Sosial

Siaran Pers VIII Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR)

Periode 18-23 April 2020

“Memiral Tak Terkontrol: Desa Jateng dalam Pandemi Covid-19”

 

     I.        Situasi Nasional

Sebulan lebih sejak Presiden Jokowi Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemberitaan soal pandemik Covid-19 di kota-kota di Indonesia, terutama Jakarta, lebih banyak muncul di media dan menjadi perbincangan publik. Apa yang terjadi dengan desa?

Cara menelusuri pertama sekali bisa dilakukan dengan melihat arus pengungsi. Oleh pemerintah, awalnya, peristiwa ini disebut “mudik”. Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) melalui rilis dengan tajuk “Mudik atau Mengungsi?” periode 11-13 April 2020 menyebutnya sebagai “mengungsi”. Kami melihat debat yang terjadi di media arus utama dan media sosial dalam dua hari terakhir, yang dipicu tentang pernyataan Presiden Jokowi tentang perbedaan pulang kampung dan mudik tidaklah substansial. Pernyataan Jokowi tidak berdampak banyak pada perbaikan penanganan wabah Covid-19. Kami lebih memilih untuk tetap menyebutnya sebagai pengungsi, dengan penjelasan lebih jauh mengapa kami sebut pengungsi, tidak akan diulangi lagi di sini. Bagi yang tertatik, kami persilakan untuk menyimak di Rilis KOBAR yang bertajuk “Mudik atau Mengungsi?”.[1]

Laiknya virus, pernyataan-pernyataan pemerintah pusat ini memang terlihat memiral tak terkontrol, keluar susul-menyusul antara satu pernyataan dengan yang lain. Terlihat jelas sejak awal wabah pandemik Covid-19 di Indonesia, bahwa pemerintah, terutama pusat, memiliki kepentingan yang  berbeda dengan rakyat. Di pihak pemerintah, hal paling menjadi pertimbangan tampaknya adalah kondisi perekonomian. Di sisi rakyat, pertimbangan utama adalah keselamatan rakyat, baik itu yang menyangkut agar jangan terjangkit Covid-19 maupun pertimbangan yang menyangkut permasalahan ketersedian pangan, jangka pendek dan panjang. Perbedaan frekuensi ini membuat hampir semua pernyataan pemerintah pusat maupun kebijakannya tidak tepat. Yang terbaru, larangan mudik dari zona merah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dan akan berlaku mulai dari 24 April 2020.

Larangan mudik dari pemerintah ini kontan memicu membludaknya pengungsi Jabodetabek yang mengalir ke Jawa Tengah (Jateng) sebelum aturan larangan mudik benar-benar diberlakukan. Kondisi ini tercatat di Pemalang pada 22 April 2020. Larangan mudik ini, kalau ditinjau dari potensi penyebaran wabah Covid-19, pada dasarnya sangat terlambat karena orang sudah mengalir dari zona merah Covid-19 seperti Jabodetabek ke desa-desa seperti di Jateng. Di media, yang terlihat menyuarakan keterlambatan larangan mudik dari pemerintah pusat ini secara eksplisit di media adalah Walikota Solo, FX Rudy.[2]

Presiden Jokowi menjelaskan soal pelarangan mudik ini:

“Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3×3 atau 3×4, isinya 8 orang 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, [bagi] yang pulang dari Jakarta.”[3]

Namun, kenyataan di lapangan tidaklah seperti yang diperkirakan oleh Presiden Jokowi bahwa “sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi.” Informasi-informasi yang dikumpulkan oleh KOBAR, seperti yang akan disampaikan pada bagian “Situasi Jawa Tengah,” menunjukkan hal yang berbeda. Para pengungsi itu tetap berkeliaran di desa-desa, “layaknya bulan syawal”. Di bulan syawal, atau hari raya lebaran, para pemudik yang pulang kampung memang mengunjungi saudara/teman/tetangganya begitu ia sampai di desa.

Kami melihat ini sebagai salah satu dampak dari pemakaian kata “mudik” dan “pulang kampung”. Pemakaian kedua kata itu, dalam hemat kami, menormalisasi situasi. Dampak pertama, pemakaian kedua istilah ini membuka ruang bagi pemerintah; bahwa mudik atau pulang kampung kali ini adalah peristiwa normal dan dengan demikian pemerintah terlepas dari tanggungjawabnya terhadap warga negara yang harus ia pikul seandainya kata yang digunakan adalah “mengungsi”. Ini sudah kami sampaikan dalam Rilis VI “Mudik atau Mengungsi?”. Terutama dengan menganalisis kata “mudik”. Waktu kami meluncurkan Rilis VI, mudik dan pulang kampung belum berbeda seperti sekarang.

Dampak kedua akibat pemakaian kata “mudik” dan “pulang kampung” yang menormalisasi situasi itu kami lihat muncul di warga sendiri. Karena logikanya situasi adalah normal, seperti yang menubuh dalam kata “mudik” dan “pulang kampung” sebagai bagian dari tradisi kehidupan normal seperti di momen lebaran, maka para “pengungsi” itupun berbuat normal di desa-desa, seperti “layaknya bulan syawal,” berkeliaran.

   II.        Situasi Jawa Tengah

Kondisi memiral tak terkontrol juga terjadi di Jateng, yang dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi bahan percakapan sehari-hari di paltfrorm on-line KOBAR: (1) Data pengungsi yang terlalu kecil; (2) Apa yang terjadi dengan pengungsi di desa; (3) Siapa yang berhak menerima BLT-Dana Desa dan apakah itu cukup; (4) Kebijakan desa di sektor finansial; (5) Komoditas pertanian yang susah dipasarkan dan strategi diversifikasi dan pengolahan bahan pangan; dan (6) Kejadian-kejadian pencurian.

II.1.        Data pengungsi terlalu kecil

KOBAR mengeluarkan rilis dengan tajuk “Mudik atau Mengungsi?” pada periode 11-13 April 2020. Dalam rilis itu, KOBAR Mengutip data Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng yang menyebutkan bahwa pada periode 16 Maret sampai dengan 14 April 2020, ada sebanyak 632.820 “pemudik” yang masuk ke Jateng. Mayoritas dari mereka datang dari kawasan Jabodetabek.

Secara berkala Dishub Jateng mengeluarkan rilis tentang pengungsi ini–Dishub Jateng menyebutnya dengan “pemudik”. Pada 17 April 2020 pukul 16:30, Dishub Jateng mengeluarkan rilis rekapitulasi data jumlah pengungsi. Salah satu bagian dari rilis tersebut adalah apa yang disebut rilis tersebut sebagai “Fluktuasi Pemudik.” Data disajikan dalam bentuk grafik yang memperlihatkan jumlah “pemudik” di masing-masing kabupaten/kota (grafik pada Gambar 1).

Gambar 1: Data fluktuasi pengungsi Dishub Jateng.

Menurut Afthonul Afif, warga Kudus yang juga salah seorang peneliti di “Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi” yang juga menjadi bagian dari KOBAR Jateng, data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Dishub Jateng ini menampilkan jumlah pemudik yang terlalu sedikit. Afif menyampaikan data tercatat jumlah “pemudik” di desanya sendiri di Kudus. Ilustrasi yang ia sampaikan berbasis pada data pada 7 April 2020. Pada waktu itu, demikian Afif, di desanya sudah terdata 118 orang yang “mudik”. Di Kabupaten Kudus ada 9 kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, dan total ada 132 desa/kelurahan. Jika skenario yang dijelaskan Afif itu diambil, yaitu di masing-masing desa/kelurahan terdapat jumlah pemudik sekitar 100 orang, maka per 7 April seharusnya di Kabupaten Kudus ada 13.200 pemudik. Sementara data dari Dishub Jateng, per 17 April menunujukkan bahwa di Kabupaten Kudus ada 1.683 orang pemudik (lihat grafik pada Gambar 1).

Data yang disampaikan oleh Afif masuk akal. Dari sebuah desa di hulu Waduk Sempor, Kebumen, per 15 April 2020, sebanyak 90 orang yang bekerja sebagai penjual pukis (kue keliling) di Jabodetabek sudah pulang, mengungsi ke desa itu. Di Kabupaten Kebumen, ada sebanyak 11 Kelurahan dan 449 Desa. Dengan cara berfikir yang sama seperti yang disampaikan Afif, maka akan terlihat bahwa total pengungsi di Kabupaten Kebumen menurut data Dishub Jateng seperti dalam Gambar 1, yaitu sebanyak 10.531 orang, adalah sebuah angka rekapitulasi yang jauh terlalu kecil.

II.2.        Apa yang terjadi ketika para pengungsi ini sampai di desa?

Logika umum yang muncul adalah, bahwa seseorang yang baru datang ke desa dari satu kawasan perkotaan macam Jabodetabek, harus melewati karantina selama 14 hari. Namun, pada kenyataannya ini tidak berjalan. Di desa-desa di Jawa Tengah, orang yang baru datang dari kota atau bahkan TKI dari luar negeri, tetap saja berkeliaran di desa. Hal seperti ini, misalnya, tercatat terjadi di Brebes, Kudus, Karanganyar, dan Kebumen.

Meski ada pola, seperti yang terlihat di desa-desa di Kebumen, bahwa para pengungsi dari luar negeri seperti Jepang, Korea, dan Malaysia cenderung lebih berdisiplin dalam melakukan karantina mandiri. Sementara para pengungsi yang datang dari kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, tetap saja, “layaknya bulan syawal,” demikian seorang anggota KOBAR menyebutkan, berkeliaran.

Kemampuan melakukan physical/social distancing (jaga jarak) juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi. Kasus di desa-desa di Banjarnegara memperlihatkan ini, dimana yang melakukan physical/sosial distancing adalah warga dengan kondisi ekonomi yang baik. Mereka ini misalnya adalah warga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, atau warga yang memiliki tanah cukup luas. Kelompok-kelompok ini bisa diam di rumah. Sementara tanah-tanah yang mereka miliki terus digarap oleh para pekerja.

Tidak semua desa memiliki fasilitas karantina. Jadi susah untuk mengontrol orang dalam pemantauan (ODP). Adapun surat-surat himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa agar warga yang baru datang melakukan karantina mandiri, tidak menjadi pertimbangan warga. Surat-surat itu menjadi formalitas belaka. Pihak keamanan seperti polisi melakukan patroli. Tapi polisi tentu saja tidak datang setiap saat. Dan polisi tidak paham keadaan suatu desa, dibandingkan dengan orang desa atau orang desa yang baru datang. Jadi, tetap saja patroli polisi tidak efektif untuk membuat para Orang Dalam Pemantauan (ODP) berdiam di rumah-rumah mereka. Bahkan, bus-bus dari luar kota yang mengangkut para pengungsi masih dilaporakan masuk ke desa-desa di Jateng pada 21 April 2020.

Di satu sisi, meski tidak mampu mengelola situasi, polisi masih saja mengintervensi aksi otonom warga desa. Kejadian di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, misalnya, menunjukkan itu. Polisi meniadakan/membubarkan ronda warga. Ini kontraproduktif, di satu sisi sebenarnya aparat kepolisian sama sekali tidak mampu menanganangi semua unsur dalam Covid-19, di sisi lain tetap saja polisi memperlihatkan sifat yang sewenang-wenang.

Warga yang tidak aktif melakukan monitoring terhadap wilayahnya juga dilihat sebagai masalah dalam perbincangan dalam platform on-line KOBAR. Di Brebes Selatan misalnya, di Kecamatan Bumiayu, dari 15 kelurahan/desa yang ada, tercatat hanya 1 desa yeng membuat posko Covid-19. Dan posko ini didirikan dengan diawali dari swadaya masyarakat.

Para ODP sendiri juga bingung harus melakukan apa, dan juga bingung dengan apa peran pemerintah. Apa yang dilakukan oleh negara? Aparat desa misalnya, di 6 Kecamatan di Brebes, tidak ada yang melakukan pendataan terhadap pendatang ke dalam desa. Masyarakat sendiri juga harus datang ke Puskesmas. Para petugas kesehatan juga dilaporkan ketakutan untuk menghadapi masyarakat, terutama orang yang baru datang dari luar daerah seperti kota besar. Sebaliknya, di daerah Kendal, muncul kejadian bahwa semua orang yang sakit, tanpa pandang sakitnya apa, diisolasi.

Di Desa Matesih, Karanganyar, justru usulan muncul dari pihak kecamatan ke pemerintah desa agar operasi bus dihentikan dulu. Pemerintahan kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang paling tidak berfungsi selama masa wabah Covid-19. Tidak terdengar pemerintah kecamatan berperan banyak. Masyarakat sendiri berinisiatif untuk membentuk pos jaga. Namun upaya ini tidak dapat berbuat banyak dalam hal cek kesehatan. Yang dilakukan adalah mengecek suhu badan dan penyemprotan disinfektan. Warga juga mengecek suhu badan para penumpang yang turun dari bus. Namun para petugas otonom dari warga ini minim peralatan dan logisitik. Organisasi seperti NU berpartisipasi dengan menyumbang logistik sederhana seperti minuman dan suplemen.

II.3.        Siapa yang berhak menerima BLT-Dana Desa dan apakah itu cukup?

Pada tanggal 14 April 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dan Desa (selanjutnya disebut Permendesa 6/2020). Permendesa 6/2020 ini mengatur tentang Covid-19 dan menyebutkannya sebagai bencana non-alam. Dalam Pasal 8A (2) disebutkan bahwa pemberian dana BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin dapat digunakan sebagai bagian dari penanganan dampak pandemi Covid-19.

Permendesa 6/2020 ini kemudian mengatur secara lebih jauh siapa yang dimaksud dengan keluarga miskin yang berhak menerima BLT-Dana Desa. Hal ini diatur dalam pasal 8A (3) bahwa yang dimaksud dengan keluarga miskin yang berhak menerima BLT-Dana Desa adalah “keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan dan sakit menahun/kronis.”

Namun di desa-desa di Jateng justru beredar informasi yang lain. Informasi dalam bentuk selebaran itu (Lampiran 1 dan 2, sampai 24 April 2020 masih terpantau orang yang bertanya tentang kebenaran dalam selebaran ini) justru memuat 14 kriteria keluarga miskin. Dan suatu keluarga dapat disebut miskin apabila memenuhi paling sedikit 9 dari 14 kriteria yang disebutkan dalam selebaran. Menghadapi hal ini, anggota KOBAR yang tinggal di desa melihatnya sebagai akal-akalan agar banyak warga yang tidak menerima BLT-Dana Desa, atau artinya uang semakin sedikit yang disalurkan kepada warga. Kasus seperti ini misalnya muncul di Kabupaten Brebes, Grobogan, dan Kebumen.

BLT-Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 pun pada dasarnya memicu persoalan yang lain karena besarannya tidak sesuai dengan kebutuhan/harapan masyarakat. Sebagai contoh, di satu desa di Kabupaten Brebes. Total penduduk desa ada sekitar 8 ribuan jiwa. Di dalam desa tersebut terdapat lebih dari 500 Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kehilangan pekerjaan. Kelompok warga miskin yang belum menerima jenis bantuan apapun dari program pemerintah ada sekitar 300 KK. Disabilitas ada sekitar 200 jiwa, dan 195 KK yang kekurangan pangan akibat wabah Covid-19. Kalau ditotal, berarti ada sekita 1.195 KK yang layak menerima BLT. Di sisi lain, alokasi dari Dana Desa untuk BLT-Dana Desa adalah sebanyak Rp 595.000.000. Besaran BLT-Dana Desa per KK selama 3 bulan sebesar Rp 1.800.000. Dengan perhitungan itu, seluruh alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dalam bentuk BLT-Dana Desa hanya mampu meng-cover sekitar 350 keluarga. Sedangkan sisanya, 800 an keluarga tidak mendapat BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa ini (akan) dialokasikan kepada 7 KK di setiap RT. Padahal, dalam satu RT ada ratusan KK yang terdampak Covid-19. Biaya untuk kebutuhan hidup, sementara itu, terus naik. Sebagai contoh, bawang merah dari yang semula Rp 20 ribu/kg, saat ini sudah mencapai Rp 50 ribu/kg.

Dengan alasan yang belum dapat diketahui, seperti yang tercatat di Kabupaten Banjarnegara, ada pula kejadian bahwa pihak kecamatan menghalang-halangi proses re-alokasi Dana Desa untuk kepentingan BLT-Dana Desa.

Secara umum, para anggota platform on-line KOBAR memperlihatkan suatu pola analisis bahwa pada dasarnya warga merespon kebijakan pemerintah dengan menginterpretasikan bahwa seakan kebijakan pemerintah saat pandemi tidak antisipatif terhadap kelompok masyarakat bawah. Yang paling terdampak adalah misalnya adalah para pedagang, jasa transportasi, penjual nasi bungkus, tukang bangunan, dan berbagai kelompok dengan penghasilan yang cenderung mengarah pada sistem pembayaran harian. Umumnya kelompok-kelompok ini mengeluhkan penghasilan yang menurun drastis. Misalnya, pegadang yang biasanya sehari mendapat Rp 50 ribu, kini hanya Rp 20 ribu, bahkan bisa di bawahnya.

II.4.        Kebijakan Desa di Sektor Finansial

Di sektor finansial, muncul desa yang melakukan kebijakan yang sangat penting untuk mengamankan warganya dalam segi kesehatan dan tekanan keuangan. Kebijakan seperti ini muncul di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Argumen pembuka yang digunakan adalah upaya antisipasi penyebaran virus corona, bahwa “Menindak lanjuti ketentuan pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah kabupaten, terkait dengan upaya antisipasi penyebaran VIRUS CORONA” pemerintah Desa Batursari memohon “kesadaran dan pengertian” dari: (1) Koperasi Simpan Pinjam/tanggung renteng; (2) Bank Harian/Mingguan; (3) Dept Collector/lising motor/mobil; dan (4) sales door to door. Pengertian yang dimohon adalah agar mulai dari 13 April 2020 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, pihak-pihak yang dimohon tidak “diperbolehkan menarik angsuran dan memasuki wilayah Desa Batursari” (lihat Lampiran 3).

II.5.        Komoditas pertanian susah dipasarkan

Produk-produk pertanian mulai susah dipasarkan. Petani di daerah Kendal bawah yang menanam padi dan jagung menghadapi persoalan harga anjlok. Hal ini karena hasil panen tidak bisa dikirim ke luar daerah. Ini mirip dengan yang terjadi di Brebes, dimana para petani sedang dalam masa panen jagung. Namun petani kebingungan kemana akan menjual hasil panennya. Di Desa Sumberjati, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pangan masih tercukupi, tapi petani mengeluhkan harga jual sayuran yang murah.

Di tengah kesusahan untuk menjual produk pertanian yang dihadapi produsen pangan/petani, di satu sisi, dan ancaman krisis pangan di sisi konsumen, salah satu ide yang muncul dari petani Urutsewu, Kabupaten Kebumen, adalah diversifikasi dan pengolahan bahan pangan. Ide diversifikasi muncul dengan mengurangi konsumsi beras dan menambah konsumsi jagung. Pengolahan bahan pangan bertujuan untuk memperpanjang daya tahan bahan pangan. Jagung bisa diolah menjadi oyek/tiwul (Gambar 2). Oyek jagung, kalau disimpan dengan baik/rapi, dapat bertahan selama satu tahun.

Gambar 2: Oyek jagung Urutsewu, Kebumen.

II.6.        Pencurian

Kasus-kasus pencurian mulai menjadi bahan perbincangan. Ada banyak kasus pencurian yang terangkat. Di Desa Dayah, Sragen, pencurian sudah terjadi di 2 dusun. Hal yang sama terjadi di Desa Sumberjati, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Yang dicuri adalah alat pertanian, berupa dua mesin sedot di lahan tanaman kacang panjang yang ditumpangsari dengan ketela rambat. Pencurian di Sumberjati ini terjadi pada siang hari. Namun, pencurinya dilepas. Di Wonogiri mulai terjadi pencurian di toko-toko sembako. Di Karanganyar juga terjadi peristiwa-peristiwa pencurian. Sebagian pencuri yang tertangkap berasal dari luar wilayah. Informasi yang beredar di desa-desa, para pencuri di-drop dengan menggunakan mobil dan kemudian mereka beroperasi di pedesaan. Di Kecamatan Ngampel, Pegandon, dan Patebon Kabupaten Kendal, yang dircuri, misalnya, adalah ternak-ternak warga. Selain itu terjadi pula pembegalan. Misalnya supir truk dibegal di Desa Ngrandu, Kabupaten Grobogan.

  III.        Himbauan
  • Agar pemerintah membangun sistem database (koleksi, pemutakhiran, penyiaran) pengungsi berdasarkan data pendatang di desa;
  • Agar pemerintah memberlakukan Permendes 6/2020 tentang kriteria siapa yang dapat menerima BLT-Dana Desa;
  • Agar pemerintah mengintervensi pasar dengan cara membeli produk petani seperti jagung dan sayuran dengan harga yang layak;
  • Diversifikasi bahan pangan; masyarakat dapat melakukan diversifikasi bahan pangan. Misalnya jagung dapat dipakai menjadi solusi untuk menjamin ketahanan pangan, oyek jagung bisa menjadi alternatif. Oyek jagung bisa bertahan satu tahun dalam penyimpanan yang rapi;
  • Agar pemerintah-pemerintah desa mulai memikirkan model-model kebijakan desa seperti kebijakan finansial yang dijalankan di Desa Batursari, Demak;
  • Agar aparat keamanan tidak melakukan pendekatan represif, tapi lebih menyalurkan energinya untuk membantu rakyat, misalnya mengatasi persoalan pangan. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya membantu membeli produk para petani, atau bertanam di lahan-lahan pemerintah di perkotaan.
  IV.        Anggota Koalisi Rakyat Bantu Rakyat:
  1. LBH-LBH Semarang
  2. Gusdurian Semarang
  3. BEM FIK UNNES
  4. Muda Bersuara
  5. Pattiro
  6. LRC-KJHAM Semarang
  7. Serikat Pekerja dan Mahasiswa
  8. Eja Post
  9. Anak Robot Management
  10. BEM FE UNNES
  11. FNKSDA Semarang
  12. Mahasiswa Bergerak
  13. Kristen Hijau
  14. Aksi Kamisan Semarang
  15. Lingkar Diskusi Mahasiswa
  16. KASBI
  17. BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES
  18. BEM Fakultas Hukum UNNES
  19. Indonesia Feminis
  20. Fitra Jawa Tengah
  21. BEM FIS UNNES
  22. Yayasan Kalal Rembang
  23. Yayasan Kembang Gula (Surakarta)
  24. KP2KKN Semarang
  25. Aliansi Masyarakat Taman Timur (Pemalang)
  26. YPK eLSA
  27. PPSW Surokonto
  28. Kawulo Alit Mandiri Dayunan
  29. BEM UNDIP
  30. BEM FH UNDIP
  31. Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang)
  32. GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora
  33. Forum KUB Mina Agung Sejahtera
  34. JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)
  35. FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)
  36. Komunitas Kajian Keterbukaan Informasi dan Kebijakan Publik (K3IKP)
  37. Paguyuban Batas Kota Tegal
  38. Selaras, Magelang
  39. Kelompok Tani Zamrud Khatulistiwa, Wonosobo
  40. DAS Pengamanan Air Brebes Selatan
  41. FSPMI Jepara
  42. TEGAL MEMBACA
  43. KOPRI UIN WS
  44. PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia)
  45. PC PMII Kota Semarang
  46. Urutsewu Bersatu (USB)
  47. Pemuda Jendi bersatu (PJB)
  48. KOBUMI (Komunitas Buruh Migran)
  49. HMI Kom. Unnes Raya
  50. Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP)
  51. KPMH (Komunitas Petani  Milenial Holtikultura)
  52. PC IMM Kab. Kudus
  53. Kolektif Spektrum
  54. Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) Boyolali
  55. PC PMII Purworejo
  56. Anima Mundi: Perkumpulan untuk Pendidikan Riset dan Literasi, Kudus
  57. YASANTI
  58. LBH-APIK
  59. https://literacyaccessonline.com/
  60. Bumiayu Membaca
  61. KPI Cabang Salatiga
  62. Sekolah Mangrove Losari, Brebes
  63. Rumah Rantas – Kendal
  64. Pelita

 

Narahubung: Cornel Gea (+6285727005445)

V.        Lampiran-lampiran

Lampiran 1: Edaran di desa-desa tentang kriteria masyarakat miskin penerima BLT-Dana Desa

 

Lampiran 2: Edaran di desa-desa tentang kriteria masyarakat miskin penerima BLT-Dana Desa

 

 

Lampiran 3: Kebijakan finansial Desa Batursari, Mranggen, Demak.

 

***

[1] Rilis termaksud dapat disimak di: https://literacyaccessonline.com/siaran-pers-vi-koalisi-rakyat-bantu-rakyat-kobar/?fbclid=IwAR1NH69Czx-zVV6xFfuuGNxRDnSlF6f_GnetBVLFwl0qbPomYlcwp4cTMaM [dibuka terakhir pada 20 April 2020, pukul 11:30 WIB].

[2] Lihat: https://www.liputan6.com/news/read/4234738/jokowi-larang-warga-mudik-wali-kota-solo-sudah-terlambat [diakses pada 23 April 2020].

[3] Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=zsKMlvrDh_g&feature=youtu.be; menit 8:20-9:10 [diakses pada 23 April 2020].

Comment here