari, Leteh, Rembang. Foto oleh Ming Ming Lukiarti (2/4/2020).
Gambar 4: Spanduk di depan Masjid Baiturrahman, Tawangsari, Leteh, Rembang. Foto oleh Ming Ming Lukiarti (2/4/2020)

Kontrol terhadap mobilitas terlihat di sektor transportasi publik. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) IV Semarang mulai 1 April 2020 menghentikan sementara beroperasinya empat Kereta Api (KA).[30] Pembatalan/penghentian KA juga dilakukan oleh PT KAI Daop 5 Purwokerto terhitung sejak 26 Maret 2020. Total sebanyak 54 KA yang melewati Daop 5 Purwokerto dihentikan operasinya. Kereta api-kereta api yang dihentikan/dibatalkan perjalanannya tersebut adalah KA dengan asal/tujuan dari kota-kota besar dan melintasi Purwkoerto, seperti Yogyakarta, Bandung, Solo, Surabaya-Gubeng, Malang, Gambir, dan Pasar Senen.[31] Surat dari Bupati Banyumas bernomor 440/1570/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada “Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)” (Lampiran 3) adalah permintaan dari Pemkab untuk pembatalan/penghentian ini. Surat terkait menyatakan bahwa Bupati “memandang harus ada pembatasan mobilitas warga dari dan menuju wilayah Kabupaten Banyumas.” Dan karena itu, Bupati meminta “agar operasional layanan Kereta Api yang melewati Banyumas dihentikan sampai dengan keadaan aman.”

Wajib lapor terjadi di Desa Pesucen, Kabupaten Pemalang. Pemerintah Desa setempat memberikan pengumuman wajib lapor bagi warga pendatang (warga yang pulang dari perantauan, baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain di Indonesia yang terdampak Covid-19). Warga juga mulai dibatasi untuk berkumpul dan beraktivitas. Namun banyak warga yang tidak menghiraukan pengumuman tersebut karena jika tidak bekerja harian mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok harian. Sejauh ini tidak ada jaminan ketersediaan kebutuhan pokok harian. Untuk masalah kesehatan ada bantuan dari Pemdes yaitu penyemprotan desinfektan yang merujuk surat dari Kementrian Desa. Penyemprotan disinfektan dilakukan sebatas pada jalan utama saja. Gang-gang rumah warga tidak disemprot.

Hampir mirip dengan wajib lapor, sejak tanggal 27 Maret 2020, Aliansi Pemuda Adisana (APA) di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes mendirikan pos pemeriksaan dan pendataan pemudik yang masuk desa. Untuk mempermudah pengawasan dan pemeriksaan beberapa pintu masuk desa ditutup. Akses masuk desa hanya berlaku satu pintu. Para pemuda berjaga bergiliran 24 jam. Pemudik yang terus berdatangan, atau pendatang, disemprot desinfektan, begitu pula kendaraannya, kemudian mereka didata.

Para napi di Lapas kelas II B Brebes justru mengalami hal yang cenderung sebaliknya: dibebaskan dari Lapas. Sebanyak 66 napi dibebaskan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di Lapas. Jadi ini adalah bentuk dari physical distancing bagi warga Lapas.[32]

Dalam usaha mengontrol virus ini, pemerintah juga mulai mengintervensi sektor industri. Misalnya Pemda Jepara sudah menerbitkan surat tentang pendataan kartu pra-kerja. Di sana tertulis bahwa prioritas penerima kartu adalah: pekerja yang kena PHK, pekerja yang dirumahkan, calon pekerja migran yang tidak jadi berangkat, dan pekerja yang pulang ke daerah karena terdampak Covid-19 (Lampiran 4). Tapi justru, seperti yang disorot oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk tidak membayar upah, atau bahkan mem-PHK buruh.

Tata kelola dan Medis

Semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah sekarang sudah memiliki kanal tentang Covid-19, seperti yang disajikan dalam Tabel 2 pada Lampiran 5.

Pemkab Rembang telah menetapkan 6 kelompok kerja (pokja) untuk penanganan Covid-19, yaitu: (1) kesehatan, survailans dan deteksi dini; (2) kasus dan rujukan; (3) pencegahan pada institusi pendidikan; (4) keagamaan dan tempat umum; (5) komunikasi dan informasi publik; dan (6) peningkatan sumber daya dan logistik.  Di Rembang, terdapat RSUD Sutrasno yang merupakan rujukan untuk pasien Covid-19 dengan 13 ruangan isolasi dan rencanya akan ditambah 10 lagi. Pemkab Wonogiri memesan 1.300 buah Alat Pelindung Diri (APD) ke pabrik lokal di Wilayah Ngadirojo Wonigiri untuk dibagikan kepada 1.200 tenaga medis.

Keterbatasan peralatan APD tercatat di Puskesmas Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Mantel pelindung yang digunakan tenaga medis adalah mantel becak, sementara helm yang digunakan adalah helm proyek yang dilengkapi dengan mika, alias dikreasi sendiri. Sarung tangan mereka sampai di siku, dan hand sanitizer 1 kg/hari selalu habis karena dibagi untuk dipakai oleh 8 bidan. APD standar yang dimiliki oleh awak Puskemas ini hanya ada dua set dan dipakai oleh sopir ambulans.

Kesulitan APD juga dialami oleh Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah Banjarnegara. Banyak tenaga medisnya yang terpaksa memakai jas hujan. Pihak PKU mengalami kesulitan memperoleh APD dari distributor. Hal yang sama dialami oleh Klinik Ibunda Purworejo Klampok, Banjarnegara. Sehingga keduanya membuka diri untuk menerima donasi APD.

Berdasarkan penuturan anggota KOBAR, Pemda Wonogiri kurang transparan soal data, seperti zona yang sejauh ini sebaiknya dihindari oleh masyarakat. Selain itu, Pemda juga melarang pengontrolan terhadap wilayah seperti isolasi dan pembentukan posko Covid-19 di kampung/desa. Alasan Pemda adalah karena personil di kampung/desa tidak memiliki kecakapan dan APD yang bagus.

Permasalahan soal penanganan di Kota Semarang dikritisi oleh Komisioner Ombudsman, Alvin Lie. Lie menyayangkan  akuntabilitas dan profesionalitas Puskesmas Poncol dan Dinkes Semarang. Ia ditetapkan sebagai ODP oleh Puskesmas Poncol tanpa proses wawancara. Menurut Alvin, dia juga tidak mendapat penjelasan secara rinci terkait statusnya sebagai ODP terlebih dahulu, padahal ia sudah melakukan rapid test sebanyak 2 kali di RS Wongsonegoro, dan semua hasilnya negatif.[33]

Pangan

Persoalan pangan semakin tampak. Misalnya, Yogya Mall di Tegal sudah memberlakukan pembatasan pembelian untuk konsumen. Gula pasir hanya boleh dibeli maksimal 12 bungkus.  Di Salatiga, permintaan komoditi pangan cenderung menurun, sebagian mungkin karena penurunan daya beli, sebagian lagi mungkin karena berkurangnya kegiatan masyarakat. Di Tegal, Pemkot melalui pihak kecamatan-kelurahan-RT menyuplai paket semabako murah seharga Rp. 8 ribu. Namun warga mengeluhkannya. Menurut mereka itu bukan sembako murah. Para pedagang di alun-alun Tegal mulai mengeluh karena pemadaman listrik dan tidak adanya jaminan sembako. Para pedagang di pasar di daerah Sarang, Rembang, pernah dijanjikan akan diberikan Sembako oleh Pemkab, namun sampai saat ini (4/4/2020), janji tersebut belum ditunaikan. Mahasiswa yang melakukan karantina mandiri di Kampus Unnes, Semarang, mulai kesusahan memperoleh makanan, karena banyak warung dan toko penjual makanan di sekitar Kampus Unnes yang tutup.

Usaha-usaha untuk memenuhi bahan pangan terus berlangsung. Pemkot Pemalang menyiapkan 5.531 paket sembako bagi warga terdampak. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo  akan menyumbangkan seluruh gaji untuk penanganan Covid-19 hingga selesai masa tanggap darurat. Pemkab juga bakal membagikan sejumlah paket sembako berupa 20 Kg beras, 30 mie instan, 2 Kg telor, 1 Kg gula pasi dan 1 liter minyak goreng kepada ODP dan PDP. Jika memiliki balita, akan ditambah dengan susu.[34]

Di Wonogiri, mayoritas rakyat yang bekerja sebagai petani, menurut salah seorang anggota KOBAR, tidak terlalu terdampak dalam hal pangan. Terlebih-lebih ini sudah memasuki musim panen. Secara total di Wonogiri, terdapat 333.332 orang (116.000 KK) yang termasuk ke dalam kategori miskin. Sebanyak 69.000 diantaranya telah terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Pengadaan BPNT disalurkan melalui e-warung yang ditunjuk oleh pemerintah di tiap-tiap desa/kelurahan. Wujud bantuan berupa beras 10 kg, telur ayam 12 butir, daging ayam 1 ekor, sayuran, dan bahan pembuatan sup 1 bungkus. Sisanya 47.000 keluarga akan mendapatkan bantuan dari program jaringan pengaman sosial. Personel TNI dan Polri diturunkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penyaluran program. Selain itu, PDAM Giritirta Wonogiri memotong 50 % biaya pembayaran selama wabah Covid-19.

Di Rembang, pada 2/4/2020 Ming Ming Lukiarti dan kawan-kawan mendistribusikan 20 nasi bungkus untuk tukang becak yang sedang mangkal di beberapa titik di Rembang Kota, dan mereka menerima donasi untuk aktivitas ini.

Anggaran

Pemerintah Kabupaten Pemalang merealokasikan APBD 2020 Rp. 10 miliar untuk pencegahan atau penanganan virus. Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes), APD, dan bantuan sosial pangan ke warga miskin. Kabupaten Rembang menetapkan daerahnya dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mengalokasikan APBD sebesar Rp. 30 miliar untuk penanganan masalah ini.[35] Pemkot Salatiga menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3,3 miliar sebagai dana tanggap Covid-19.  Dari Tegal, re-alokasi anggaran dari pemerintah belum jelas. Pernyataan dari pihak Pemkot adalah bahwa mereka menyiapkan dana Rp. 2 milyar hasil dari donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Rp. 27 milyar dana tidak terduga. Namun, belum ada pembahasan anggaran antara Pemkot dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Kota Pekalongan menganggarkan Rp. 32,5 milyar untuk Covid-19 ini. 20 milyar difokuskan untuk menanganan Covid-19 (alkes, apd, sosialisasi), sementara Rp. 12,5 milyar  untuk bantuan sosial. Pemkab Semarang menganggarkan dana sebesar Rp. 11 milyar untuk penanganan Covid-19, antara lain untuk pengadaan APD dan penyemprotan. Dana itu adalah hasil pergeseran dari dana hibah Pilkada 2020. Bupati Wonogiri menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Rp. 52 milyar menjadi Rp. 110 milyar.

Di Desa Gunung Welud, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Dana APBDesa sudah dialokasikan kepada warga dengan besaran Rp. 50 ribu per KK per hari untuk masa karantina wilayah.

Dalam hal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, salah seorang anggota DPRD di Purbalingga mengatakan bahwa dalam hal penggunaan anggaran khusus penanganan Covid-19, pemerintah kabupaten/eksekutif cukup minta izin  kepada Gubernur. Pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh DPRD/legislatif  hanya bisa dilakukan setiap tiga bulan yaitu pada bulan April ini. Seandainya mau mengkritisi penggunaan anggaran, maka tidak banyak yang bisa diperbuat, karena dana sudah diserap dan digunakan.

Ekonomi

Menurut surat Komarudin Kudiya kepada Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia (YBI), yang beredar di media sosial, di sektor industri batik ini yang terjadi: (1) Sudah 10 hari produksi batik berhenti di berbagai lokasi seperti di Cirebon, Pekalongan, Solo, dan Jawa Timur; (2) Toko-toko batik juga sudah tutup sejak 10 hari yang lalu dan kalau pun buka, sepi pembeli; (3) Beberapa agenda pameran batik (Agustus 2020) dipindahkan atau dialihkan waktunya; (4) Produsen batik rata-rata mengalami kesulitan membayar tagihan dari supplier (jatuh tempo di bulan April-Mei-Juni) dan membayar upah kerja karyawan harian dan bulanan. Kesulitan yang sama juga dalam hal membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan lebaran; (5) Sebagian besar produsen batik kebingungan menjadwalkan dan meneruskan produksi, karena jika produksi jalan, maka membutuhkan biaya; (6) Pengusaha batik tulis (yang memiliki modal cukup) masih melanjutkan produksinya, sebab proses pengerjaan batik tulis termasuk panjang, sekitar 5-10 bulan. Karena itu dia mengusulkan untuk menggalakkan pembelian batik secara on-line, melakukan pembelian batik kepada UMKM, mengadakan Pasar Batik Rakyat dengan biaya pendaftaran yang terjangkau (setelah Covid-19 selesai), mendorong YBI berkomunikasi dengan pihak perbankan untuk memberikan pinjaman dengan bunga minimal, dan membuat WAG untuk koordinasi.

Berita menunjukkan bahwa secara umum di Jateng risiko PHK massal telah terjadi. Diperkirakan ada sekitar 86 ribu buruh yang akan terdampak, langsung atau tidak langsung.[36]  Lebih jauh, di Kabupaten Tegal, 476 buruh sudah di-PHK dan 568 yang lain dirumahkan.[37] Di Kabupaten Semarang PT. Herbatama (perusahaan produk kesehatan seperti Antangin dan Madu Rasa), 1 minggu yang lalu telah mem-PHK 4 orang buruh. Dan menurut informasi dari buruh yang di-PHK, PT. Herbatama menutup sementara pabrik selama 2 minggu. Penutupan sementara pabrik juga dilakukan oleh PT. Ungaran Sari Garment.

PPNI melakukan analisis tentang dampak perekonomian bagi kampung-kampung nelayan di Demak, secara umum: (1) Harga ikan anjlok. Sebagai contoh: tangkapan harga rajungan yang semula Rp. 100 ribu kini turun menjadi 30 ribu; (2) Nelayan tidak bisa melaut karena tak bisa membeli bahan bakar. Bahkan untuk makan pun kini sulit; dan (3) Budidaya ikan dan udang menurun karena tidak ada buyer/pengepul.

Bagi sektor UMKM di Demak, wabah Covid-19 berdampak: (1) Mahalnya bahan baku produksi karena sedikitnya pasokan distribusi. Proses produksi bagi pelaku usaha kecil juga terganggu; (2) Distribusi produk ke pasar/pusat oleh-oleh banyak yang ditunda karena banyak tempat wisata tutup; (3) Terkendala proses distribusi sehingga berdampak pada pendapatan yang sangat minim; (4) Pelaku UMKM (yang sudah mengakses modal) terlambat memenuhi kewajiban setoran kreditnya; (5) Semua harga bahan baku melonjak dan semakin langka. Harga produk dari pabrik pun naik terus, bahkan sampai 4 kali dalam sebulan terakhir; (6) Banyak pelaku UMKM yang menganggur karena tidak produksi; dan (7) Aktivitas masyarakat yang sehari-hari bekerja di luar rumah seperti nelayan dan petani masih tetap seperti biasa.

Di daerah Sarang, Rembang, pasar yang biasanya buka sampai sore, sekarang tutup pada sekitar pukul 11.00 WIB. Apabila ada aktivitas di pasar sampai jam 11.00, aparat keamanan akan membubarkannya, tidak peduli apakah barang di pasar sudah laku atau belum. Tempat pelelangan ikan sempat mau ditutup tapi warga tidak mau. Jadi warga pesisir sebagian masih bekerja baik yang nelayan maupun penjual.

Di Pemalang, menurut penuturan buruh pembuat tusuk sate di Desa Sokowangi, Kecamatan Taman, sebelum wabah Covid-19, pekerja/pengrajin tusuk sate dibayar Rp. 1.500-2.000 untuk 100 tusuk sate (1 ikat). Dalam satu minggu rata-rata seorang buruh dapat menyelesaikan 25 ikat. Setelah Covid-19, permintaan pembuatan tusuk sate menurun. Harga/upah membuat tusuk sate juga ikut menurun, sampai kadang-kadang di bawah Rp. 1.500. Di Rembang, Desa yeng melakukan penutupan, Panjulharjo, memiliki pantai wisata. Karena pantai ditutup, maka penduduk yang bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman juga terpaksa tutup. Di Rembang Kota, anggota KOBAR melaporkan bahwa orang yang menggunakan jasa tukang becak juga semakin sedikit.

Sektor ojek on-line juga terdampak. Menurut seorang driver gojek di Ngesrep, Semarang, sebelum Covid-19, ia beredar jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dan biasanya dia bisa mendapat penghasilan antara Rp. 230-250 ribu. Namun setelah Covid-19, contohnya pada 3/4/2020, meski ia beredar sejak jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ia baru mendapat penghasilan Rp. 120 ribu. Para supir angkutan di Kabupaten Temanggung juga mengeluh karena penumpang semakin menyusut. Beberapa orang diantara mereka sudah memutuskan berhenti bekerja sebagai supir angkutan.

Dari sektor perguruan tinggi, sistem perkuliahan (kuliah, bimbingan, wisuda) diubah menjadi on-line. Ini dalam praktiknya menimbulkan masalah baru. Misalnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sudah dibayar mahasiswa tidak bisa dikembalikan. Selain itu, mahasiswa yang memilih pulang kampung akhirnya menambah beban di rumah karena pendapatan keluarga justru sedang menurun drastis dan kebutuhan bertambah mahal dan langka. Sementara bagi mahasiswa yang bertahan di kampus, mereka sama sekali tidak dibantu pihak kampus, baik dari aspek kesehatan hingga logistik, dan penunjang proses kuliah on-line seperti tidak adanya insentif untuk akses internet.

Dari sektor bisnis eceran, Indomaret di wilayah Universitas Diponegoro (Undip) dan Unnes sudah 5 hari ini menggunakan plastik pembatas di depan kasir. Menurut kasir tujuannya adalah “supaya [kasir] jangan berhadap-hadapan langsung dengan pembeli” (Gambar 5).

Lam
Gambar 5: Kasir Indomaret di depan Undip Tembalang. Foto: Bosman Batubara 4/4/2020.

Rilis KOBAR Jateng Ke Depan

Perbincangan dalam internal KOBAR Jateng mengarah pada agenda tematik dalam membuat rilis. Saat ini setidaknya tiga kelompok rilis sudah diidentifikasi, yaitu sektor perburuhan, sektor perempuan, dan sektor ketahanan pangan. Rencananya, secara periodik 3-harian rilis-rilis itu akan dipublikasikan. Semoga segenap anggota KOBAR Jateng semakin kobar dan tekun dalam mewujudkan rencana tersebut.

Himbauan

  1. Cari dan praktikkan terus alternatif terhadap moda produksi kapitalisme
  2. Tinggalkan model ekonomi pertumbuhan
  3. Agar pemerintah di semua level (nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) me-realokasi anggaran
  4. Agar Pemda transparan dalam penggunaan anggaran untuk Covid-19, dan masyarakat aktif mengawasinya
  5. Agar Pemda terlibat lebih aktif menangani wabah Covid-19
  6. Agar pemerintah untuk mengedarkan himbauan WfH bagi sektor industri dan gaji buruh tetap dibayar penuh
  7. Jangan menyetok/menimbun barang, terutama bahan pangan
  8. Gerilya menanam; untuk mengatasi kelangkaan pangan, maka masyarakat, misalnya mahasiswa yang menjalankan karantina mandiri di Unnes, mulai membangun ketahanan pangan. Ini dapat dilakukan, misalnya, dengan cara bergerilya menanam bahan pangan di ruang-ruang yang ada, seperti halaman atau berbagai tanah yang bisa ditanami. Bisa dimulai dengan mengumpulkan bibit bahan pangan dan bumbu dapur, mulai dari ubi/ketela, pepaya, cabe rawit, sereh, salam, labu-labuan, kemangi, dan sebagainya. Tiap pagi/hari sebar bibit-bibit itu di halaman rumah dan lahan yang mungkin. Tandai dan ingat untuk memeliharanya, menyiramnya di musim kering.

 Anggota Kobar Jateng:

  1. YLBH-LBH Semarang
  2. Pelita
  3. Gusdurian Semarang
  4. BEM FIK UNNES
  5. Muda Bersuara
  6. Pattiro
  7. LRC-KJHAM Semarang
  8. Serikat Pekerja dan Mahasiswa
  9. Eja Post
  10. Anak Robot Management
  11. BEM FE UNNES
  12. FNKSDA Semarang
  13. Mahasiswa Bergerak
  14. Kristen Hijau
  15. Aksi Kamisan Semarang
  16. Lingkar Diskusi Mahasiswa
  17. KASBI
  18. BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES
  19. BEM Fakultas Hukum UNNES
  20. Indonesia Feminis
  21. Fitra Jawa Tengah
  22. BEM FIS UNNES
  23. Yayasan Kalal Rembang
  24. Yayasan Kembang Gula (Surakarta)
  25. KP2KKN Semarang
  26. Aliansi Masyarakat Taman Timur (Pemalang)
  27. YPK eLSA
  28. PPSW Surokonto
  29. Kawulo Alit Mandiri Dayunan
  30. BEM UNDIP
  31. BEM FH UNDIP
  32. Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang)
  33. GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora
  34. Forum KUB Mina Agung Sejahtera
  35. JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)
  36. FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)
  37. Komunitas Kajian Keterbukaan Informasi dan Kebijakan Publik (K3IKP)
  38. Paguyuban Batas Kota Tegal
  39. Selaras, Magelang
  40. Kelompok Tani Zamrud Khatulistiwa, Wonosobo
  41. DAS Pengamanan Air Brebes Selatan
  42. FSPMI Jepara
  43. TEGAL MEMBACA
  44. KOPRI UIN WS
  45. PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia)
  46. PC PMII Kota Semarang
  47. Urutsewu Bersatu (USB)
  48. KOBUMI (Komunitas Buruh Migran) Banjarnegara
  49. HMI Komisariat Unnes
  50. Pemuda Jendi Bersatu (Wonogiri)
  51. FBLP Jateng
  52. KPMH (Komunitas Petani Milenial Holtikultura)
  53. PC IMM Kudus
  54. Kolektif Spektrum

Narahubung: Cornel Gea (+6285727005445)

Lampiran

Lampiran 1: Prediksi wabah Covid-19 di Indonesia.

Table 1: Prediksi para pakar/instansi tentang masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

No Sumber/Pakar Metode/Model Puncak Kasus Akhir Kasus Perkiraan Jumlah
1 Prof.Dr.rer.nat Dedi Rosadi,S.Si., M.Sc., Dkk (UGM) Probabilistik data-driven model (PPDM). Minggu Kedua April Akhir Mei 2020 ·   Minimum: sekitar 6.200 orang positif.

·   Catatan: Dengan intervensi pemerintah.

2 Mahawan Karuniasa

(Founder Environment Institute)

System Dynamics. Data dibuat sampai hari ke 150. April-Mei Hari ke 150 sejak kasus pertama ·   < 40.000 orang (kasus aktif < 20.000 orang)

·   Catatan: Dengan intervensi penuh pemerintah dan masyarakat.

3 Nuning Nuraini, Dkk (ITB) Matematika/ Richard’s Curve Akhir Maret Pertengahan April ·   > 8000 kasus

·   Catatan: Prediksi ini menggunakan model Korea Selatan

4 Iwan Ariawan, Dkk (Bappenas) Tidak disebutkan Awal April Akhir Mei ·   < 2.500.000 kasus kumulatif

·   Catatan: Tanpa intervensi.

5 Budi Widiarnako Model Richard Awal Juni

 

 

 

 

 

 

Pertengahan Agustus ·   Sekitar 20.000 pasien positif

·   Catatan: Ini skenario 3 dengan asumsi Intervensi (tanpa pengucilan wilayah) cukup berhasil.

6 Barry Mikhael Cavin, Dkk (Ikatan Alumni Departemen Matematika UI) Model Siru Awal Mei Akhir Juni – Awal Juli ·   Sekitar 60.000 (Kasus Positif)

·   Catatan: Ini skenario 2 dengan asumsi per 1 April, intervensi pemerintah sudah ada, namun kurang tegas dan kurang strategis. Masyarakat juga tidak disiplin menerapkan jaga jarak.

7 Kajian Badan Intelejen Negara (BIN) Tidak disebutkan Akhir Juni atau Akhir Juli Tidak disebutkan ·   Sekitar 106.287 kasus

 

Lampiran 2: Surat Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Langkah Penutupan Warung Kopi


 

Lampiran 3: Surat Bupati Banyumas tentang Penghentian Kereta Api.

 

Lampiran 4: Surat Pemkab Jepara soal Pendataan Pemetaan Kartu Pra Kerja

Lampiran 5: Daftar kanal corona Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Table 2: Kanal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah soal Corona.

No Kabupaten/Kota Kanal
1 Kabupaten Banjarnegara http://Corona.banjarnegarakab.go.id
2 Kabupaten Banyumas http://covid19.banyumaskab.go.id
3 Kabupaten Batang https://corona.batangkab.go.id/
4 Kabupaten Blora http://corona.blorakab.go.id/
5 Kabupaten Boyolali http://covid19.boyolali.go.id/
6 Kabupaten Brebes http://corona.brebeskab.go.id/
7 Kabupaten Cilacap http://corona.cilacapkab.go.id/
8 Kabupaten Demak http://corona.demakkab.go.id/
9 Kabupaten Grobogan https://www.corona.grobogan.go.id/
10 Kabupaten Jepara http://corona.jepara.go.id/
11 Kabupaten Karanganyar http://covid19.karanganyarkab.go.id/
12 Kabupaten Kebumen https://corona.kebumenkab.go.id
13 Kabupaten Kendal https://corona.kendalkab.go.id
14 Kabupaten Klaten http://pantaucorona.klatenkab.go.id/
15 Kabupaten Kudus http://corona.kuduskab.go.id/
16 Kabupaten Magelang https://infocorona.magelangkab.go.id/
17 Kabupaten Pati https://covid19.patikab.go.id/
18 Kabupaten Pekalongan http://corona.pekalongankab.go.id/
19 Kabupaten Pemalang https://infocorona.pemalangkab.go.id/
20 Kabupaten Purbalingga https://corona.purbalinggakab.go.id/
21 Kabupaten Purworejo http://covid19.purworejokab.go.id
22 Kabupaten Rembang https://covid19.rembangkab.go.id/
23 Kabupaten Semarang https://corona.semarangkab.go.id/
24 Kabupaten Sragen http://corona.sragenkab.go.id/
25 Kabupaten Sukoharjo http://corona.sukoharjokab.go.id/
26 Kabupaten Tegal https://covid19.tegalkab.go.id/
27 Kabupaten Temanggung http://corona.temanggungkab.go.id/
28 Kabupaten Wonogiri https://wonogirikab.go.id/index.php/info-corona/
29 Kabupaten Wonosobo https://corona.wonosobokab.go.id/
30 Kota Magelang https://covid19.magelangkota.go.id/
31 Kota Pekalongan https://corona.pekalongankota.go.id/
32 Kota Salatiga https://corona.salatiga.go.id/
33 Kota Semarang http://siagacorona.semarangkota.go.id
34 Kota Surakarta Instagram.com/dinkessurakarta
35 Kota Tegal https://corona.tegalkota.go.id/

 

[1] Kota/Kabupaten dimana ada anggota KOBAR: Kota Semarang, Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Pemalang, Brebes, Kota Pekalongan, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Kota Surakarta, Sukoharjo, Blora, Grobogan, Banjarnegara, Batang, Temanggung, Kabupaten pekalongan, Klaten, Purworejo, Wonogiri,Wonosobo, dan Tegal.

[2] Baca: https://sinarlampung.co/2020/04/02/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona-atau-cerita-tentang-dua-virus/ [diakses pada 5 April 2020].

[3] Beberapa tulisan yang mengidentifikasi sumber awal SARS-CoV-2 yang seperti ini: (1) https://medium.com/@lisounair/coronavirus-dan-kebutuhan-untuk-social-ecology-205eb418a5b4?fbclid=IwAR3XHtb-u3Sfc02x3vSGz6g0BWSXL55RqLKI-2TOO9tX_g5z3hFKYysBj8I&_branch_match_id=726813102101404232; (2) https://medium.com/@arlandy/agrikultur-kapitalis-dan-covid-19-sebuah-kombinasi-mematikan-8215df2650d1; (3) https://www.vox.com/2020/3/4/21156607/how-did-the-coronavirus-get-started-china-wuhan-lab?fbclid=IwAR3ePSjG22HA1ACooyMd9WMUN0M4xzVQ6zvaHjkBQnpUM_dfnYdIaAL9wUw; (4) https://www.nature.com/articles/d41586-020-00548-w?fbclid=IwAR26oqFfTmBpc58eMq8pYro6sY0wyLXLMlm9A__igjCV0JnZPA7WXuWMx2g; dan (5) https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-not-human-made-lab-genetic-analysis-nature?fbclid=IwAR1FJGcy7P097HEfIt_2dWM3-U1XaURFNCreALP1NXtvTpOxTNLGJfsMvoM.

 

 

[4] Lihat: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ [diakses pada 5 April 2020].

[5] Banyak bagian dari “Kerangka Analisis Memahamo Covid-19” ini diambil dari “Pamflet Covid-19” yang beredar di jagad maya.

[6] Lihat: https://www.covid19.go.id/ [diakses pada 5 April 2020].

[7] https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4965010/idi-kembali-laporkan-tiga-dokter-meninggal-terkait-virus-corona [diakses pada 4 April 2020].

[8] Tentang 6 Paket Bantuan lihat: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331152536-4-148798/6-paket-bantuan-jokowi-listrik-gratis-sampai-kartu-sembako [diakses pada 4 April 2020].

[9] Siaran Pres I dan II KOBAR dapat diakses di: https://lbhsemarang.id/.

[10] Lihat: https://news.detik.com/berita/d-4962231/istana-mudik-boleh-tapi-wajib-isolasi-mandiri-dan-berstatus-odp [diakses pada 5 April 2020].

[11] Lihat: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4962779/luhut-ungkap-alasan-jokowi-tak-larang-mudik [diakses pada 5 April 2020].

[12] Bacaan: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/18563871/mensesneg-revisi-pernyataan-fadjroel-soal-jokowi-bolehkan-mudik [diakses pada 5 April 2020].

[13] Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/07145361/saling-bantah-pejabat-istana-di-tengah-pandemi-corona [diakses pada 5 April 2020].

[14] Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402163232-20-489685/anies-minta-sri-mulyani-cairkan-dana-piutang-dki-rp51-t [diakses pada 5 April 2020].

[15] https://tirto.id/ramai-ramai-istana-jegal-kebijakan-anies-hadapi-covid-19-eJZB [diakses pada 5 April 2020].

[16] Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Laporan Situasi Terkini (halaman 9). Data dilaporkan sampai 2 April 2020 pukul 14.00 WIB.

[17] Lihat: https://nasional.tempo.co/read/1327483/ridwan-kamil-milenial-jangan-mudik-jika-sayang-orang-tua [diakses pada 4 April 2020].

[18] Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402160310-32-489673/setuju-bahas-omnibus-law-dpr-dinilai-manfaatkan-wabah-corona [diakses pada 5 April 2020].

[19] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200403174311-92-490153/corona-erick-antisipasi-rupiah-tembus-rp20-ribu-per-dolar-as

[20] Lihat: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401130356-78-489093/skenario-terburuk-rupiah-rp20-ribu-per-dolar-as-karena-corona [diakses pada 5 April 2020].

[21] Lihat: https://tirto.id/sri-mulyani-skenario-terburuk-ekonomi-indonesia-minus-04-persen-eKbt [diakses pada 5 April 2020].

[22] https://money.kompas.com/read/2020/03/25/170000526/meski-ri-tengah-dilanda-corona-pembangunan-ibu-kota-baru-jalan-terus- [diakses pada 5 April 2020].

[23] Lihat: https://nasional.tempo.co/read/1325248/cegah-corona-mui-usulkan-total-lockdown-pakai-dana-ibu-kota-baru/full&view=ok [diakses pada 5 April 2020].

[24] Ulasan lebih jauh soal ini: Koalisi Pesisir Semarang Demak (segera terbit) “Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis di Kawasan Pesisir Semarang-Demak”. Semarang.

[25] Baca: https://www.jawapos.com/nasional/02/04/2020/di-tengah-wabah-korona-pimpinan-kpk-minta-naik-gaji-rp-300-juta/ [diakses pada 5 April 2020].

[26] Sumber: https://corona.jatengprov.go.id/#page-data [diakses pada 5 April 2020].

[27] Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/dampak-corona-hampir-3-ribu-buruh-di-jateng-di-phk-1t9p3Zea0gp [diakses pada 5 April 2020].

[28] Dapat disimak di: https://smol.id/2020/04/02/tangkal-corona-sejumlah-desa-di-rembang-dikarantina-wilayah/ [diakses pada 4 April 2020].

[29] Lihat: https://regional.kompas.com/read/2020/04/02/12455781/sejumlah-desa-di-pekalongan-larang-masuk-bank-tongol-hingga-debt-collector [diakses pada 5 April 2020]

[30] Lihat: https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/26/mulai-1-april-pt-kai-daop-iv-semarang-hentikan-sementara-operasional-empat-kereta-api [diakses pada 4 April 2020].

[31] Lihat: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4959073/54-jadwal-ka-via-purwokerto-dibatalkan-per-1-april-ini-daftarnya/2 [diakses pada 4 April 2020].

[32] Lihat: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4962326/corona-mewabah-66-napi-lapas-brebes-dirumahkan [diakses pada 4 April 2020].

[33] Dapat disimak di: https://kumparan.com/kumparannews/kisah-alvin-lie-dijadikan-odp-corona-petugas-dinkes-semarang-tak-profesional-1t8syogoYvk?utm_medium=post&utm_source=Facebook&utm_campaign=int&fbclid=IwAR1RaqRgxp90W4mScP5SQhVY1IxMO6FbmDkb-11CaKg1uhhtehc6GiElgk0 [diakses pada 5 April 2020].

[34] Lihat: http://purworejo.sorot.co/berita-10524-tangani-corona-bupati-dan-wakil-sumbangkan-gaji-sampai-masa-tanggap-darurat-usai.html[diakses pada 4 April 2020].

[35] Lihat: https://rembangkab.go.id/berita/siapkan-rp-30-milyar-atasi-covid-19-odp-dan-pdp-dibantu-pemkab-rembang/ [diakses pada 5 April 2020].

[36] Lebih jauh: https://jateng.tribunnews.com/2020/03/30/dampak-virus-corona-jateng-lebih-dari-86-ribu-pekerja-terdampak-phk-massal-pilihan-terakhir [diakses pada 4 April 2020].

[37] Lihat: https://newstegal.com/2020/04/02/bupati-umi-azizah-efek-corona-menyebabkan-476-karyawan-di-phk-dan-569-karyawan-di-rumahkan/ [diakses pada 4 April 2020].

Comment here