Sosial

Siaran Pers VI Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR)

Periode 11-13 April 2020 

“Mudik atau Mengungsi?”

     I.  Cara Menyusun Rilis Ini

Penulisan rilis tentang pengungsi sosial-ekologis Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng)  ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mengekstrak seluruh pembicaraan di platform on-line KOBAR tentang: (1) peristiwa mengungsinya sebagian besar buruh dan pekerja sektor informal dari Jabodetabek dan kota-kota lain di luar wilayah Jateng; (2) kehadiran mereka di tempat asal dan segala macam dampak turunannya; (3) respon atau tanggapan Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota atas peristiwa eksodus pengungsi dari luar Jateng ke wilayah Jateng.

Untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan kehadiran para pengungsi dari Jabodetabek dan tempat-tempat lain di Jateng, anggota KOBAR yang tersebar hampir secara merata di kabupaten dan kota di Jateng melakukan pengamatan dan perbincangan dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung atau lewat media sosial. Hasil pengamatan dan obrolan itu kemudian dilaporkan ke platform on-line KOBAR dan didiskusikan lebih mendalam bersama anggota KOBAR dari wilayah-wilayah lain untuk mendapatkan bahan perbandingan. Dengan cara itu kami memperoleh gambaran persoalan yang lebih utuh tentang persoalan pengungsi sosial-ekologis yang memasuki wilayah Jateng.

Kedua, melakukan pelacakan dan mengekstrak informasi yang tersedia di internet berkenaan dengan peristiwa eksodus pengungsi tersebut dan persoalan-persoalan kesehatan, sosioal dan ekonomi yang lahir sebagai akibat masuknya mereka ke wilayah Jateng. Dari pelacakan tersebut, misalnya, kami tahu kalau Gugus Tugas Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten di Jateng tidak menyediakan informasi yang bisa diakses oleh publik tentang jumlah pengungsi di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Lewat dua cara pengumpulan informasi itulah tim penyusun laporan KOBAR mengerjakan laporan tentang situasi pengungsi sosial-ekologis Covid-19 yang ada di Jateng. Sesudah draft tertulis, tim penyusun laporan mengirim hasil kerjanya ke grup KOBAR untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan. Ini dilakukan satu jam sebelum pelaksanaan siaran pers. Revisi atau penyempurnaan laporan dilakukan sesudah anggota grup KOBAR memberi tanggapan. Hasil akhir ini kemudian di kirim lagi ke grup untuk mendapatkan persetujuan akhir.

   II. Kerangka untuk Membangun Pemahaman: Pengungsi Sosial-Ekologis Covid-19, Konsentrasi Spasial, dan Perampasan Tanah di Pedesaan

Dalam pemberitaan media arusutama atau dalam percakapan publik seperti yang terlihat di media sosial ataupun pernyataan-pernyataan pejabat, orang-orang yang bergerak keluar dari wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) disebut sebagai “pemudik” atau “pemudik dini”. Pemudik berasal dari kata mudik. Dalam konteks ini mengacu pada orang yang mudik. Sementara kata mudik, dalam pemakaian sehari-hari selama ini, sering disematkan pada peristiwa pulang kampung yang dilakukan oleh seorang perantau pada hari-hari besar. Misalnya pada lebaran. Karena saking banyaknya orang yang mudik pada hari besar seperti lebaran, maka aliran orang yang bergerak ini disebut dengan “arus mudik”.

Orang-orang dari kawasan perkotaan seperti Jabodetabek bekerja sepanjang tahun, menabung, dan mudik pada saat hari besar untuk berkumpul dengan keluarga di tempat asalnya. Orang membeli baju baru, memakainya dengan gembira, bertemu sanak saudara di kampung halaman, berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan saudara, dan tentu saja bertukar cerita.

Dalam pulang karena pandemi Covid-19 banyak alasan yang terlihat muncul. Misalnya, orang pulang karena aktivitas ekonominya terhenti. Pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah (work from home). Dipecat (diputuskan hubungan kerjanya, atau sering disebut di-PHK, pemutusan hubungan kerja), dirumahkan/diliburkan yaitu kondisi dimana seorang buruh misalnya tidak mengalami PHK, masih tercatat sebagai pekerja di satu perusahaan, dan menurut ketentuan peraturan yang berlaku seharusnya mendapatkan hak-haknya, namun pada praktiknya tidak.

Di tempat asal, kemana mereka pulang, kondisi juga berbeda. Ada yang datang dan kemudian disemprot dengan disinfekan. Isu yang muncul di media adalah, seorang yang baru datang dari daerah dengan penyebaran wabah Covid-19 yang tinggi seperti Jabodetabek diwajibkan untuk menjalani “karantina mandiri” atau “mengasingkan diri” di rumah selama 14 hari, alias sebaiknya tidak berinteraksi dengan orang-orang di tempat tersebut, karena dikhawatirkan pendatang tersebut sudah terinfeksi Covid-19 dan akan menularkannya kepada orang-orang di tempat baru itu.

Kami melihat pemakaian kata “mudik” untuk orang yang terpaksa pulang dari kawasan perkotaan macam Jabodetabek ke tempat asal masing-masing kurang tepat. Kedua kondisi dalam kasus Covid-19 ini, kondisi sebelum pulang dan kondisi di tempat kemana orang yang bersangkutan pulang, sama sekali berbeda dengan kondisi mudik seperti yang dideskripsikan di atas, atau bahkan mungkin bertolak belakang. Jadi, tidak tepat kalau orang-orang yang pulang ini disebut “pemudik” dan peristiwanya disebut “mudik”. Dalam hemat kami yang paling tepat adalah pengungsi. Karena memang apa yang terjadi adalah orang yang mengungsi, yaitu menghindari bahaya di satu tempat dengan cara menyelematkan diri ke tempat lain.

Kami melihat pemakaian istilah “mudik” ini adalah suatu strategi politik untuk membangun persepsi di benak publik yang mendengarkannya sehingga dengan cepat mengasosiasikan pristiwa mengungsi karena pandemi Covid-19 dengan mudik pada hari-hari besar. Apa kepentingan di belakang itu? Tentu saja untuk “menormalisasi” keadaan dan menghindar dari pertanggungjawaban.

Dalam mudik, para pemudik melakukannya dengan otonom. Semua  biaya ditanggung sendiri. Dalam mengungsi, kondisi yang ada adalah kondisi bahaya sehingga ada otoritas yang harus menjamin keselamatan pengungsi. Otoritas ini, dalam konteks Covid-19 di Indonesia, adalah negara. Jadi, meskipun rilis ini tidak menunjukkan bahwa istilah “pemudik” terhadap pengungsi yang muncul karena Covid-19 pertama kali datang dari pemerintah, dan itu tidak perlu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menangguk keuntungan dari pemakaian istilah mudik dalam konteks ini adalah negara karena istilah itu menormalisasi kondisi dan dengan demikian menyumbang untuk penguatan posisi politik negara dalam usahanya menghindar dari menjamin keselamatan pengungsi. Di sisi lain, yang paling dirugikan adalah pengungsi atau warga negara itu sendiri karena melemahnya posisi politiknya untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari negara karena masuknya istilah “mudik” yang menormalisasi keadaan ke dalam leksikon Covid-19.

Usulan untuk memakai kata “pengungsi” ini semakin pas setelah pada 13 April 2020 Presiden Jokowi mengeluarkan “Keputusan Presiden RI 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.” Dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana bagian Ketentuan Umum nomor 20 disebutkan bahwa “Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.” Definisi ini terasa pas betul dengan pengungsi yang muncul karena Covid-19.

Dengan demikian, maka pemerintah wajib memenuhi hak pengungsi seperti yang dinyatakan oleh Pasal 6 (c) UU 24/2007, “Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum”. Pemenuhan hak tersebut juga meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti diatur dalam Pasal 53 UU 24/2007 dengan rician kebutuhan dasar sebagai berikut; “Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan : (a)kebutuhan air bersih dan sanitasi; (b)pangan; (c)sandang; (d)pelayanan kesehatan; (e)pelayanan psikososial; dan (f)penampungan dan tempat hunian.”

Lantas, pengungsi seperti apakah orang-orang ini? Kondisi apa yang melahirkan kondisi mengungsi bagi mereka?

Mengacu pada Rilis KOBAR III dengan tajuk “Pandemi Covid-19: Master Kontrol” dimana kami menganalisis pandemi Covid-19 sebagai bagian yang integral yang dibentuk dan membentuk kapitalisme, maka pengungsi yang menjadi bagian dari ontologi pandemi ini pun dinamai dengan menaut ke sana.

Kapitalisme yang membentuk dan dibentuk pandemi Covid-19 kami artikan secara lebih luas. Kapitalisme lazim dimaknai dengan meletakkan buruh sebagai pemeran utama dalam produksi nilai-lebih melalui eksploitasi yang dilakukan oleh pemodal kepada buruh, dimana pemodal mencuri waktu-kerja lebih buruh dan mengobjektivasinya ke dalam komoditas (barang jualan). Konsepsi kapitalisme yang kami pakai di sini adalah dengan melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem kekuasaan. Benar dalam suatu moda produksi kapitalisme ada eksploitasi terhadap buruh yang menjadi inti yang terus-menerus menggerakkan mesin kapitalisme. Namun dalam konteks Covid-19, ada juga negara yang memainkan politik “normalisasi” melalui pemakaian istilah “mudik” dan “pemudik” yang melempangkan jalan bagi negara untuk menekan pengeluaran uang meski dengan risiko kematian warga. Selain itu, ada SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan pandemi Covid-19.

Keduanya, negara dan virus, berperan vital dalam konjungtur pandemi Covid-19. Jadi di satu sisi ada manusia dan institusi; keduanya kami sebut sebagai “socio” atau sosial. Di sisi lain ada juga virus, SARS-CoV-2, yang kami sebut sebagai non-manusia, non-sosio, atau seringkali disebut sebagai “ekologi”. Jadi pandemi Covid-19 adalah perpaduan dari “sosio” dan “ekologi”. Karena itu, para pengungsi yang muncul karena Covid-19 akan kami sebut sebagai “pengungsi sosial-ekologis”.[1]

Untuk suatu pemahaman yang lebih historis, rasanya perlu mendiskusikan kondisi seperti apa yang menciptakan kawasan perkotaan seperti Jabodetabek sebagai satu ruang dimana hampir 30 juta orang dari berbagai tempat dari seluruh penjuru berkumpul, dan sekarang, karena pandemi Covid-19, banyak dari mereka yang harus mengungsi.

Kami melihat ini juga sebagai bagian integral dari pembangunan kapitalistik, dimana salah satu hukumnya adalah konsentrasi spasial. Misalnya, pabrik dipusatkan dalam satu tempat untuk menurunkan biaya produksi. Kawasan perkotaan seperti Jabodetabek adalah suatu artefak konsentrasi spasial dimana orang, barang, dan moda produksi dikumpulkan. Tujuan utama dari penciptaan kawasan perkotaan seperti Jabodetabek adalah untuk menekan ongkos produksi sektor-sektor kapitalisme. Perkantoran, pabrik-pabrik, institusi-institusi pendidikan, pusat-pusat hiburan dan sebagainya, dikonsentrasikan di sana.

Tingkat konsentrasi itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Misalnya, dari sisi populasi, luas area, dan kepadatan penduduk seperti ditampilkan pada Tabel 1. Terlihat kepadatan penduduk di Jabodetabek 4 kali Pulau Jawa dan 33,5 kali Indonesia. Dari segi perputaran uang, pada tahun 2013 misalnya, 70% perputaran uang yang ada di Indonesia, berlangsung di Jakarta.[2] Artinya, Jabodetabek adalah satu area konsentrasi dimana orang dan uang bertumpuk.

Table 1: Perbandingan populasi dan luas area.

Area Populasi Luas Area % luas area Kepadatan % penduduk Rasio kepadatan
[juta orang] [ribu km persegi] Area Jabodetabek “x” % dari luas area … Populasi dibagi luas area [orang/km persegi] Jabodetabek “x” % dari penduduk … Jabodetabek “x” kali lebih padat dari..
Jabodetabek 30 6,4   4.688    
Pulau Jawa 160 128,3 4,9 1.247 18 4
Daratan Indonesia 267 1.905 0,3 140 11 33,5

 

Jabodetabek tumbuh pesat menjadi aglomerasi perkotaan seperti sekarang terutama di bawah era Orde Baru (1865/7-1998), dimana pembangunan kapitalistik yang dikendalikan oleh sektor swasta melalui pendirian pabrik-pabrik dengan produksi berorientasi ekspor dan merupakan perpanjangan modal asing berlangsung dengan sangat masif. Di Indonesia, ini menjadi faktor penarik yang sangat kuat bagi terjadinya perpindahan orang-orang dari kawasan pedesaan ke kawasan perkotaan, terutama di bawah era Orde Baru.[3]

Sisi lain dari keping ini adalah kondisi di pedesaan yang mengarah pada semakin susahnya para petani untuk mendapatkan akses ke tanah pertanian. Ada banyak mekanisme yang merampas lahan dan/atau menghalangi akses rakyat pada hutan/tanah di pedesaan, terutama di Pulau Jawa. Mekanisme pertama yang sudah sangat umum dipahami adalah “hutan politik,” berupa penerusan pengontrolan hutan/tanah oleh perusahaan milik negara, Perhutani, yang pada intinya mengkonsolidasikan dan meneruskan proses perampasan hutan/tanah dari rakyat yang terjadi sejak kolonial. Di Jateng Perhutani menguasai seluas 635.745,76 ha lahan.[4]

Naiknya Orde Baru pada tahun 1965/7 sebagai proyek kapitalisme global menyebabkan terhentinya program reforma agraria yang memiliki agenda mendistribusikan tanah kepada rakyat. Kondisi di pedesaan Jawa semakin memburuk dalam hal akses petani terhadap tanah  seiring dengan makin masifnya perampasan tanah yang terjadi melalui proyek-proyek pembangunan Orde Baru seperti misalnya pembangunan bendungan. Pada ujungnya, bagi kaum tani, terutama yang tuna tanah dan dengan tingkat pendidikan yang rendah berdasarkan kategori penjenjangan pendidikan dari pemerintah, pindah ke kawasan perkotaan seperti Jabodetabek adalah salah satu pilihan yang paling rasional. Mereka bekerja di perkotaan pada sektor-sektor yang seringkali disebut dengan sektor “informal” ataupun memburuh di pabrik-pabrik, karena di kedua sektor ini dengan mengandalkan tingkat pendidikannya yang rendah, mereka masih bisa ditampung.[5]

Dari sini kami bisa memperlihatkan kaitannya dengan pengungsi sosial-ekologis Covid-19 yang mengalir dari Jabodetabek ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya Jateng. Dalam sebuah berita pada 31 Maret 2020, terbaca:

“Laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya. Dan sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur,” kata Jokowi dalam ratas yang disiarkan secara live, Senin (30/3/2020).”[6]

Dalam petikan berita itu terbaca bahwa mereka yang menyebabkan telah terjadinya “percepatan arus mudik” terutama adalah para “pekerja informal”. Apa yang dimaksud Jokowi dengan “pekerja informal”?

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) negara me-review apa yang dimaksud dengan sektor informal. Yang sangat khas dari banyak definisi yang di-review itu adalah konsepsi sektor informal sebagai sektor yang tidak memiliki izin, dan dengan demikian tidak membayar pajak.[7] Jadi secara makna, informalitas di sini adalah kacamata yang dipakai oleh negara untuk membedakan mana yang “berada di dalam sistem negara” melalui mekanisme pajak, dan karenanya “ formal,” dan mana yang masih “berada di luar sistem negara” dalam arti tidak/belum membayar pajak, dan karenanya “informal”. Dengan demikian, sektor informal adalah sektor yang tidak/belum berkontribusi kepada sistem kapitalisme, dimana negara menjadi salah satu elemennya, melalui pajak.

Jadi mereka yang mengungsi dari Jabodetabek sejak awal adalah para pekerja di sektor yang informal bagi negara. Di kota seperti Jakarta, variasi pekerjaan di sektor ini sangat banyak, mulai dari pedagan kaki lima sampai penjaja keliling yang masuk ke dalam gang-gang.

Kelompok kedua adalah buruh. Pada 9 April, di media terbaca, bahwa untuk Provinsi DKI Jakarta saja jumlah buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan sudah lebih dari 200 ribu orang.[8] Sementara para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, dan pegawai BUMN bahkan untuk lebaran pada Bulan Mei 2020 pun sudah tidak diperbolehkan mudik/pulang ke tempat asalnya oleh Jokowi.[9] Lagipula, “Pergub DKI Jakarta 33/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI” pada pasal 10 secara jelas menyebutkan sektor-sektor yang dikecualikan dari penghentian sementara. Total ada 15 sektor/item yang dikecualikan. Ini artinya, pekerja dari sektor ini kemungkinan besar tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang mengungsi dari Jakarta karena Covid-19.[10]

Penjelasan ini membawa kita pada satu titik bahwa komposisi pengungsi sosial-ekologis dari Jabodetabek adalah terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang belum/tidak membayar pajak kepada negara (sektor informal) dan buruh-buruh yang dirumahkan atau di-PHK.

Besar kemungkinan, sebagian besar dari para pengungsi sosial-ekologis Covid-19 dari Jabodetabek, mengikuti analisis tentang sulitnya akses terhadap tanah di pedesaan seperti disampaikan di atas, adalah kelompok (mungkin generasi pertama atau kedua) yang meninggalkan desa mereka karena di satu sisi didorong oleh permasalahan akses terhadap tanah yang sulit di pedesaan, dan di sisi lain ditarik oleh industrialisasi berorientasi ekspor di pusat-pusat konsentrasi spasial seperti kawasan perkotaan Jabodetabek. Kini, wabah Covid-19 memaksa mereka untuk mengungsi ke tempat asal atau tempat kelahiran mereka atau orang tua mereka.

  III. Situasi Pengungsi Sosial-Ekologis Covid-19 Jateng

III.1. Gambaran umum pengungsi sosial-ekologis di Jateng

Status tanggap darurat Covid-19 di DKI Jakarta mengakibatkan aktivitas ekonomi di wilayah Jabodetabek sekarat dan memicu banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami kemerosotan penghasilan. Sejak DKI Jakarta ditetapkan sebagai wilayah tanggap darurat Covid-19, terhitung mulai 16-25 Maret 2020, belasan ribu orang dari Kabupaten Wonogiri yang merantau di wilayah Jabodetabek nekat pulang ke tempat asalnya.[11] Inilah adalah gelombang pertama pengungsi sosial-ekologis Covid-19 dari wilayah Jabodetabek yang masuk ke Jateng. Gelombang pengungsi dari Jabodetabek tersebut tidak hanya memasuki Kabupaten Wonogiri, namun secara bersamaan juga memasuki semua kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Menyikapi eksodus pengungsi besar-besaran dari kawasan Jabodetabek, Pemerintah Pusat hanya mengeluarkan himbauan agar orang tidak pulang ke tempat asalnya. Mereka beralasan kepulangan orang-orang dari kawasan Jabodetabek ke tempat asal mereka hanya akan makin memperluas penularan Covid-19. Sementara itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta via Gubernur Anies Baswedan  mengaku dirinya belum punya dasar hukum untuk melarang warga Jakarta keluar daerah seperti untuk pulang kampung atau mudik . Ia juga mengaku tak punya wewenang melakukan hal itu.[12] Pernyataan Pemerintah Pusat dan Anies Baswedan memperlihatkan bagaimana mereka sebagai wujud negara melepaskan diri dari tanggungjawab negara dalam memenuhi hajat hidup kelompok paling rentan selama masa pandemi Covid-19 di Jabodetabek, yaitu pekerja sektor informal dan buruh. Dengan melepas tanggungjawab ini, persoalan hajat hidup para pengungsi dari Jabodetabek ini dibebankan kepada sesama rakyat atau pemerintah daerah asal para pengungsi sosial-ekologis tersebut.

Menghadapi gelombang kedatangan pengungsi dari Jabodetabek—dan kemudian wilayah-wilayah lain di luar Jateng—, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, tetap menyerukan bahwa cara terbaik menahan laju penyebaran Covid-19 adalah mencegah orang-orang dari daerah zona merah menuju daerah Jateng.[13] Namun situasi di Jakarta dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa yang semakin tidak menentu berkenaan dengan pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lewat pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani Covid-19, tak bisa menahan aliran pengungsi sosial-ekologis dari kota-kota besar seperti Jakarta ke daerah asal mereka. Dalam hal ini, pemerintah pusat mengambil kebijakan yang mendua. Di satu sisi mereka menghimbau agar orang-orang di Jakarta tidak meninggalkan Jakarta (dan kemudian kota-kota besar lain yang mengkonsentrasikan orang-orang dari berbagai daerah pinggiran dalam satu sirkuit industri dan kapital). Namun di sisi lain, di bawah bayang-bayang kemungkinan ketidakmampuan negara dalam mengongkosi beban sosial-ekonomi mereka, pemerintah pusat membolehkan para pengungsi sosial-ekologis terdampak Covid-19 itu kembali ke daerah tempat asal mereka.

Bagai gayung bersambut, himbauan pemerintah pusat ini kemudian ditanggapi oleh para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Di Jateng, Ganjar membolehkan orang-orang Jateng yang merantau di Jakarta atau kota-kota besar lain di pulau Jawa untuk mengungsi ke tempat asalnya di Jateng dengan menyebutkan dua syarat, yakni mengisi data di aplikasi “Siaga Mudik” kemudian sampai di kampung halaman bersedia dikarantina 14 hari.[14]

Gelombang besar pertama pengungsi dari Jabodetabek ke berbagai wilayah di Jateng terjadi pada 26 Maret 2020, mencapai titik tertinggi pada 31 Maret 2020 sebelum menurun lagi hingga angka 15 ribu per hari pada 5 April dan di bawah angka 5 ribu per hari sesudah 7 April. Di puncak eksodus besar-besaran dari Jabodetabek ke Jateng, pada tanggal 31 Maret 2020, angkanya mencapai 131.977. Sampai tanggal 10 April 2020, jumlah pengungsi yang masuk ke Jateng telah mencapai 489.700.[15] Bisa dipastikan jumlah pengungsi ini merupakan gabungan dari jumlah pengungsi yang meninggalkan Jabodetabek dan wilayah lain dengan menggunakan moda transportasi umum (jalan, pesawat udara, kapal laut dan kereta api) dan jumlah pengungsi yang menggunakan kendaraan pribadi, mengingat per 13 April 2020, laporan dari Dishub Jateng menunjukkan bahwa jumlah total pengungsi yang menggunakan empat moda transportasi umum baru mencapai angka 473.727.[16] Sementara jumlah total kedatangan di desa-desa Jateng sejak 26 Maret sampai 14 April 2020 mencapai 632.820 orang.

Berdasarkan pelacakan di berbagai situs pemberitaan sejak  29 Maret sampai 10 April 2020, angka pemudik dari 24 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jateng saja sudah mencapai 370.68. Ada 11 kabupaten/kota yang sampai siaran pers ini ditulis susah untuk ditemukan jumlah pengungsi dari luar yang masuk ke wilayah mereka. Kota/Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Sebagai perbandingan, dalam lebaran tahun 2019 saja, Jateng kemasukan pemudik sebanyak 8,6 juta jiwa.[17] Ini situasi yang dianggap normal, dengan catatan tidak ada peristiwa pandemi mengerikan seperti Covid-19, dan tentu saja telah direncanakan jauh-jauh hari. Maka dalam kasus pandemi Covid-19 seperti sekarang sedang terjadi, angkanya tidak mungkin sama atau mendekati angka pemudik tersebut. Namun dengan memperhitungkan 11 Kabupaten/kota yang susah ditemukan datanya di internet dan adanya pengungsi tak tercatat yang memasuki Jateng, maka masuk akal untuk menyebtukan bahwa jumlah orang yang masuk ke wilayah Jateng lebih besar dari 632.820.

Untuk menekan angka eksodus orang ke Jateng dan meminimalisasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi membatalkan agenda mudik lebaran gratis tahun 2020 yang pada awalnya merupakan bantuan gubernur dan bupati/ wali kota se-Jateng.[18] Langkah lain yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk meyakinkan para perantauan dari Jateng untuk tetap tinggal di tempat perantauannya adalah dengan menjanjikan jaminan hidup selama mereka di perantauan. Menurut pengakuan Ganjar, bantuan terhadap orang-orang dari Jateng yang memutuskan tidak mudik akan mulai disalurkan minggu depan. Bila mengacu pada hari pelansiran berita pengungsi yang memasuki Jateng di laman www.ayosemarang.com[19], itu artinya sejak tanggal 17 April 2020 besok pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk mereka.

Pemerintah Provinsi juga mengarahkan pemerintah daerah menghidupkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan kerja-kerja koordinasi penanganan Covid-19 seperti melakukan sosialisasi penanganan Covid-19, pembuatan posko penanganan Covid-19, penyemprotan disinfektan, membagikan masker, menyediakan fasilitas kebersihan di ruang publik, mendata pengungsi covid-19 yang pulang dari tempat perantauan ke tempat asalnya, dan menindaklanjuti laporan Covid-19 dari masyarakat. Dalam hal ini, misalnya, Pemerintah Kota Pekalongan memberikan update tentang perkembangan penanganan Covid-19 yang relatif teratur.

Di aspek penanganan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng telah melakukan rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi virus Corona. Dari seluruh kabupaten dan kota di Jateng ada sekitar 6.200 orang yang telah menjalani tes ini dan 53 orang dinyatakan positif. Mereka juga mengklaim telah menerima 8.400 alat tes cepat. Pengecekan menggunakan rapid test pun diprioritaskan kepada orang dalam pengawasan (ODP).[20] Namun pernyataan yang disertai himbauan agar masyarakat optimistis dan tidak marah-marah ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di daerah-daerah yang menjadi tempat tujuan para pengungsi tersebut.

Di Kabupaten Brebes, misalnya, para petugas kesehatan mengeluhkan kurangnya APD dan alat-alat kesehatan untuk mendeteksi Covid-19 meski Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Brebes mengaku sudah mencairkan anggaran pengadaan APD sebesar Rp. 8,27 milyar. Petugas di lapangan mengaku pengadaan APD didapat dari anggaran dinas dan pemberian pihak ketiga yang peduli pada kondisi petugas. “Pemkab Brebes maupun Gugus Tugas Covid-19 belum memberikan anggaran ataupun barang untuk didistribusikan secara langsung,” ungkap Kepala BLUD UPT Puskesmas Bumiayu dr Ali Budiarto, Rabu (8/4/2020).[21]

III.2. Biaya sosial atas hadirnya pengungsi sosial-ekologis Covid-19

Seperti apa gambaran para pengungsi sosial-ekologis Covid-19 begitu sampai di tempat tujuan mereka di berbagai pelosok  di Jateng? Idealnya, begitu mereka sampai di tempat asal atau kampung halamannya, hal pertama yang dilakukan adalah mengisolasi dirinya secara mandiri dengan tidak keluar rumah selama paling tidak 14 hari. Hampir semua pemerintah daerah di Jateng menghimbau kepada para pengungsi itu untuk tidak membahayakan orang atau anggota masyarakat di sekitarnya dengan langsung berinteraksi atau bahkan melakukan kontak fisik. Namun bila mengacu pada analisa yang telah disebutkan di awal tadi, sebagian besar di antara para pemudik adalah buruh dan para pekerja sektor informal, dan secara ekonomi biasanya dimasukkan ke dalam golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, bagi mereka, susah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memungkinkannya melakukan isolasi mandiri tanpa melakukan interaksi fisik minimal dengan anggota keluarga atau sanak-saudaranya di rumah. Dengan demikian, penularan wabah Covid-19 berpeluang terjadi ketika para pengungsi sosial-ekologis itu tiba di kampung halaman atau tempat asal mereka.

Kehadiran para pengungsi sosial-ekologis dari Jabodetabek dan kota-kota lain di luar Jateng ke berbagai wilayah di Jateng juga langsung berdampak pada angka ODP, pasien dalam pemantauan (PDP), hingga korban Covid-19 yang terus naik di Jateng. Penularan wabah Covid-19 tidak hanya menelan korban penduduk, namun juga menelan korban para petugas kesehatan. Menurut Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Jateng, dari 53 orang yang terdeteksi positif Covid-19, beberapa di antaranya adalah petugas kesehatan. Peristiwa menggegerkan dari tumbangnya petugas kesehatan akibat Covid-19 adalah meninggalnya salah satu perawat RSUP Kariadi Semarang, Nuria, yang diikuti dengan penolakan warga di sekitar lokasi pemakaman jenazahnya. Kasus penularan Covid-19 pada masyarakat lokal dan petugas kesehatan juga terjadi di Grobogan, ketika pasien yang positif Covid-19 membohongi statusnya sebagai orang yang terinfeksi sehingga ia leluasa berinteraksi dengan banyak orang dan sempat keluyuran ke Sragen dan ke beberapa wilayah.[22]

Secara umum, makin meluasnya persebaran Covid-19 di Jateng disebabkan oleh: (1) Sosialisasi Covid-19 yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di Jateng; (2) Para pengungsi maupun keluarganya tidak melaporkan kepulangannya  ke tempat asal kepada Gugus Tugas Covid-19 di wilayahnya; (3) Perbedaan kedisiplinan para pengungsi dalam menjalankan proses isolasi dan mematuhi protokol penanganan Covid-19; dan (4) Tidak memadainya APD maupun para petugas kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19.

III.3. Ancaman krisis pangan

Dalam Siaran Pers II yang bertajuk “Usaha Menavigasi Zaman Covid-19 di Jawa Tengah” pada tanggal 2 April 2020, KOBAR telah memperingatkan publik tentang risiko akan terhambatnya pasokan pangan sebagai akibat meluasnya wabah Covid-19. Dalam siaran pers kedua tersebut, para pengungsi Covid-19 yang memasuki wilayah Jateng belum menjadi variabel penentu kesiapan Jateng dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Namun, sekarang jumlah besar pengungsi sosial-ekologis ini membuat dia harus diperhitungkan dalam neraca kebutuhan pangan.

FAO menyatakan pandemi Covid-19  dapat memengaruhi keamanan pangan global, bahkan telah meramalkan terjadinya resiko krisis pangan mulai April dan Mei 2020.[23] Risiko tinggi krisis pangan ini hanya bisa dihindari apabila diambil tindakan cepat untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan dan menjaga rantai pasokan pangan tetap hidup dan mengurangi dampak pandemi di seluruh sistem pangan.

Dua hari sejak FAO (Organisasi Pangan Dunia) memperingatkan tentang ancaman krisis pangan sebagai akibat dari meluasnya wabah Covid-19, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo sudah mengusulkan agar para pengungsi Covid-19 diberi pekerjaan baru mulai di sektor pertanian, perikanan, dan budidaya. Kepala BNPB itu menjelaskan upaya itu akan berdampak positif karena produksi pangan di desa-desa menjadi melimpah, sehingga dapat disalurkan ke kota-kota besar yang kekurangan pasokan makanan.[24]

Menanggapi FAO, pada 13 April 2020, Presiden Jokowi mengingatkan soal risiko krisis pangan yang terjadi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi corona.[25] Untuk mengatasi keadaan ini, lewat koordinasinya dengan menteri sosial dan menteri Keuangan, Jokowi berencana menurunkan berbagai paket bantuan sosialnya mulai minggu ini. Jokowi juga memberikan pesan khusus kepada Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian untuk mengingatkan para kepala daerah di tengah wabah Covid-19 yang mengancam ketersediaan pangan.

Menurut anggota KOBAR, Syukron Salam, bila mengacu pada perhitungan WHO, kebutuhan hidup layak sebesar 1 ton setara beras per kapita per tahun. Dengan penduduk sebesar 33,26 juta jiwa (data tahun 2013), maka kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan di Jateng adalah 33,26 juta ton setara beras. Artinya, sebagai persiapan awal, paling tidak cadangan beras Bulog Jateng sampai setahun ke depan tidak boleh kurang dari 33,26 juta ton setara beras. Apabila kehadiran pengungsi sosial-ekologis yang masuk ke Jateng sejauh ini perhitungkan, maka kebutuhan hidup layak di Jateng akan mencapai 33,9 juta ton setara beras.

Sayangnya, sekali pun perkiraan krisis pangan telah disiarkan secara luas sejak sekitar tiga minggu lalu, pemerintah pusat maupun daerah belum menanggapinya secara serius. Belum ada protokol kesiapan pangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan mengantisipasi kehadiran para pengungsi dari luar Jateng. Bahkan dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua tampak gagap.

Alarm terhadap ancaman krisis pangan ini justru hidup di kalangan masyarakat sipil. Masyarakat Adat Sedulur Sikep telah menjalankan kerjasama dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota di Jakarta untuk memastikan suplai beras bagi masyarakat miskin kota Jakarta. Salah satu anggota KOBAR dari Wonogiri, Pak Umar, telah berupaya memasifkan penanaman bahan pangan dengan sistem hidroponik. Anggota KOBAR dari Ungaran, Taufik Silvan dan kawan-kawannya, mulai menanami lahan-lahan kosong di sekitar rumahnya dengan sayur-mayur untuk kebutuhan mereka sendiri.

  IV. Himbauan

  • Kami menghimbau kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk segera menetapkan Karantina Wilayah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karantina Wilayah ini juga untuk mencegah semakin besarnya biaya sosial yang harus dibayar oleh masyarakat desa karena arus pengungsi dari Jabodetabek.
  • Kami menghimbau kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar kepada pengungsi yang saat ini sedang berlindung di d
  • Kami menghimbau kepada Pemerintah pusat untuk membubarkan Perhutani dan membagi tanahnya untuk rakyat, atau intinya melaksanakan reforma agraria sejati, agar segera rakyat bisa memproduksi pangan
  • Kami menghimbau kepada pemerintah untuk mendisain model “industrialisasi integral,” yaitu suatu model industri dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan lokal bukan menjadi subordinasi dari pasar global; berbasis desa bukan bergaya konsentrasi spasial aglomerasi perkotaan.

 

   V. Anggota Koalisi Rakyat Bantu Rakyat:

1.    LBH-LBH Semarang

2.    Gusdurian Semarang

3.    BEM FIK UNNES

4.    Muda Bersuara

5.    Pattiro

6.    LRC-KJHAM Semarang

7.    Serikat Pekerja dan Mahasiswa

8.    Eja Post

9.    Anak Robot Management

10.  BEM FE UNNES

11.  FNKSDA Semarang

12.  Mahasiswa Bergerak

13.  Kristen Hijau

14.  Aksi Kamisan Semarang

15.  Lingkar Diskusi Mahasiswa

16.  KASBI

17.  BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES

18.  BEM Fakultas Hukum UNNES

19.  Indonesia Feminis

20.  Fitra Jawa Tengah

21.  BEM FIS UNNES

22.  Yayasan Kalal Rembang

23.  Yayasan Kembang Gula (Surakarta)

24.  KP2KKN Semarang

25.  Aliansi Masyarakat Taman Timur (Pemalang)

26.  YPK eLSA

27.  PPSW Surokonto

28.  Kawulo Alit Mandiri Dayunan

29.  BEM UNDIP

30.  BEM FH UNDIP

31.  Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang)

32.  GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora

33.  Forum KUB Mina Agung Sejahtera

34.  JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)

35.  FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)

36.  Komunitas Kajian Keterbukaan Informasi dan Kebijakan Publik (K3IKP)

37.  Paguyuban Batas Kota Tegal

38.  Selaras, Magelang

39.  Kelompok Tani Zamrud Khatulistiwa, Wonosobo

40.  DAS Pengamanan Air Brebes Selatan

41.  FSPMI Jepara

42.  TEGAL MEMBACA

43.  KOPRI UIN WS

44.  PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia)

45.  PC PMII Kota Semarang

46.  Urutsewu Bersatu (USB)

47.  Pemuda Jendi bersatu (PJB)

48.  KOBUMI (Komunitas Buruh Migran)

49.  HMI Kom. Unnes Raya

50.  Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP)

51.  KPMH (Komunitas Petani  Milenial Holtikultura)

52.  PC IMM Kab. Kudus

53.  Kolektif Spektrum

54.  Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) Boyolali

55.  PC PMII Purworejo

56.  Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi, Kudus

57.  YASANTI

58.  LBH-APIK

59.  https://literacyaccessonline.com/

60.  Bumiayu Membaca

Narahubung: Cornel Gea (+6285727005445)

 

[1] Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah Ismail menggunakan istilah “pengungsi sosial-ekologis” untuk menyebutkan korban yang digusur oleh industri keruk pertambangan; lihat: https://bisnis.tempo.co/read/1297166/omnibus-law-tak-batasi-lahan-batu-bara-jatam-cemaskan-ini/full&view=ok [diakses pada 13 April 2020].

[2] Lihat: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2181083/jakarta-kuasai-70-perputaran-uang-sayangnya-kesenjangan-tinggi [diakses pada 13 April 2020].

[3] Lihat: (1) Kusno A. (2013) After the New Order: Space, Politics, and Jakarta. Honolulu: University of Hawai’i Press.

[4] Lihat: https://perhutani.co.id/divisi-regional-jawa-tengah/ [diakses pada 13 April 2020].

[5] Lebih jauh tentang kerangka analisis seperti ini dapat disimak dengan membaca: (1) Peluso NL (2006) Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Jakarta: Konphalindo; (2) BACHRIADI, D. and WIRADI, G. (2011). Six Decades of Inequality: Land tenure problems in Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Binda Desa, and Konsorsium Pembaruan Agraria; (3) Rachman NF (1999) Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Pustaka Pelajar; dan (4) Batubara B, Kooy M, Zwrteveen  M, dan Ujianto A (2019) Situated Urbanization: The country and the city in the (post) New Order Indonesia. Makalah pada The JPS-COHD-FAC Writeshop-Workshop in Critical Agrarian and Development Studies. Beijing 1-7 July 2019.

[6] Lihat: https://news.detik.com/berita/d-4959136/jokowi-ungkap-fenomena-mudik-dini-karena-pandemi/4 [diakses pada 13 April 2020]. Perhatikan, Jokowi menggunakan frase “arus mudik”.

[7] Lihat: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009) Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan. Jakarta: Bappenas. Terutama halaman 10-23.

[8] Lihat: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak [diakses pada 13 April 2020].

[9] Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/15164121/jokowi-asn-tni-polri-pegawai-bumn-dilarang-mudik [diakses pada 13 April 2020].

[10] Sektor-sektor yang dikecualikan itu, antara lain: kesehatan, bahan pangan, energi, keuangan, logistik, perhotelan, dan lain-lain.

[11] https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01356499/ribuan-pemudik-dari-jakarta-masuk-jawa-tengah-antisipasi-virus-corona-meningkat. [diakses pada 13 April 2020].

[12] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326152500-20-487149/anies-akui-tak-kuasa-larang-warga-pulang-kampung. [diakses pada 13 April 2020].

[13] https://semarang.bisnis.com/read/20200408/535/1224164/ganjar-pranowo-perantau-boleh-mudik-tapi-ada-syaratnya. [diakses pada 13 April 2020].

[14] https://semarang.bisnis.com/read/20200408/535/1224164/ganjar-pranowo-perantau-boleh-mudik-tapi-ada-syaratnya. [diakses pada 13 April 2020].

[15] https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/10/55105/ganjar-siapkan-kebutuhan-dasar-warga-jateng-yang-tidak-mudik. [diakses pada 13 April 2020].

[16] Rekapitulasi Data Jumlah Pemudik melalui simpul transportasi dan non simpul transportasi, Dishub Jateng, 13 April 2020.

[17] https://www.tagar.id/lebaran-2019-86-juta-pemudik-padati-jateng. [diakses pada 13 April 2020].

[18] https://jatengprov.go.id/publik/dampak-covid-19-pemprov-jateng-batalkan-mudik-lebaran-gratis-2020/[diakses pada 13 April 2020].

[19] https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/10/55105/ganjar-siapkan-kebutuhan-dasar-warga-jateng-yang-tidak-mudik. [diakses pada 14 April 2020].

[20] https://semarang.bisnis.com/read/20200408/535/1224164/ganjar-pranowo-perantau-boleh-mudik-tapi-ada-syaratnya [diakses pada 13 April 2020].

[21] https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4969641/ironis-apd-petugas-penanganan-covid-19-di-brebes-andalkan-donatur [diakses pada 13 April 2020].

[22] https://republika.co.id/berita/q8m48h7620000/pasien-positif-corona-di-grobogan-keluyuran-hingga-ke-yogya[diakses pada 13 April 2020].

[23] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330165721-4-148527/waspada-fao-ingatkan-potensi-krisis-pangan-gegara-covid-19 [diakses pada 14 April 2020].

[24] https://kumparan.com/kumparannews/doni-monardo-usul-pemudik-diberi-pekerjaan-pertanian-perikanan-budidaya-1t95TzpCguF[diakses pada 14 April 2020].

[25] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413145500-4-151540/ancaman-krisis-pangan-jokowi-peringati-seluruh-kepala [diakses pada 14 April 2020].

Comment here