Sosial

Siaran Pers IV Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR)

Periode 5-7 April 2020

 Buruh Jateng:

Di Tengah Ancaman PHK Massal, Dirumahkan dan Bayang-Bayang Covid-19

  1. Pendahuluan

Terhitung sudah berjalan lebih dari tiga pekan sejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan himbauan untuk membatasi berbagai kegiatan seperti belajar, bekerja dan beribadah demi mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 15 Maret 2019 lalu. Himbauan Pemerintah untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak aman di ruang-ruang publik, yang kemudian populer dengan istilah social distancing ini, diambil guna mengurangi resiko penularan Covid-19 yang eskalasinya terus menunjukan peningkatan.

Sekilas kebijakan ini nampak baik, yaitu untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 sehingga virus SARS-CoV-2 tidak semakin meluas dan menginfeksi banyak orang. Namun sayangnya kebijakan Pemerintah tersebut hanya efektif bagi kalangan tertentu seperti pelajar, mahasiswa, pegawai negeri sipil dan para pekerja di sektor tertentu saja. Bagi para buruh/pekerja yang bekerja di berbagai pabrik seperti garmen, tekstil, alas kaki, pertambangan, ritel, transportasi, dan perhotelan maupun sektor non-pabrik seperti ojek on-line, pedagang kaki lima, kuli panggul, dan sopir angkot, kebijakan ini justru menciptakan berbagai persoalan. Kondisi para buruh yang masih harus bekerja dalam ruang tertutup dan berinteraksi dengan banyak orang di dalam pabrik atau para pekerja non-pabrik yang juga melakukan interaksi fisik di ruang publik menjadikan mereka sangat rentan terinfeksi Covid-19.

Di tengah-tengah kekhawatiran meningkatnya kasus penularan Covid-19 di antara para buruh/pekerja karena mereka harus tetap bekerja dan berkerumun dalam jumlah ratusan atau bahkan ribuan di dalam pabrik-pabrik yang minim penyedian alat pelindung diri, pada tanggal 17 Maret 2020 para buruh/pekerja kembali dikejutkan dengan dikeluarkanya kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang berbentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor.M/3/HK.04/III/2020. Kebijakan pemerintah lewat Surat Edaran Kemenaker ini mengatur tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Sayangnya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada para gubernur tersebut tidak disertai dengan pengaturan secara spesifik perihal kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat cuci tangan, masker, hand sanitizer, ataupun alat pengukur suhu guna mengantisipasi penularan Covid-19 di perusahaan yang masih beroperasi[1]. Anehnya, surat Edaran tersebut justru memasukan poin yang menyebutkan bahwa perusahaan bisa melakukan pembatasan kegiatan akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penularan Covid-19, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan untuk sementara waktu sebagian buruh. Surat Edaran ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengubah besaran atau cara pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan keadaan perusahaan dan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja/buruh. Kebijakan ini menyebabkan sebagian atau seluruh buruh tidak masuk kerja dan munculnya ketidakpastian besaran upah pekerja/buruh di perusahaan tempatnya bekerja. Selama ini diatur melalui kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur. Keluarnya Surat Edaran tersebut memberi peluang perusahaan/pengusaha untuk mengatur kembali penentuan besaran upah yang harus dibayarkan pada buruh/pekerja.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan pemerintah pusat yang menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di sektor industri tersebut benar-benar ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja di tengah-tengah pandemi Covid-19? Atau justru sebaliknya, yaitu memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran upah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan perburuhan yang tentu saja akan berbuah petaka bagi buruh berupa berupa bencana kelaparan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di samping khawatir dengan penularan Covid 19.

 

  1. Survey Kondisi Buruh Jateng selama pandemic Covid-19

KOBAR mengadakan survei dengan mengirimkan kuesioner on-line kepada buruh di berbagai wilayah di Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak 5-8 April 2020. Respon dari para buruh tersebut menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Lebih dari separuh (53%) buruh yang bekerja di berbagai pabrik di Jawa Tengah ternyata sudah mengalami PHK akibat pandemi COVID-19.

Responden yang merespon survei sebanyak 53 orang terdiri dari pekerja pabrik dari berbagai perusahaan baik besar maupun kecil yang tersebar di Grobogan, Kabupaten dan Kota Semarang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kendal, Demak, Boyolali, Sukoharjo, Wonosobo, dan Sragen. Responden berasal dari 17 pabrik yang memproduski tas, dompet, sepatu, perlengkapan baseball untuk keperluan ekspor, mebel/furniture, garmen, jamu dan peralatan dari baja.

Dari jawaban kuesioner yang dikirim kembali para buruh ke KOBAR, hanya 33% dari responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 2 juta. Sebanyak 30,4% memiliki penghasilan kurang dari Rp 1,5 – 2 juta;  5,2 % berpenghasilan sebesar Rp 1 juta – Rp 1,5 juta dan selebihnya sebanyak 31,4 % berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta.

54,2% responden adalah perempuan, sebanyak 73% sudah berumah tangga. Dari seluruh responden, 81% memiliki tanggungan anggota keluarga lain. Sebagian besar responden (46,5%) menjadi satu-satunya sumber ekonomi di keluarga. 33 % memiliki tanggungan 1 orang, 31,2 % memiliki tanggungan 2 orang, selebihnya sebanyak 35% memiliki tanggungan sebanyak sebanyak 3 sampai 4 orang.

Separuh responden telah mengalami PHK akibat pandemi COVID-19, sebagian besar yang mengalami PHK (68%) mendapat pemberitahuan mengenai PHK seminggu yang lalu, 6,5% diberitahu 1-2 hari yang lalu dan selebihnya mendapat pemberitahuan sejak sebulan yang lalu. Alasan yang disampaikan kepada mereka adalah karena terjadi wabah (39%), perusahaan tidak bisa berproduksi (32,3%), dan tidak ada bahan baku (25,8%).

Sepertiga buruh yang di-PHK, mengalami pemutusan hubungan kerja permanen, sepertiga lainnya di-PHK dan diminta melamar kembali setelah kondisi membaik, selebihnya (33,3%) dirumahkan dengan tetap diberi gaji sebanyak setengah bulan gaji atau kurang dari itu. Saat mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 77% sama sekali tidak mendapat hak, 16,7% mendapat gaji 1 bulan, 6,7% mendapat pesangon.

90% buruh tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah terkait dengan terjadinya wabah Covid-19. Sejak terjadi wabah, bahan pangan menurut 57,7% responden masih mudah didapat, 30,8% mengatakan sudah mulai langka dan menurut 86,5 % responden harganya terus naik.

Sebagian besar perusahaan meningkatkan keselamatan kerja setelah terjadi pandemi Covid-19. Sebanyak 78% perusahaan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah di antaranya yang terbanyak melalui penyediaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh dan masker. Yang masih belum dapat diterapkan secara optimal adalah physical distancing dimana sebanyak 62% perusahaan masih belum dapat menerapkan physical distancing di tempat kerja.

Beberapa catatan yang disampaikan buruh melalui survei adalah kesulitan hidup yang makin berat karena beberapa janji pemerintah yang mereka dengar dan baca dari berbagai media ternyata tidak terealisasi di lapangan. Sehari-hari mereka tetap dikejar cicilan, pembayaran listrik, air dan biaya komunikasi tidak mengalami penundaan atau pemotongan. Selain itu beberapa sangat khawatir mengenai Hari Raya Idul Fitri, buruh sangat mengharapkan apabila mereka belum dapat bekerja kembali dan harus tetap di rumah maka pemerintah harus memberikan bantuan yang memadai.

 

  1. PHK Massal dan Di rumahkanya Buruh Jateng Akibat CoVid 19

Sejak pertengahan Maret sampai 7 April 2020, sebagai dampak dari merebaknya Covid 19, petaka yang berbentuk Pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya para Buruh/Pekerja di Jawa Tengah benar-benar menjadi kenyataan. Berdasarkan data Media dan dokumen yang dihimpun oleh KOBAR, tercatat sepanjang Maret-awal April 2020, Pandemi Covid-19 telah menempatkan buruh/pekerja di ambang gerbang PHK secara massal atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan demikian, pandemi Covid-19 bersama-sama dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan telah menempatkan nasib sebagian atau hampir semua buruh/pekerja pada situasi sangat rentan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-hari mereka

Praktek pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya para buruh akibat dari Pandemi Covid-19 ini setidaknya mulai terlihat di beberapa Kota dan Kabupaten di  Jawa Tengah. Di Kota Tegal misalnya, menurut catatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, hingga Sabtu 4 April 2020 disebutkan bahwa akibat lesunya dunia pariwisata sejak Corona, ada 2 hotel dan satu arena wisata di dalam Mal yang berhenti beroperasi dan merumahkan 234 karyawanya tanpa kompensasi[2].

Bergeser ke Kabupaten Tegal, berdasarkan Informasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemda Kabupaten Tegal, telah ada sebanyak 476 buruh yang diputus Hubungan Kerjanya oleh PT. Skecht Tegal Electronik. Sementara PT. Samsung Internasional melakukan PHK terhadap 233 karyawannya. Di samping itu, PT. SAI Garment sejak tanggal 24 Maret 2020 telah berhenti berproduksi dan merumahkan 600 karyawanya.[3]

Sementara di Kota Semarang, berdasarkan informasi yang disampaikan melalui wawancara telpon dengan salah satu anggota Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), disampaikan bahwa salah satu perusahaan di Kawasan Industri Tambak Aji (PT. Jaykay Files Indonesia) yang memproduksi alat penunjang konstruksi seperti gerinda, kikir dan mata bor, telah melakukan PHK massal terhadap 368 Pekerja/Buruh dari total 600 Buruh/Pekerja tanpa adanya perundingan dan pembayaran kompensasi PHK dengan alasan kurangnya bahan baku karena kiriman dari India yang terhambat sebagai akibat dari Covid-19.[4] Pada tanggal 7 April 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana dilansir oleh Media TribunJateng.com menyebutkan ada 41 Perusahaan yang melakukan PHK dengan jumlah 1.835 orang Buruh/Pekerja dan 2.448 orang Buruh/Pekerja yang dirumahkan di Kota Semarang.[5]

Senada dengan Kota Semarang, para buruh/pekerja di Kabupaten Semarang juga mulai mengalami PHK dan sebagian besar dirumahkan karena dampak Covid-19. Tidak tanggung-tangung, ada sekitar 300 Buruh yang mengalami PHK dengan hanya mendapatkan kompensasi 3 (tiga) kali upah dan 17 ribu buruh yang dirumahkan hanya mendapatkan upah bulanan, tanpa upah produksi, dengan teknis pelaksanaan yang ada pada kebijakan masing-masing perusahaan.[6]

Tidak berhenti sampai di situ, langkah perusahaan untuk menanggulangi dampak Covid-19 juga dilakukan dengan menerapkan langkah “pengaturan jam kerja karyawan secara bergantian (unpaid leave) atau cuti di luar tanggungan perusahaan” sebagaimana dipraktikan oleh PT. Pungkook Indonesia One di Kabupaten Grobogan melalui pengumuman tertanggal 3 April 2020. Perusahaan yang mempekerjakan kurang lebih 12.900  buruh/pekerja ini, mengatur para buruh untuk bekerja secara bergantian: 3 (tiga) minggu libur dan 3 (tiga) minggu masuk kerja. Artinya pekerja yang tidak masuk kerja yang disebut dengan cuti di luar tanggungan perusahaan, maka mereka tidak akan dibayarkan upahnya. Adapun besaran upah yang akan diterima oleh buruh/pekerja, ditentukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:[7]

 

Gaji Pokok Absen Potongan Absen Upah diterima setelah BPJS
1.830.000,- 14 hari Rp. 854.000,- Rp. 902.800

 

Kondisi pemutusan hubungan kerja dan dirumahkanya buruh/pekerja karena dampak dari Covid-19 juga terjadi di Kabupaten Klaten. Menurut keterangan yang disampaikan oleh kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Klaten total buruh/pekerja yang di-PHK sebanyak 411 orang buruh, paling banyak dari pabrik garmen di Desa Mlese, Kecamatan Ceper. Sementara yang dirumahkan ada sekitar 25 orang yang berasal dari berbagai perusahaan.[8]

Dampak dari pandemi Covid-19 yang berujung pada dirumahkannya buruh/pekerja terjadi pula di Kabupaten Karanganyar. Setidaknya menurut informasi yang disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perdangan Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Karangayar kepada Media, ada sekitar 500-an Buruh dari PT. Pamor (Tekstil) yang telah dirumahkan.[9]

Data yang dikemukakan di atas menunjukan eskalasi pemutusan hubungan kerja dan dirumahkanya pekerja di Jawa Tengah akibat dampak dari Covid-19  yang terus mengalami peningkatan. Padahal pada tanggal 4 Maret Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebagaimana dilansir oleh media detik.com, menyampaikan bahwa dari kasus pertama tanggal 2 Maret hingga 3 April 2020 kemarin, telah ada 2.869 buruh yang di-PHK dan 454 dirumahkah.[10] Informasi yang disampaikan oleh Gubernur tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan apakah data pemerintah provinsi adalah sebuah informasi/data yang sungguh-sungguh merekam kenyataan? Atau jangan-jangan beberapa perusahaan yang melakukan praktek PHK dan merumahkan karyawannya belum didata oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi?

Di sisi lain, dari data yang dihimpun oleh KOBAR dari berbagai media yang telah dikemukakan di depan, jika dikalkulasikan, maka sampai dengan 7 April 2020, PHK sebagai dampak pandemi Covid-19 di Jateng telah menyentuh angka 3.022 buruh/pekerja dengan rincian: Kota Semarang (1.835 orang), Kabupaten Tegal (476 orang), Kabupaten Semarang (300 orang), Kabupaten Klaten (411 orang). Sementara jumlah buruh/pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan telah mencapai angka 20.807 buruh/pekerja.

 

  1. Kebijakan penanggulangan dampak PHK dan dirumahkanya pekerja akibat Covid-19 di Jateng 

Efek lain yang perlu diantisipasi dari PHK massal dan dirumahkanya buruh/pekerja adalah hilang atau berkurangnya pemasukan bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Apalagi melihat jumlah buruh/pekerja yang di-PHK dan dirumahkan telah menyentuh angka puluhan ribuan di Jateng. Jika hal ini tidak dipikirkan dan diantisipasi dengan langkah yang tepat, maka para buruh dan keluarga akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang kemungkinan akan mengarah pada bencana kelaparan.

Provinsi Jateng dengan beberapa kabupaten/kota yang menjadi pusat-pusat industri dan jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka 17,44 Juta sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statisktik Jawa Tengah per Agustus 2019.[11] Tentu tidak berlebihan jika kekhawatiran akan ancaman PHK massal dan dirumahkanya buruh/pekerja di tengah-tengah pandemi Covid-19 benar-benar menjadi kenyataan. Data yang disampaikan di atas mendukung kekhawatiran bahwa para buruh/pekerja di Jateng yang di-PHK dan dirumahkan tidak diberikan kompensasi PHK dan tidak dibayarkan hak-haknya oleh perusahaan pemberi kerja. Bencana yang dialami para buruh/pekerja ini akan menambah jumlah keseluruhan masyarakat rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-sehari.

Di tengah kondisi demikian, masyarakat sipil termasuk para buruh/pekerja menantikan kebijakan pemerintah yang jelas dan tepat sasaran dalam memberikan perlindungan dari kekhawatiran terjadinya bencana kelaparan terhadap mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19 yang ikut memicu kelangkaan dan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok di pasaran. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jateng sebagaimana dilansir oleh media sindonews.com menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng telah menyediakan anggaran sekitar Rp. 1,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan sekitar Rp. 1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi, serta sokongan bantuan dari kartu pra kerja bagi masyarakat khususnya buruh yang terkena PHK atau dirumahkan.[12]

Melihat keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jateng tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini, jaring pengaman ekonomi dan dana kartu prakerja menjadi solusi yang diandalkan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang PHK massal dan dirumahkanya ribuan buruh di Jateng. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaan jaring pengaman ekonomi dan kartu pra kerja yang akan diperoleh buruh/pekerja yang terkena dampak? Dalam hubungannya dengan kartu pra kerja, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh KOBAR, nominal yang kemungkinan akan diterima oleh pemegang kartu tersebut adalah sebesar Rp. 3,5 Juta dengan rincian Rp. 600 ribu/ bulan, ditambah biaya survei sebanyak 3 kali sebesar Rp. 50.000, serta biaya pelatihan on-line sebanyak satu kali dengan nominal Rp. 1 juta.

Dengan nominal seperti itu, dapat dibayangkan bagaimana buruh/pekerja yang terkena dampak PHK dan dirumahkan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan dan keluarganya. Sementara itu, terkait jaring pengaman ekonomi yang dimaksud oleh Pemerintah Provinsi Jateng, sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana realisasi dan bentuk jaring pengaman ekonomi yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi dampak dari Covid-19.

 

  1. Himbauan

Berdasarkan situasi dan informasi yang telah dihimpun dan dikemukan oleh KOBAR, maka kami menghimbau agar:

  1. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Jateng segera melakukan pendataan yang komprehensif terhadap buruh/pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan secara sepihak akibat dampak dari Covid-19;
  2. Pemerintah Provinsi Jateng mendesak pengusaha yang melakukan PHK dan merumahkan buruh/pekerja untuk membayarkan kompensasi PHK dan memenuhi hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan;
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Jateng memastikan seluruh buruh/pekerja yang terdampak PHK dan dirumahkan dapat mengakses Kartu Prakerja dan mendapatkan manfaat dari jaring pengaman ekonomi yang di sampaikan oleh Pemprov Jateng;
  4. Menteri Tenaga Kerja segera mencabut Surat Edaran Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang memberikan legitimasi terhadap praktik pembayaran upah pekerja di luar ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Jateng mengawasi dan memastikan perusahaan yang masih beroperasi menyediakan alat pelindung diri (APD) dan mengatur jarak aman antar buruh/pekerja di dalam perusahaan.
  6. Pemprov Jateng memberikan sanksi tegas terhadap pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh/pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan, serta tidak menyediakan APD dan tidak mengatur jarak aman bagi buruh di dalam pabrik yang masih beroperasi.

 

  1. Anggota Kobar Jateng:
  2. YLBH-LBH Semarang
  3. Pelita
  4. Gusdurian Semarang
  5. BEM FIK UNNES
  6. Muda Bersuara
  7. Pattiro
  8. LRC-KJHAM Semarang
  9. Serikat Pekerja dan Mahasiswa
  10. Eja Post
  11. Anak Robot Management
  12. BEM FE UNNES
  13. FNKSDA Semarang
  14. Mahasiswa Bergerak
  15. Kristen Hijau
  16. Aksi Kamisan Semarang
  17. Lingkar Diskusi Mahasiswa
  18. KASBI
  19. BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES
  20. BEM Fakultas Hukum UNNES
  21. Indonesia Feminis
  22. Fitra Jawa Tengah
  23. BEM FIS UNNES
  24. Yayasan Kalal Rembang
  25. Yayasan Kembang Gula (Surakarta)
  26. KP2KKN Semarang
  27. Aliansi Masyarakat Taman Timur (Pemalang)
  28. YPK eLSA
  29. PPSW Surokonto
  30. Kawulo Alit Mandiri Dayunan
  31. BEM UNDIP
  32. BEM FH UNDIP
  33. Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang)
  34. GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora
  35. Forum KUB Mina Agung Sejahtera
  36. JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)
  37. FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)
  38. Komunitas Kajian Keterbukaan Informasi dan Kebijakan Publik (K3IKP)
  39. Paguyuban Batas Kota Tegal
  40. Selaras, Magelang
  41. Kelompok Tani Zamrud Khatulistiwa, Wonosobo
  42. DAS Pengamanan Air Brebes Selatan
  43. FSPMI Jepara
  44. TEGAL MEMBACA
  45. KOPRI UIN WS
  46. PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia)
  47. PC PMII Kota Semarang
  48. Urutsewu Bersatu (USB)
  49. Pemuda Jendi bersatu (PJB)
  50. KOBUMI (Komunitas Buruh Migran)
  51. HMI Kom. Unnes Raya
  52. Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP)
  53. KPMH (Komunitas Petani Milenial Holtikultura)
  54. PC IMM Kab. Kudus
  55. Kolektif Spektrum
  56. Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) Boyolali
  57. PC PMII Purworejo
  58. Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi, Kudus
  59. YASANTI

Narahubung: Cornel Gea (+6285727005445)

[1] Lihat: https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/SE_Pelindungan_Pekerja.pdf,(diakses pada tanggal 7 April 2020).

[2] Lihat: https://regional.kompas.com/read/2020/04/05/15574541/imbas-corona-ratusan-pekerja-di-tegal-dirumahkan-tanpa-diberi-kompensasi, (diakses pada tanggal 6 April 2020)

[3] Lihat: https://newstegal.com/2020/04/02/bupati-umi-azizah-efek-corona-menyebabkan-476-karyawan-di-phk-dan-569-karyawan-di-rumahkan/,  (diakses pada tanggal 8 April 2020)

[4] Hasil wawancara dengan Aroisy Ramadhan, anggota Federasi Serikat Buruh Indonesia, pada tanggal 7 April 2020.

[5] Lihat: https://jateng.tribunnews.com/2020/04/07/dampak-corona-di-kota-semarang-1835-pekerja-kena-phk-dan-2448-pekerja-dirumahkan , (diakses Pada tanggal 8 Maret 2020)

[6] Lihat: https://jateng.tribunnews.com/2020/04/07/dampak-corona-300-buruh-di-kabupaten-semarang-kena-phk-17-ribu-dirumahkan-ini-rincian-pesangonnya, (diakses pada tanggal 8 April 2020)

[7] Dikeluarkan Pengumuman No. 018/HR-GA/PKIG/IV/20 Penanggulangan Covid – 19 Terhadap Perlindungan Pekerja serta kelangsungan Usaha PT. Punggkook Indonesia One-Grobogan, tertanggal 3 April 2020.

[8] Lihat: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4965955/ratusan-buruh-di-klaten-di-phk-gegara-corona , (diakses pada tanggal 8 April 2020)

[9] Lihat: https://jateng.tribunnews.com/2020/04/07/pemkab-karanganyar-kebut-pendataan-karyawan-yang-dirumahkan-dan-phk-karena-virus-corona, (diakses pada tanggal 8 April 2020)

[10] Lihat: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4965271/pandemi-corona-bikin-2869-buruh-jateng-di-phk-ganjar-lakukan-ini, (diakses pada tanggal 8 April 2020)

[11] Lihat: https://jateng.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20191106081207.pdf, (diakses pada 7 April 2020).

[12] Lihat: https://jateng.sindonews.com/read/24394/1/imbas-corona-2869-buruh-di-jateng-diphk-dan-454-dirumahkan-tanpa-upah-1585965881, (diakses Pada tanggal 8 Maret 2020)

Comment here