Sosial

Siaran Pers VII Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR)

 

Periode 14-17 April 2020

“Menyelamatkan Jawa Tengah dari Ancaman Krisis Pangan di Zaman Covid-19”

I. Tentang rilis ini dan cara menyusunya

Rilis ini adalah respon kekhawatiran kelompok masyarakat dari 35 kabupaten/kotamadya di Jawa Tengah yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bantu Rakyat—selanjutnya disebut KOBAR. Kekhawatiran ini dirangkum dalam empat pertanyaan yang diperbincangan dalam platform on-line KOBAR. Pertama, apakah pandemik Covid-19 berdampak pada terjadinya krisis pangan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Kedua, faktor-faktor apa saja yang memperparah kondisi tersebut. Ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi krisis tersebut. Dan keempat, bagaimana kelompok masyarakat sipil dapat melewati krisis pangan tersebut, termasuk inisiatif apa yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengantisipasi krisis pangan karena Covid-19.

Dari kekhawatiran yang dirangkum dalam empat pertanyaan tersebut kami mencoba menjawab dengan bebeberapa cara. Pertama, dengan mengekstrak seluruh pembicaraan di platform on-line KOBAR tentang: (1) Permasalahan apa yang dialami oleh kelompok tani dalam memproduksi kebutuhan pangan; (2) Bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan nya; (3) Bagaimana kebutuhan pangan Jawa Tengah dan bagaimana kemampuan Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut; (4) Apa saja kebijakan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah Jawa Tengah dalam mengantisipasi krisis pangan, dan apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak.

Kedua, kami  melakukan wawancara kepada petani sebagai produsen pangan, pedagang pasar dan pedagang keliling sebagai pemegang rantai distribusi, dan masyarakat umum sebagai konsumen pangan. Wawancara untuk konsumen pangan kami lakukan dengan menyebar kuisioner secara on-line melalui google form terhadap konsumen pangan. Kuisioner ini diisi oleh  570 responden yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk wawancara kepada petani dan pedagang kami menayakan langsung beberapa pertanyaan terbuka. Ketiga, kami melakukan pelacakan dan mengekstrak informasi yang tersedia di internet berkaitan dengan ancaman krisis pangan di Indonesia dan Jawa Tengah, termasuk apa saja kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi krisis pangan tersebut. Visit xxxbeeg porno xxx.

Melalui tiga cara tersebut kami menjawab empat kekhawatiran masyarakat tersebut dan menyusunnya ke dalam satu bentuk laporan yang saat ini sedang Anda baca. Untuk mengkonfirmasi laporan yang telah disusun, Tim Penyusun Laporan mengirimkan draft ke grup KOBAR satu jam sebelum dilakukannya konferensi pers on-line untuk mendapat tanggapan dan masukan untuk dilakukan perbaikan. Rilis ini di susun dalam tiga bagian.  Pertama, situasi nasional (Sitnas). Kedua, situasi Jawa Tengah dan ketiga, himbaun dari KOBAR.

II. Situasi Nasional (Sitnas)

Ada dua gelombang krisis besar yang dihadapi negara di berbagai belahan dunia pada zaman pandemik Covid-19. Gelombang pertama yaitu gelombang krisis kesehatan masyarakat dan gelombang kedua adalah gelombang krisis pangan. Berbagai negara yang terpapar Covid-19 saat ini sedang berjuang melampaui krisis gelombang pertama sambil berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang krisis kedua, yaitu krisis pangan. Ancaman krisis pangan ini bahkan sudah diwanti-wanti oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dengan memberikan peringatan ke berbagai negara. Lewat laman CNBC Indonesia, FAO mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia. FAO menilai ada resiko tinggi krisis pangan dan sangat diperlukan untuk segera diambil berbagai tindakan dalam mengantisipasi dampak krisis pangan.[1]

Selain pandemi Covid-19, seiring dengan segera berakhirnya musim penghujan dan memasuki musim kemarau, ancaman semakin parahnya krisis pangan layak menjadi perhatian kita semua. Saat ini Indonesia masih memiliki persediaan pangan karena musim panen masih berlangsung. Sementara itu, beberapa negara sudah mulai menghadapi gelombang krisis pangan. Italia, misalnya, terancam tidak bisa memaksimalkan masa panen karena kehilangan 200 ribu pekerja akibat lockdown.  Ini juga banyak dialami oleh berbagai negara di Eropa karena sulitnya mencari tenaga kerja untuk bertani. Krisis pangan ini diperparah dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang melakukan penimbunan makanan sebagai akibat dari pembelian membabi-buta (panic buying). Krisis di berbagai negara membuat negara-negara pengekspor pangan juga memilih untuk menghentikan ekspor. Hal ini dilakukan oleh Vietnam dengan memutuskan menunda perjanjian ekspor beras untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan candangan pangan negaranya.[2] Kondisi ini membuat berbagai negara berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor pangan. Jokowi seperti dimuat oleh CNN, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menyetop impor pangan demi menghilangkan ketergantungan impor dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.[3]

Permasalahan krisis pangan di berbagai belahan dunia ini disebabkan oleh gagalnya negara dalam melindungi  rantai pasokan pangan. Italia terancam krisis pangan karena tidak bisa memaksimalkan masa panen akibat kehilangan 200 ribu pekerja. Pekerja dengan jumlah yang terbatas harus bergiliran sementara masa panen membutuhkan banyak tenaga dengan jam kerja yang panjang. Di Amerika Serikat seperti dilansir Bloomberg, perusahaan-perusahaan pengolahan daging mengalami penurunan produksi 20-30 % karena para pekerjanya harus tinggal di rumah dengan kebijakan pembatasan sosial. Sementara Spanyol terancam tidak bisa memetik hasil panen karena selama ini pekerja untuk memanen musiman adalah 16 ribu buruh tani musiman dari Maroko. Pandemi Covid-19 membuat Maroko melarang penduduknya untuk ke luar negeri.[4]

Dengan contoh kasus-kasus ancaman krisis pangan tersebut, Indonesia harus belajar dari kegagalan berbagai negara tersebut dalam mengamankan rantai pasokan pangan. Sama seperti dokter, petani adalah juga profesi yang sangat penting dalam situasi krisis seperti saat ini. Petani dan dokter adalah dua profesi yang menyelamatkan manusia dalam kondisi krisis Covid-19 atau dalam kasus pandemi yang beresiko menelan banyak korban. Pemerintah harus menjamin perlindungan petani dalam dua aspek secara bersamaan. Pertama, menjamin perlindungan dalam aspek peningkatan produktivitas pertanian. Kedua, jaminan perlindungan dari paparan Covid-19 dengan menjamin asupan gizi petani dan penggunaan masker untuk perlindungan diri ketika bertani.

Menilik Siaran Pers VI KOBAR, eksodus besar-besaran masyarakat Jabodetabek ke tempat asalnya di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat memperbesar resiko masyarakat lokal di pedesaan Jawa Tengah—khususnya kelompok tani—terpapar Covid-19. Orang-orang yang disebut pemerintah sebagai “pemudik” dan kami namai ulang sebagai “pengungsi” potensial menjadi carrier Covid-19 dari daerah yang dikategorikan epicenter Covid-19. Dengan demikian, pemerintah harus secara tegas melakukan kebijakan karantina wilayah untuk menghentikan resiko keterpaparan yang lebih besar kepada kelompok petani.

Masalah krisis pangan di Indonesia ini sebenarnya punya peluang untuk diselesaikan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah Jawa Tengah apabila tidak ada ketimpangan kepemilikan lahan antara petani dengan perkebunan. Merujuk pada reportase krisis pangan yang dilakukan oleh www.mongabay.co.id, lahan pertanian yang menghidupi 91,91 juta petani hanya bertambah 2,96 %, sedangkan lahan perkebunan bertambah 144 % yang hanya dimiliki sedikit orang saja. Pada tahun 2013 kondisi lahan yang dimiliki petani berkisar 1000-2000 meter persegi, bahkan masih banyak petani dengan luas lahan 500 meter persegi.[5] Dampak dari ketimpangan kepemilikan/akses terhadap lahan ini adalah tergerusnya jumlah petani Indonesia dari tahun ke tahun. Ketimpangan lahan inilah yang beresiko memperparah krisis pangan di dalam hitungan bulan ke depan.

Krisis pangan global yang saat ini sedang terjadi dan peringatan FAO, seharusnya menjadikan Pemerintah Indonesia secara serius memikirkan antisipasi krisis pangan yang sudah berada di depan mata masyarakatnya. Perbuatan abai pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak boleh lagi dilakukan karena menjadikan penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi tidak terkendali. Dalam konteks antisipasi krisis pangan, ketidakjelasan kebijakan negara dan berbagai perbuatan abai yang selama ini dilakukannya bisa menjadi preseden buruk dan melipatgandakan persoalan penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

Ketidakjelasan kebijakan negara yang berujung pada kegagalan antisipasi perluasan wabah Covid-19 tersebut seharusnya membuat pemerintah menyadari kesalahannya, meminta maaf dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam antisipasi dampak Covid-19, bukan justru menutup partisipasi publik tersebut. Dalam konteks antisipasi krisis pangan, partisipasi publik tersebut bisa dibuka melalui redistribusi tanah kepada petani. Redistribusi tanah kepada petani akan memutus ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia dan meningkatkan produktivitas petani, sehingga mampu menyuplai kebutuhan pangan nasional dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam masa krisis ini, pemerintah harus berhenti menempatkan pangan sebagai bisnis dan mulai memandang pangan sebagai hak yang perlu dijamin pemenuhannya. PSBB adalah kebijakan yang lahir dari minus nya political will negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

III. Situasi Jawa Tengah

Selama 14-16 April 2020, KOBAR melakukan survei on-line yang disebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan mendapat respon dari 570 responden dari seluruh kabupaten dan kotamadya tersebut. Survei online diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat dari beberapa profesi seperti Ibu rumah tangga, Mahasiswa, UKM, Petani, Buruh, ASN, Pengemudi transportasi online, Jasa konstruksi dan lain lain (Gambar 1 dan 2).

Gambar 1 : Infografis Profil                                                    Gambar 2 : Infografis sebaran responden

Survei ini menyimpulkan bahwa harga kebutuhan pokok seperti sayur mayur, beras, cabai, gas, gula, minyak goreng, bawang merah/putih dan tempe/tahu semuanya mengalami kenaikan akibat pandemik Covid-19. Bahkan menurut sebagian besar response (65.2 %)  tempe dan tahu sudah mulai sulit diperoleh di pasaran, begitu juga dengan minyak goreng. Sedangkan beras, cabai, gula, bawang merah/putih meskipun harganya naik tapi masih mudah diperoleh di pasaran (Gambar 3 dan 4).

Kenaikan harga di pasar tersebut berbanding terbalik dengan anjloknya harga jual hasil pertanian dari petani kepada tengkulak. Petani Dayunan, Sukorejo, Kendal mengeluhkan harga jual cabai merah kriting yang anjlok mencapai Rp. 9.000/kg sedangkan di pasar berdasarkan data dari dinas ketahanan pangan Jawa Tengah harga cabai merah kriting mencapai Rp. 20.000/kg. Anjloknya harga tersebut juga terjadi di beberapa komoditas tani lain seperti jambu merah yang sempat mencapai Rp. 5.000/kg namun saat ini anjlok ke harga Rp. 1.500/kg.

Petani mengalami kerugian karena sudah menghabiskan banyak modal investasi untuk melakukan penanaman. Masyarakat sangat berharap pada penjualan cabai, karena biasanya pada masa menuju hari lebaran dimana masyarakat biasa melaksanakan pesta pernikahan, komoditas cabai adalah yang paling dicari sehingga harganya bisa mencapai Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000/kg. Namun pandemi Covid-19 telah menghancurkan perkiraan dan harapan petani cabai. Akibat keterbatasan modal dan merugi karena harga hasil panen yang anjlok, beberapa warga bahkan mencoba untuk menjual hewan ternak, namun upaya itu juga gagal dilakukan karena Pasar Pon di Sukorejo dan Kendal, misalnya, ditutup oleh polisi dengan alasan melarang keramaian. Pasar ini adalah tempat pelelangan hewan ternak warga.

Panjangnya rantai distribusi dari petani sampai kepada konsumen membuat harga jual petani menjadi anjlok. Di Jawa Tengah mayoritas petani masih mengandalkan tengkulak untuk menjual hasil panennya. Dengan demikian, penentuan harga jual masih berada di tangan tengkulak. Dalam masa pandemik ini ada berbagai alasan tengkulak untuk menurunkan harga yaitu karena isu Jakarta lockdown dan isu akan ada rencana penutupan pasar sampai pembatasan operasional pasar. Selain itu, panjang nya jalur distribusi juga mempengaruhi kualitas pangan, karena mempengaruhi waktu sampainya hasil tani kepada konsumen.

Dalam kondisi seperti ini, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya semestinya berupaya untuk memotong rantai tengkulak sehingga jalur distribusi tidak terlalu panjang dan merugikan petani. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, petani akan kesulitan untuk berproduksi karena harga yang terus anjlok sementara kebutuhan modal tetap tinggi, dan pada akhirnya masyarakatlah yang terancam mengalami kelaparan massal.

Gambar 3 : Infografis ketersedian pangan                            Gambar 4 : Infografis tren harga pangan

Responden yang sebagian besar perempuan (65.1 %) mengatakan mereka mulai mengalami kesulitan mengadakan kebutuhan pangan. Sebanyak 79.7 % responden mengatakan  mulai sulit mengadakan kebutuhan pangan, sebanyak 43.4 % mengatakan penyebabnya adalah barang mulai sulit didapat dan harga naik (43.4%), dan 36.3 % mengatakan alasannya karena harga naik. Hanya 13.1 % responden yang mengatakan tidak mengalami kesulitan membeli bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangga (Gambar 3).

75.1 % responden juga mengatakan mengalami kesulitan keuangan untuk membeli bahan pangan sejak pandemi Covid-19 terjadi. Hanya 24.9 % mengatakan tidak mengalami kesulitan. Bagi yang mengalami kesulitan, alasan yang diberikan adalah pembeli barang/jasa usaha mereka sangat berkurang sehingga penghasilan turun (55.4 %), sebanyak 24.8 % mengatakan usaha mereka tutup sehingga tidak memperoleh pendapatan, 13.5 % mengatakan perusahaan memotong pendapatan, dan 6.3 % sudah mengalami PHK (Gambar 5 dan 6).

Dari temuan ini kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Bagi yang membuka usaha, seperti warung makan atau usaha jasa lainnya, Covid-19 membunuh usaha mereka. Dari pengamatan KOBAR di wilayah Semarang, tampak jelas sepinya beberapa tempat usaha di Tembalang, Semarang dan beberapa kios lainnya di Kota Semarang. Masyarakat sudah mulai takut untuk beraktivitas di luar dan mengurangi sebisa mungkin dalam beraktivitas di luar rumah. Ini belum memperhitungkan bagi masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan tanpa kompensasi finansial. Bagi kelompok masyarakat tersebut, krisis pangan menambah deretan masalah bagi mereka. Masyarakat tidak hanya terancam terpapar Covid-19 tapi juga terancam lapar karena tidak lagi memiliki penghasilan.

Pemerintah pusat memberikan solusi pemberian Kartu Pra Kerja bagi pekerja yang terkena PHK. Jokowi bahkan menaikan anggaran untuk Kartu Pra Kerja menjadi Rp. 20 triliun.[6] Namun kebijakan ini sangat tidak tepat karena kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, kebijakan Kartu Pra Kerja mendapat kritik dari berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat memandang Kartu Pra Kerja tidak dapat menjawab kekhawatiran masyarakat khsususnya pekerja yang baru di PHK. Sampai saat ini ada 1,65 Juta orang yang sudah di PHK di Indonesia[7], dan di Jawa Tengah berdasarkan pantauan KOBAR ada 3.022 pekerja yang terkena PHK.[8]

Para pekerja yang saat ini masih bekerja juga terancam PHK. Hal ini disebabkan oleh banyaknya industri yang akan tutup sebagai dampak atas pemberlakuan PSBB. Kartu Pra Kerja hanya memberikan uang tunai senilai Rp. 600.000/bulan selama 4 bulan, dengan naiknya harga pangan maka bantuan tunai tidak mencukupi. Pemerintah juga perlu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain Kartu Pra Kerja, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo juga seringkali meyampaikan di berbagai pemberitaan di media terkait rencana jaring pengaman untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Gubernur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun yang akan berjalan dengan dua skema, yaitu yang bersifat langsung dikonsumsi dan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Tapi sampai saat ini masyarakat belum juga tahu sudah sejauh apa jaring pengaman ini berjalan, dan bagaimana kesiapannya. Berdasarkan berita yang beredar, jaring pengaman masih memerlukan sinkronisasi data dari masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga belum mengumumkan bagaimana skema bantuan itu termasuk bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya.

Gambar 5 : Infografis daya beli masyarakat                          Gambar 6 : Infografis daya beli masyarakat

Tren penularan Covid-19 yang makin tinggi memiliki hubungan sebab akibat langsung terhadap kemampuan warga memenuhi kebutuhan pangan. Semakin tinggi penduduk yang terinfeksi maka kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pangan akan semakin rendah.

III.1. Reforma agraria sejati sebagai solusi antisipasi krisis pangan

Dalam siaran pers VI, KOBAR menghimbau kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Perhutani dan melakukan redistribusi tanah yang dikuasai oleh Perhutani kepada Petani.[9] Selama ini Perhutani tidak hadir untuk melindungi petani, bahkan dalam beberapa konflik berhadapan dengan Petani dan merampas tanah petani seperti yang terjadi di Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Sebagai bahan perbandingan, Program Perhutanan Sosial yang ditawarkan kepada petani tampaknya tidak menguntungkan petani, misalkan seperti yang dialami oleh petani di Malang Selatan, Jawa Timur. Petani menanam tanaman di sela tanaman keras perhutani, semakin besar tanaman keras perhutani maka semakin turun produktivitas tanaman sela petani.

Selain tanah yang dikuasi Perhutani ada banyak juga tanah terlantar yang dikuasai oleh perkebunan. Dari pada tanah tersebut tidak digunakan atau digunakan tapi tidak maksimal, lebih baik diolah oleh masyarakat untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan. Eksodus besar-besaran masyarakat dari Jabodetabek ke desa-desa di Jawa Tengah meningkatkan beban yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat desa. Beban tersebut termasuk pada meningkatnya kebutuhan pangan desa dan Jawa Tengah. Seperti rilis KOBAR VI, mayoritas pengungsi sosial-ekologis dari Jakarta adalah buruh/pekerja yang baru terkena PHK dan sektor-sektor usaha informal yang mengalami bangkrut karena sepinya Jabodetabek. Peningkatan sumber daya manusia di desa sebagai dampak eksodus tersebut dapat menambah tenaga untuk mengolah pertanian di desa. Ini sejalan dengan himbaun kepala gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19, Doni Monardo agar para pengungsi Covid-19 dapat bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan budidaya. Masyarakat tidak akan bisa menjalankan himbauan ini karena keterbatasan lahan di desa, kepemilikan lahan yang timpang antara Perhutani dan perkebunan dengan petani membuat persediaan lahan untuk dikelola oleh petani sangat terbatas. Untuk diolah oleh masyarakat yang menetap di desa saja masih sangat kurang apalagi untuk masyarakat lain yang baru datang.

Himbauan Pemerintah seperti yang disampaikan oleh Doni Monardo seringkali membuat masyarakat bingung karena tidak bisa dilaksanakan dalam tataran masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut akhirnya berakhir di berbagai halaman media on-line menjadi kebijakan pencitraan untuk mengurangi kemarahan publik atas kegagalan Pemerintah. Himbauan pemerintah untuk pengungsi sosial-ekologis bertani juga bertolak belakang dengan kebijakan menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Dimuat dalam laman akurat.co.id, Sofyan menegaskan di Tengah pandemi Covid-19 ini pihaknya akan memberikan stimulus berupa kelonggaran kompensasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) samai akhir 2020.[10] Kepemilikan HGB dan HGU yang dikuasi oleh segelintir orang dengan luasan yang sangat besar mengakibatkan ketimpangan kepemilikan lahan oleh petani, hal tersebut juga yang sering kali menjadi momok perampasan lahan petani. Seperti yang terjadi kepada Petani di Pundenrejo, Pati yang mengalami perampasan lahan oleh PT. Laju Perdana Indag (LPI). Sampai beberapa hari lalu, petani Pundenrejo masih menghadapi perbuatan keji berupa pengrusakan pertanian warga yang dilakukan oleh PT. LPI. Perbuatan ini sangat membahayakan kondisi pangan Jawa Tengah, seharusnya dalam kondisi mengantisipasi krisis pangan, Petani mendapatkan perlindungan karena akan menyuplai ketahanan pangan daerah. Perbuatan merusak lahan petani adalah perbuatan kejahatan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah karena turut membahayakan ketersediaan pangan di Jawa Tengah.

Pernyataan Sofyan Djalil adalah gambaran nyata bagaimana pemerintah memandang persoalan Covid-19 ini. Pemerintah lebih sibuk memikirkan bagaimana ekonomi dapat pulih paska pandemi berakhir, atau bagaimana mengurangi dampak ekonomi karena pandemi, bukan pada bagaimana menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat Indonesia, dan bagaimana menjamin jutaan masyarakat tersebut bebas dari kelaparan karena krisis pangan. Cara pandang ini yang kemudian membuat pemerintah sampai saat ini tidak kunjung memperlakukan karantina wilayah. Pemerintah takut karantina wilayah akan memperparah dampak ekonomi karena Covid-19 dan tidak mau keluar uang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang dimuat di dalam pengaturan karantina kesehatan. Cara pandang tersebut membunuh masyarakat, karena pelitnya pemerintah.

Kami memandang pernyataan Sofyan Djalil sebagai pandemik dalam konflik agraria yang mencekik leher masyarakat petani. Peryataan tersebut harus segera ditarik, dan pemerintah harus memulai untuk meminta maaf kepada petani Indonesia karena kegagalan melindungi petani dan berbagai peristiwa yang menempatkan pemerintah sebagai aktor kejahatan HAM terhadap petani. Kemudian memulai untuk melindungi petani termasuk melindungi Indonesia dari ancaman krisis pangan dengan membuka partisipasi masyarakat melalui reforma agraria yang sejati.

III.2. Urban Farming dan partisipasi masyarakat sipil dalam ketahanan pangan

Pada siaran pers VI Kobar, koalisi menyampaikan bila mengacu pada perhitungan WHO, kebutuhan hiudp layak sebesar 1 ton setara beras per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar 33,26 juta jiawa (data tahun 2013), maka kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan di Jawa Tengah adaah 33,26 juta ton setara beras. Kebutuhan ini akan semakin meningkat mengingat kehadiran pengungsi sosial-ekologis yang masih naik sampai saat ini. Beberapa kelompok petani juga mengatakan bahwa saat ini masih musim panen, tapi sebentar lagi akan mulai memasuki musim kering. Banyak lahan pertanian di daerah Jawa Tengah yang sangat bergantung pada hujan, sehingga musim kering akan menghentikan produksi petani.

Masyarakat perkotaan yang terbiasa dengan pola konsumsi harus mulai memikirkan menjadi bagian juga dari rantai produksi untuk membantu ketahanan pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan urban farming di perkotaan, mulai dari pekarangan rumah, pekarangan perumahan, taman-taman dan ratusan hektar lahan kosong di perkotaan. Pemerintah harus mendukung gerakan urban farming ini sebagai ruang partisipasi publik terhadap antisipasi krisis pangan. Kegagalan demi kegagalan pemerintah seharunya membangun kesadaran dari pemerintah dalam membuka partisipasi publik seluas-luasnya. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan seluruh lahan terbuka yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, kabuten dan kota di Jawa Tengah untuk digunakan oleh masyarakat dalam gerakan menanam pangan. Dukungan lain seperti penyediaan bibit dan berbagai alat pertanian untuk menunjang produktivitas gerakan menanam.

IV.  Himbauan

  1. Pemerintah pusat segera memperlakukan karantina wilayah berdasarkan aturan karantina kesehatan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
  2. Pemerintah pusat untuk membubarkan Perhutani dan meredistribusikan tanah tersebut kepada Petani;
  3. Kepada pemerintah pusat untuk membuka informasi tanah terlantar, menetapkan tanah terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar dan segera mereedistribusikan tanah tersebut kepada petani;
  4. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melibatkan secara aktif KOBAR dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana jaring pengaman;
  5. Kepada pemerintah daereah untuk mendukung gerakan menanam pangan masyarakat dengan menyediakan lahan yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk diolah oleh masyarakat;
  6. Kepada Dinas Pertanian agar mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian
  7. Kepada pemerintah daerah agar menyiapkan operasi pasar yang dikelola dengan baik dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan berkoordinasi dengan pimpinan pemerintah terkecil yaitu Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

V.        Anggota Koalisi Rakyat Bantu Rakyat:

1.    LBH-LBH Semarang

2.    Gusdurian Semarang

3.    BEM FIK UNNES

4.    Muda Bersuara

5.    Pattiro

6.    LRC-KJHAM Semarang

7.    Serikat Pekerja dan Mahasiswa

8.    Eja Post

9.    Anak Robot Management

10.  BEM FE UNNES

11.  FNKSDA Semarang

12.  Mahasiswa Bergerak

13.  Kristen Hijau

14.  Aksi Kamisan Semarang

15.  Lingkar Diskusi Mahasiswa

16.  KASBI

17.  BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES

18.  BEM Fakultas Hukum UNNES

19.  Indonesia Feminis

20.  Fitra Jawa Tengah

21.  BEM FIS UNNES

22.  Yayasan Kalal Rembang

23.  Yayasan Kembang Gula (Surakarta)

24.  KP2KKN Semarang

25.  Aliansi Masyarakat Taman Timur (Pemalang)

26.  YPK eLSA

27.  PPSW Surokonto

28.  Kawulo Alit Mandiri Dayunan

29.  BEM UNDIP

30.  BEM FH UNDIP

31.  Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang)

32.  GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora

33.  Forum KUB Mina Agung Sejahtera

34.  JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)

35.  FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)

36.  Komunitas Kajian Keterbukaan Informasi dan Kebijakan Publik (K3IKP)

37.  Paguyuban Batas Kota Tegal

38.  Selaras, Magelang

39.  Kelompok Tani Zamrud Khatulistiwa, Wonosobo

40.  DAS Pengamanan Air Brebes Selatan

41.  FSPMI Jepara

42.  TEGAL MEMBACA

43.  KOPRI UIN WS

44.  PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia)

45.  PC PMII Kota Semarang

46.  Urutsewu Bersatu (USB)

47.  Pemuda Jendi bersatu (PJB)

48.  KOBUMI (Komunitas Buruh Migran)

49.  HMI Kom. Unnes Raya

50.  Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP)

51.  KPMH (Komunitas Petani  Milenial Holtikultura)

52.  PC IMM Kab. Kudus

53.  Kolektif Spektrum

54.  Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) Boyolali

55.  PC PMII Purworejo

56.  Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi, Kudus

57.  YASANTI

58.  LBH-APIK

59.  https://literacyaccessonline.com/

60.  Bumiayu Membaca

61.  KPI Cabang Salatiga

62.  Sekolah Mangrove Losari, Brebes

63.  Rumah Rantas – Kendal

 

Narahubung: Cornel Gea (+6285727005445)

***

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330165721-4-148527/waspada-fao-ingatkan-potensi-krisis-pangan-gegara-Covid-19

[2] https://katadata.co.id/telaah/2020/04/15/krisis-pangan-dunia-menghantui-indonesia

[3] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413154558-532-493084/jokowi-soroti-peringatan-fao-soal-risiko-krisis-pangan

[4] https://katadata.co.id/telaah/2020/04/15/krisis-pangan-dunia-menghantui-indonesia

[5] https://www.mongabay.co.id/2020/04/15/pandemi-corona-akankah-terjadi-krisis-pangan-di-indonesia/

[6] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200416105153-37-152318/ternyata-kartu-pra-kerja-rp-20-t-bergeser-dari-konsep-awal

[7] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4975042/sudah-ada-165-juta-karyawan-kena-phk-karena-corona

[8] Siaran Pers IV Koalisi Rakyat Bantu Rakyat

[9] Siaran Pers VI Koalisi Rakyat Bantu Rakyat

[10] https://akurat.co/id-1086748-read-kabar-gembira-hgb-dan-hgu-yang-habis-dapat-diperpanjang-hingga-akhir-tahun

Comment here